Evaluasi dan Pelaporan

PREDIKSI SERAPAN ANGGARAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PER 13 SEPTEMBER 2011

diposting pada tanggal 14 Sep 2011 20.39 oleh Didi Rasidi

Kegiatan evaluasi perkembangan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 dilaksanakan pada tanggal 13 September 2011 bertempat di Ruang Rapat Graha Wyata Praja IPDN Kampus Jatinangor. Kegiatan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Peserta yang hadir dalam kegiatan penyerapan anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 adalah pejabat yang menangani pelaporan anggaran dari seluruh komponen yang ada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, antara lain: Pejabat Biro Perencanaan Kemendagri, Ditjen PUM, Ditjen Binabangda, Ditjen Otonomi Daerah,  Ditjen Dukcapil, Ditjen PMD, Badan Diklat, Pusat Diklat Regional, Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset, IPDN Kampus Jatinangor, dan IPDN Kampus di Daerah. Peserta rapat yang hadir dari IPDN adalah para Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha dari IPDN Kampus di Daerah (7 kampus), Kepala Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerjasama, Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan, Kepala Bagian Perencanaan dan Kasubbag.

Dalam kegiatan tersebut  setiap komponen yang ada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri  menyampaikan laporan penyerapan anggaran sampai dengan per 13 September 2011 dan melakukan prediksi penyerapan anggaran sampai dengan akhir bulan September 2011. Prediksi serapan anggaran didasarkan pada data  dukung  yang terkait dengan penyerapan anggaran.

Adapun prediksi penyerapan anggaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri sampai akhir bulan September 2011 sebesar 50,17% dari total pagu anggaran Rp 285.207.389.000, dengan rincian  prediksi serapan anggaran setiap Satuan Kerja (per 30 September 2011) sebagai berikut:
  1. Prediksi serapan anggaran IPDN Kampus Jatinangor sebesar 49,71% dari pagu Rp 241.921.843.000
  2. Prediksi serapan anggaran IPDN Kampus Sumatera Barat sebesar 44,07% dari pagu Rp 10.838.846.000
  3. Prediksi serapan anggaran IPDN Kampus Riau sebesar 50,87% dari pagu Rp 12.588.135.000
  4. Prediksi serapan anggaran IPDN Kampus Sulawesi Selatan sebesar 57,82% dari pagu Rp 10.973.765.000
  5. Prediksi serapan anggaran IPDN Kampus Sulawesi Utara sebesar 59,81% dari pagu Rp 8.884.800.000
Dan prediksi serapan anggaran IPDN berdasarkan jenis belanja sampai akhir per 30 September 2011 adalah:
  1. Prediksi serapan belanja pegawai sebesar 71,29% dari pagu sebesar Rp 56.778.468.000
  2. Prediksi serapan belanja barang sebesar 49,30% dari pagu sebesar Rp 147.864.314.000
  3. Prediksi serapan belanja modal sebesar 36,88% dari pagu sebesar Rp 80.564.607.000.

Sumber: Perencanaan IPDN

REKAP ALOKASI ANGGARAN SATUAN KERJA/BIRO DI LINGKUNGAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2011

diposting pada tanggal 27 Jun 2011 22.38 oleh Didi Rasidi

Institut Pemerintahan Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2011 memperoleh alokasi anggaran total sebesar Rp 284.465.985.000,- (Per Bulan Juni 2011). Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah Dalam Negeri (HDN). Alokasi anggaran tersebut untuk penyelenggaraan pendidikan kepamonprajaan di IPDN Kampus Jatinangor, IPDN Kampus Cilandak dan IPDN Kampus di Daerah. Adapun alokasi anggaran untuk setiap satuan kerja dan biro pada lingkup IPDN, sebagai berikut:

