Data Dukung

   




KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KEPAMONGPRAJAAN DAN ADMINISTRASI PADA IPDN KAMPUS MAKASSAR
TAHUN 2011

Kementerian Negara/Lembaga        : Kementerian Dalam Negeri
Unit Eselon I        : Sekretariat Jenderal
Program        : Program Pendidikan Kepamongprajaan
Hasil    : Tersedianya Kader Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri  yang Profesional dan Berkualitas pada Derajat Program Vokasi, Akademik dan Profesi
Unit Eselon II/Satker        : IPDN Kampus Makassar
Kegiatan        : Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan dan Administrasi Kampus IPDN Makassar
Indikator Kinerja Kegiatan        : Jumlah pegawai yang terbayar gaji, tunjangan, honorarium, vakasi, lembur dalam 1 tahun; Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dalam 1 tahun; Jumlah kegiatan penyelenggaraan administrasi umum dan pengelolaan keuangan; Jumlah kegiatan pengelolaan akademik dan kerjasama pendidikan; Jumlah kegiatan pengelolaan administrasi keprajaan dan penyelenggaraan kemahasiswaan
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran     : Layanan, laporan, dokumen, unit, buku dan buletin
Volume        :     7

I.    LATAR BELAKANG
1.    Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan
    Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
    Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
    Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
    Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah,
    Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
    Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
    Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
    Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri  Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan  menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Insitut Pemerintahan Dalam Negeri.
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembinaan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  42 Tahun 2009 tentang Peraturan Disiplin Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  45 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pengasuh;
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  46 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja.
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2009 tentang Kurikulum Program Diploma IV Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
2.    Gambaran Umum
 Kampus IPDN di daerah sejak tahun 2009 telah melaksanakan operasional pendidikan dengan kapasitas Praja 100 Praja setiap kampus dengan penetapan Jurusan/Program Studi yaitu: pertama, Kampus IPDN di Kab. Agam menyelenggarakan Program Studi Keuangan Daerah, Kampus IPDN di Kab. Rokan Hilir menyelenggarakan program studi pembangunan daerah, Kampus IPDN di Kab. Gowa menyelenggarakan Program Studi Pemberdayaan Masyarakat, sedangkan kampus IPDN di Minahasa  direncanakan menyelenggarakan Program Studi Kependudukan dan Catatan Sipil.
Mulai tahun 2010 kebijakan Pendidikan Kepamongprajaan dikonsentrasikan pada Program Diploma IV (D-IV) pada semester I, II, III, IV, V dan VI setelah masuk semester VII dan VIII dilaksanakan penjurusan dan pengalihan ke Program Strata Satu (S-1). Pada Kampus IPDN di Cilandak Jakarta diselenggarakan Program Pascasarjana Strata Dua (S-2) dan Strata Tiga (S-3), program profesi kepamongprajaan serta kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Pendidikan di Kampus IPDN daerah berfungsi melaksanakan sebagian tugas IPDN di bidang program vokasi dengan penyiapan kurikulum, SAP dan GBPP dan Modul pembelajaran dilakukan secara terpusat di Kampus IPDN pusat (Jatinangor).
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Insitut Pemerintahan Dalam Negeri Pasal 106 ditetapkan IPDN Kampus Daerah merupakan unsur pelaksana akademik IPDN yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi IPDN untuk menyelenggarakan program Diploma. Selanjutnya dijelaskan Pasal 108  IPDN Kampus di Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kepamong prajaan program diploma, sedangkan fungsinya diatur dalam Pasal 109 yaitu:
a.    pelaksanaan pengajaran, pelatihan, pengasuhan , penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b.    pembinaan tenaga kependidikan, praja; dan
c.    pelaksanaan administrasi dan manajemen IPDN Kampus di Daerah.
Lingkup kegiatan yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepamongprajaan dan administrasi di IPDN Kampus Makassar, sebagai berikut: Pembayaran gaji, honorarium, vakasi dan tunjangan; Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran; Peningkatan fasilitas pelayanan umum dan operasional, termasuk perpustakaan; Penyelenggaraan Publikasi ilmiah, termasuk pencetakan/penerbitan/ penggandaan/laminasi bahan cetakan lainnya serta akreditasi; Operasional pengajaran dan pelatihan program vokasi; Penyelenggaraan laboratorium (termasuk Teknologi Tepat Guna); Penyelenggaraan ceramah/diskusi/seminar/workshop/sosialisasi; Penelitian dan pengkajian; Perjanjian kerjasama pendidikan; Kegiatan pengabdian masyarakat; Kegiatan pembinaan administrasi kepegawaian dan pengembangan tenaga kependidikan (sertifikasi, Diklat dan Penilian Angka Kredit dosen ); Dokumen perencanaan dan anggaran (Renstra, Renja, RKA-KL, DIPA dan POK, serta monitoring dan evaluasi); Pengelolaan administrasi praja/kemahasiswaan; Operasional pengasuhan; Kegiatan pembinaan praja (termasuk Komdis, Pusat Bantuan Hukum, Bimbingan dan Konseling Praja);
Kegiatan ekstrakurikuler praja (penalaran, seni, budaya, organisasi, seni dan olahraga serta pengabdian masyarakat).
Dalam lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi IPDN Kampus Makassar, terdapat beberapa permasalahan antara lain:
1.    Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan antara lain penyediaan operasional dalam pelaksanaan diploma, untuk dukungan proses belajar mengajar, dan tenaga pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan, belum seluruhnya terisi dan terdukung.
2.    Seluruh fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia di Kampus Bukittinggi saat ini menggunakan sebagian gedung dan bangunan Diklat regional Manadodengan kapasitas daya tampung asrama hanya 100 orang;
3.    Dukungan peralatan kantor dalam operasional pendidikan masih menggunakan Diklat Regional Makassar, sedang dilakukan pentahapan pembangunan.

