LAKIP

Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban Institut Pemerintahan Dalam Negeri sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kewenangan yang dipercayakan kepada IPDN dalam mengelola Pendidikan kepamongprajaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan berdasarkan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Departemen Dalam Negeri serta Rencana Strategis IPDN tahun 2010 – 2014 yang telah dirumuskan.

 LAKIP merupakan aktivitas analisis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah. LAKIP ini disusun sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan Akuntabilitas Kinerja IPDN dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama satu tahun, dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) IPDN  merupakan dasar pengembangan untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akuntabel dari tahun-tahun sebelumnya karena peran,  tugas dan fungsi kedepan dengan adanya kampus IPDN Pusat dan Daerah akan semakin kompleks, sehingga aktualisasi kebijakan strategis tindak lanjut dari LAKIP yang telah dilaporkan perlu menjadi komitmen bersama dan terus dikembangkan untuk mencapai kinerja yang lebih optimal dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Harapan Lembaga IPDN yang semakin berkembang harus pula direspon lebih baik serta diikuti dengan kinerja organisasi dan kompetensi seluruh jajarannya. Kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat dijadikan acuan strategis dan panduan pengembangan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta visi dan misi IPDN di masa yang akan datang berdasarkan tujuan dan harapan yang telah ditetapkan kedepan.

1.   LAKIP Tahun 2009
2.  LAKIP Tahun 2010