A.    IPDN Kampus Jatinangor dan IPDN Kampus Cilandak sebesar Rp 228.684.163.000,- melingkup biro:

1.    Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerjasama sebesar Rp 37.640.554.000,- melingkup unit kerja:
  •   Bagian Akademik
  •   Unit Perpustakaan Kampus Jatinangor
  •   Unit Perpustakaan Kampus Cilandak
  •   Senat Institut
  •   Bagian Perencanaan
  •   Unit Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
  •   Unit Analisis Kebijakan
  •   Bagian Kerjasama
  •   Unit Penjaminan Mutu
  •   Bagian Pelatihan
  •   Unit Laboratorium Komputer dan Bahasa Kampus Jatinangor
  •   Unit Laboratorium Pemerintahan dan Museum Kampus Jatinangor
  •   Fakultas Manajemen Pemerintahan
  •   Fakultas Politik Pemerintahan
  •   Program Pasca Sarjana
  •   Lembaga Penelitian
  •   Unit Laboratorium Komputer dan Bahasa Kampus Cilandak
  •   Unit Laboratorium Pemerintahan dan Museum Kampus Cilandak
  •   Lembaga Pengabdian Masyarakat.
2.    Biro Administrasi Keuangan dan Umum sebesar Rp 181.378.989.000,- melingkup unit kerja:
  •   Bagian Kepegawaian
  •   Bagian Administrasi Keuangan
  •   Bagian Umum
  •   Unit Poliklinik Kampus Cilandak
  •   Unit Kesatrian Kampus Cilandak
  •   Unit Poliklinik Kampus Jatinangor
  •   Unit Budidaya
  •   Bagian Humas dan Protokol
3.    Biro Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan sebesar Rp 9.664.620.000,- melingkup unit kerja:
  •   Bagian Administrasi Keprajaan & Kemahasiswaan
  •   Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
  •   Komisi Displin
  •   Bagian Pengasuhan
  •   Pusat Bimbingan dan Konseling Praja
  •   Bagian Ekstrakurikuler
B.    IPDN Kampus Daerah sebesar Rp 55.781.822.000,- melingkup satuan kerja:

1.    IPDN Kampus Bukittinggi sebesar Rp 10.398.266.000
2.    IPDN Kampus Rokan Hilir sebesar Rp 11.406.151.000
3.    IPDN Kampus Gowa sebesar Rp 10.533.185.000
4.    IPDN Kampus Minahasa sebesar Rp 8.444.220.000
5.    IPDN Kampus Lombok Tengah sebesar Rp 7.900.000.000,-
6.    IPDN Kampus Kubu Raya sebesar Rp 7.100.000.000,-
7.    IPDN Kampus Jayapura (direncakan beroperasi pada bulan September 2011).

Sumber : Bagian Perencanaan IPDN

LAKIP

diposting pada tanggal 27 Jun 2011 22.34 oleh Didi Rasidi

Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban Institut Pemerintahan Dalam Negeri sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kewenangan yang dipercayakan kepada IPDN dalam mengelola Pendidikan kepamongprajaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan berdasarkan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Departemen Dalam Negeri serta Rencana Strategis IPDN tahun 2010 – 2014 yang telah dirumuskan.

 LAKIP merupakan aktivitas analisis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah. LAKIP ini disusun sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan Akuntabilitas Kinerja IPDN dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama satu tahun, dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) IPDN  merupakan dasar pengembangan untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akuntabel dari tahun-tahun sebelumnya karena peran,  tugas dan fungsi kedepan dengan adanya kampus IPDN Pusat dan Daerah akan semakin kompleks, sehingga aktualisasi kebijakan strategis tindak lanjut dari LAKIP yang telah dilaporkan perlu menjadi komitmen bersama dan terus dikembangkan untuk mencapai kinerja yang lebih optimal dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Harapan Lembaga IPDN yang semakin berkembang harus pula direspon lebih baik serta diikuti dengan kinerja organisasi dan kompetensi seluruh jajarannya. Kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat dijadikan acuan strategis dan panduan pengembangan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta visi dan misi IPDN di masa yang akan datang berdasarkan tujuan dan harapan yang telah ditetapkan kedepan.

1.   LAKIP Tahun 2009
2.  LAKIP Tahun 2010

Laporan PP 39 Triwulanan

diposting pada tanggal 27 Jun 2011 21.18 oleh admin @ipdn.ac.id

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya, serta meningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan sebagai tahap pengendalian rencana pembangunan.

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Berdasarkan peraturan dimaksud terdapat beberapa tatacara pengendalian yang diatur antara lain: Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan selanjutnya ditindaklanjuti yang merupakan kegiatan atau langkah-langkah operasional yang ditempuh berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan pengawasan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan acuan dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan, seperti anatara lain; melakukan koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi keterlambatan pelaksanaan atau pun klarifikasi atas ketidajelasan pelaksanaan rencana. Hasil tindaklanjut dibuat dalam bentuk pelaporan yang merupakan salah satu kegiatan penting di dalam proses pembangunan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambil keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta menentukan kebijakan yang relevan.

Didalam pelaksanaannya pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang. Berkala dimaksudkan adalah setiap 3 (tiga) bulan (triwulanan), dan 6 (enam) bulan (semester) atau tahunan. Sedangkan berjenjang dimaksudkan adalah dari satu unit kerja paling bawah dalam suatu organisasi sampai pada pucuk pimpinan organisasi. Pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam proses pembangunan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan. Berikut merupakan :

Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2010

Komenta

1-4 of 4