II.    PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat pelaksanaan kegiatan ini adalah praja, tenaga kependidikan (pegawai, dosen, pelatih, pengasuh), Pemerintah Daerah, dan masyarakat setempat.


III.    STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
a.    Matode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan ini dengan metode pelaksanaan anggaran, metode pelelangan, metode swakelola, metode penunjukan langsung.
b.    Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
1.    Rapat dan pembentukan panitia;
2.    Mengajukan rencana kebutuhan dan kegiatan;
3.    Melaksanaan kegiatan;
4.    Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
5.    Menyusun laporan dan evaluasi kegiatan.
Matrik waktu pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

No    Uraian kegiatan    Bulan
        Jan    Feb    Mar    Apr    Mei    Jun    Jul    Agt    Sep    Okt    Nov    Des
1    Rapat dan pembentukan panitia                                               
2    Mengajukan rencana kebutuhan dan kegiatan                                               
3    Pelaksanaan kegiatan                                               
4    Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan                                               
5    Pembuatan laporan evaluasi pelaksanaan                                               

IV.    WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Kepamongprajaan program vokasi di IPDN Kampus Makassar dilaksanakan selama 1 (satu) tahun pada Tahun 2011.

V.    BIAYA YANG DIPERLUKAN    
Rencana kebutuhan anggaran untuk terselenggaranya Pendidikan Kepamongprajaan Diploma IV di IPDN Kampus Makassar tahun 2011 adalah  sebesar Rp. ……………. yang bersumber dari APBN yang tergambar pada RAB terlampir.

Makassar,       16   NOVEMBER 2010

 DIREKTUR
IPDN KAMPUS MAKASSAR




……………………………….
                     NIP



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)

KEGIATAN SEMINAR NASIONAL
IPDN KAMPUS MAKASSAR
TAHUN 2011

Kementerian Negara/Lembaga        : Kementerian Dalam Negeri
Unit Eselon I        : Sekretariat Jenderal
Program        : Program Pendidikan Kepamongprajaan
Hasil    : Tersedianya Kader Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri  yang Profesional dan Berkualitas pada Derajat Program Vokasi, Akademik dan Profesi
Unit Eselon II/Satker        : IPDN Kampus Makassar
Kegiatan        : Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan dan Administrasi Kampus IPDN Makassar
Indikator Kinerja Kegiatan        : Jumlah kegiatan pengelolaan akademik dan kerjasama pendidikan
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran     : Kegiatan/laporan,
Volume        :     1

I.    LATAR BELAKANG
a.    Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan
    Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
    Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
    Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
    Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
    Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri  Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan  menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi    dan Tata Kerja Insitut Pemerintahan Dalam Negeri.
b.    Gambaran Umum
Kampus IPDN di daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN ditetapkan: Kampus IPDN Manado, Kampus IPDN Kampus Makassar, Kampus IPDN Pekanbaru, dan Kampus IPDN Bukittinggi, yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 892.1-829 Tahun 2009 ditetapkan lokasi pembangunan kampus IPDN di daerah yaitu:  di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dan di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, serta pada saat ini sedang dipersiapkan pengembangan Kampus IPDN di Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat, Kampus IPDN di Mataram di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kampus IPDN di Jayapura Provinsi Papua.
Kampus IPDN di daerah sejak tahun 2009 telah melaksanakan operasional pendidikan dengan kapasitas Praja 100 Praja setiap kampus dengan penetapan Jurusan/Program Studi yaitu: pertama, Kampus IPDN di Kab. Agam menyelenggarakan Program Studi Keuangan Daerah, Kampus IPDN di Kab. Rokan Hilir menyelenggarakan program studi pembangunan daerah, Kampus IPDN di Kab. Gowa menyelenggarakan Program Studi Pemberdayaan Masyarakat, sedangkan kampus IPDN di Minahasa  direncanakan menyelenggarakan Program Studi Kependudukan dan Catatan Sipil.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Insitut Pemerintahan Dalam Negeri Pasal 106 ditetapkan IPDN Kampus Daerah merupakan unsur pelaksana akademik IPDN yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi IPDN untuk menyelenggarakan program Diploma. Selanjutnya dijelaskan Pasal 108  IPDN Kampus di Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kepamong prajaan program diploma, sedangkan fungsinya diatur dalam Pasal 109 yaitu:
a.    pelaksanaan pengajaran, pelatihan, pengasuhan , penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b.    pembinaan tenaga kependidikan, praja; dan
c.    pelaksanaan administrasi dan manajemen IPDN Kampus di Daerah.
Pasal 3 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengamanatkan bahwa tujuan Pendidikan Nasional bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, penyelenggaraan pendidikan tinggi sejatinya tidak hanya fokus pada kegiatan akademik dalam bentuk perkuliahan semata, tetapi perlu ada diversifikasi kegiatan ilmiah dalam bentuk lain.     
Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, seminar, symposium, diskusi panel, lokakarya, praktika, dan kegiatan ilmiah lainnya. Diversifikasi kegiatan ilmiah dalam berbagai bentuk lain dalam penyelenggaraan akademik dapat menjadi media alternatif bagi peserta didik untuk memperkaya dan memperluas cakrawala pandang, sehingga dengan demikian peserta didik dapat akomodatif dan adaptif dengan perkembangan dinamika akademik terutama pada tema – tema yang membahas isu – isu  yang sifatnya khusus, aktual, dan kontemporer.
Penyelenggaraan seminar nasional dalam lingkup institusi IPDN, merupakan salah satu diversifikasi kegiatan ilmiah dalam penyelenggaraan akademik dilingkungan IPDN. Tentunya, tema yang diagendakan dalam seminar nasional adalah tema yang terkait dengan nomenklatur kepemerintahan lingkup nasional dalam upaya memperkuat kompetensi pendidikan, dan memberi bobot peran IPDN sebagai unsur pelaksana dalam penyelenggaraan pendidikan kepamongprajaan.
Kegiatan seminar nasional, selain diikuti oleh masing–masing jurusan yang ada di IPDN, pemerintah pusat, pemerintah darah dan perwakilan beberapa perguruan tinggi. Pelibatan beberapa perguruan tinggi, diharapkan selain dapat menjadi wadah intreraksi antara praja dengan mahasiswa lain, juga untuk menunjukkan bahwa IPDN bukan merupakan lembaga pendidikan yang eksklusif, tetapi senantiasa membuka diri dengan berbagai kalangan civitas akademika dari perguruan tinggi lain.
Dalam lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi IPDN kampus di daerah, terkait Kegiatan seminar nasional, terdapat beberapa permasalahan antara lain:
1.    Aspek Akademik
a.    proses belajar mengajar belum sepenuhnya dalam kondisi ideal;
b.    produktivitas, mutu dan relevansi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat belum sepenuhnya menunjang terwujudnya pendidikan tinggi kepamongprajaan terkemuka;
c.    lulusan IPDN pada tingkat nasional dan internasional masih perlu ditingkatkan kualitas, kapasitas serta kompetensi dibidang ilmu, seni dan praktek pemerintahan;
d.    pendidikan yang berorientasi pada pembelajaran oleh Praja (Student-based learning) belum dilaksanakan secara utuh;
e.    kurikulum pendidikan profesi berbasis kompetensi belum tersedia.
2.    Aspek Kemampuan dan Kinerja Kelembagaan
a.    organisasi yang mantap dan bersinergi antar berbagai unit administratif dan akademis dilingkungan IPDN belum terlaksana secara optimal;
b.    belum berfungsinya sistim penjaminan mutu pendidikan tinggi kepamongprajaan;
c.    standar mutu pelaksanaan dan pelayanan pendidikan belum memadai,
d.    organisasi kelembagaan belum kondusif bagi penerapan sistem pengelolaan yang efisien dan produktif.
3.    Sumberdaya Keuangan
a.    sumberdaya keuangan Perguruan Tinggi belum memadai untuk mendukung penyelenggaraan semua kegiatan Perguruan Tinggi;
b.    pendanaan pemerintah untuk biaya yang diperlukan pengelolaan Perguruan Tinggi masih belum memadai;
c.    pendanaan yang bersumber dari Pemda belum dapat diharapkan;
d.    unit PNBP Perguruan Tinggi belum dapat dimanfaatkanuntuk membantu kekurangan  dalam biaya yang diperlukan kegiatan.

II.    PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat pelaksanaan kegiatan ini adalah praja, tenaga kependidikan (pegawai, dosen, pelatih, pengasuh).

III.    STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
a.    Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan ini dengan metode pelaksanaan anggaran.
Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan operasional pengajaran dan pelatihan adalah Kegiatan seminar nasional.
b.    Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
1.    Rapat dan pembentukan panitia;
2.    Mengajukan rencana kebutuhan dan kegiatan;
3.    Melaksanaan kegiatan;
4.    Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
5.    Menyusun laporan dan evaluasi kegiatan.
Matrik waktu pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut:
No    Uraian Kegiatan    Bulan September    Bulan Oktober
        Minggu Ke    Minggu Ke
        I    II    III    IV    I    II    III    IV
1    Rapat dan pembentukan panitia                                        
2    Mengajukan rencana kebutuhan dan kegiatan                                        
4    Pelaksanaan kegiatan                                        
5    Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan                                        
6    Pembuatan laporan evaluasi pelaksanaan                                        

IV.    WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Kegiatan ini dilaksanakan di IPDN Kampus Makassar. Kegiatan dilaksanakan selama  12 (dua belas) bulan di IPDN Kampus Makassar pada Tahun 2011.

V.    BIAYA YANG DIPERLUKAN
Rencana kebutuhan anggaran untuk terselenggaranya Kegiatan seminar nasional dalam penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN Kampus Makassar tahun 2011 adalah  sebesar Rp. ………,- (………………………….. rupiah) yang bersumber dari APBN yang tergambar pada RAB terlampir.

Makassar,       16   NOVEMBER 2010

 DIREKTUR
IPDN KAMPUS MAKASSAR




……………………………….
                     NIP




Comments