EXECUTIVE SUMMARY (RINGKASAN EKSEKUTIF)
LAKIP IPDN TAHUN 2009

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah tersusunnya laporan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan tahun berjalan untuk mewujudkan komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan dan mempertanggunggugatkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

LAKIP Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2009 disusun dengan maksud sebagai:
  1. Pertanggungjawaban tertulis Institut Pemerintahan Dalam Negeri kepada Menteri Dalam Negeri selaku pemberi kewenangan dan Pengguna Anggaran Departemen Dalam Negeri (Depdagri) atas kinerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2009;
  2. Gambaran tingkat realisasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan/ program; dan
  3. Gambaran tingkat keberhasilan/kegagalan capaian pelaksana kegiatan/program.
Adapun tujuan penyusunan LAKIP Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2009 adalah:
  1. Mewujudkan pertanggungjawaban AKIP Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2009;
  2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan kegiatan/program dan pemberdayaan sumberdaya; dan
  3. Menyediakan laporan untuk kepentingan pimpinan dalam pengambilan keputusan.

Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2009 melaksanakan       2 (dua) Program  dengan pagu anggaran sebesar Rp. 104.611.100.000,00 (APBN-Murni), terdiri dari Kegiatan/Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik sebesar Rp. 84.429.900.000,00 dan Program Pendidikan Kedinasan sebesar Rp. 20.181.200.000,00 dan yang berasal dari PNBP sebesar Rp. 20.779.644.000,00.

Hingga posisi 31 Desember 2009, kegiatan Program Kepemerintahan Yang Baik  terealisasi sebesar Rp. 74.460.504.606,00 (88,23%), kegiatan program Kedinasan terealisasi sebesar  Rp. 17.658.683.736,00  (87,80%). Total realisasi APBN-Murni Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 92.119.188.342,00 (88,15%). PNBP terealisasi sebesar Rp. 468.490.000.00  (2,25%).

Selain APBN-Murni, Institut Pemerintahan Dalam Negeri juga mendapatkan tambahan Pagu Anggaran Lain-lain (999) sebesar Rp. 24.003.178.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 23.519.590.313,00 (98,10%). Anggaran ini digunakan untuk kegiatan operasional Kampus IPDN Pusat dan 4 (empat) Kampus IPDN Daerah yaitu Kampus Baso (Sumbar), Kampus Pekanbaru (Riau), Kampus Makassar (sulsel), dan Kampus Manado (Sulut).

Metode pengukuran dan evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran hasil realisasi dilakukan pada tiap akhir kegiatan yaitu pada saat evaluasi akhir tiap kegiatan atau program. Pada tiap kegiatan diukur kinerjanya berdasarkan ukuran Input, Output, Outcome dan Sasaran Outcome, sedangkan evaluasi kinerja dilakukan dengan melihat hal perbandingan realisasi dengan target yang telah ditetapkan/direncanakan. Untuk target yang ditetapkan sebaiknya dilampaui, maka kinerja suatu kegiatan/program semakin baik apabila perbandingan realisasi dengan target yang ditetapkan nilainya semakin besar. Sedangkan untuk pencapaian batas maksimal pelanggaran agar tidak dilampaui (misalnya jumlah pelanggaran maksimum tiap tahun), maka kinerja suatu kegiatan/program semakin baik apabila batas maksimal target pelanggaran dikurangi persentase pelanggaran nilainya semakin besar. Berdasarkan logika ini,  nilai perbandingan realisasi pelanggaran terhadap target yang semakin mendekati 100% menyatakan kinerja yang semakin kurang baik. Sedangkan nilai perbandingan yang semakin menjauhi (lebih kecil) dari 100% menunjukkan kinerja kegiatan/program yang semakin baik.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, ada beberapa sasaran yang kinerjanya dikategorikan sangat baik , baik dan kurang baik:

1.    Sasaran yang tercapai dengan kinerja ” sangat  baik ” melewati:
  • Peningkatan kualitas lulusan pendidikan kedinasan IPDN, yang jumlah lulusan dengan predikat “Sangat Memuaskan”, yang masing-masing dicapai dengan kinerja 137% untuk angkatan XVII dan 150% untuk angkatan XVIII,  melibihi dari target yang ditetapkan.
  • Peningkatan jumlah dan jenis penelitian dalam bidang ilmu pemerintahan dan pembangunan daerah. Sasaran ini memiliki dua indikator, yaitu: (1) jumlah penelitian dalam bidang ilmu pemerintahan dan pembangunan daerah; dan (2) keberagaman jenis penelitian bidang pemerintahan dan pembangunan daerah. Kedua indikator dicapai dengan capaian kinerja 200% dan 300% dari target yang ditetapkan.
  • Wawasan dan keterampilan aparatur. Sasaran ini memiliki tiga indikator, yaitu: (1) jumlah aparatur yang mendapat pelatihan; (2) jumlah dan jenis pendidikan & pelatihan; dan (3) tunjangan pelatihan. Pada ketiga indikator ini dicapai masing-masing dengan capaian kinerja 297%; 200%; dan 100%;
2.    Sasaran yang dicapai dengan kinerja ”  Baik ”:

Peningkatan disiplin dan produktivitas individu. Sasaran ini memiliki indikator pemenuhan pelaporan, capaian output, outcome, pelaksanaan Tupoksi, dengan ukuran jumlah anggaran yang telah digunakan, dengan ukuran jumlah anggaran yang telah digunakan untuk kegiatan operasional dalam 1 tahun , serta tidak terdapatnya Nota Dinas komplain internal dan penolakan tugas sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan melalui Rektor IPDN. Sehingga dapat dikatakan bahwa tupoksi masing-masing unit kerja telah berjalan dengan baik.

3.    Sasaran yang dicapai dengan kinerja ” Kurang Baik ”:

Terdapat khususnya dalam hal peningkatan jumlah aparatur berdasar tingkat pendidikan “ sarjana” (empowerment), yaitu jumlah  karyawan IPDN yang telah mengikuti pendidikan Strata 1 (S-1) dan telah melaksanakan ujian dinas penyesuaian golongan dari golongan II menjadi golongan III sejumlah 24 orang (54%) dari target yang ditetapkan sebanyak 44 orang per tahun (100%). Pada Tahun 2009 tidak terdapat karyawan yang mengikuti dan dibiayai oleh lembaga dalam Tugas Belajar. 

Hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri pada Tahun 2009 terhadap sasaran-sasaran utama yang terkait dengan hakekat penyelenggaraan pendidikan IPDN telah memberikan kinerja yang “sangat baik”.

Berdasarkan pagu anggaran APBN-Murni diperoleh hasil capaian kinerja adalah 88,15%,  yaitu dengan kriteria penilaian “ Sangat Baik” sebagaimana dapat dilihat pada Tabel Pagu, Realisasi dan capaian kinerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2009.

Berdasarkan hal tersebut maka IPDN akan dapat menjaga keunggulannya serta tetap memungkinkan untuk dapat berlanjut (Sustainable) di lingkungan.

Secara umum kendala utama pelaksanaan kegiatan dan capaian Institut Pemerintahan Dalam Negeri adalah :
Beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan IPDN, sebagai berikut:
  1. Terdapat dana pada sub kegiatan yang mendapat blokir/bintang (blokir disebabkan penetapan tarif dan jenis PNBP yang berlaku di IPDN belum termasuk penetapan).
  2. Menumpuknya kegiatan non fisik pada triwulan III dan baru akan dilaksanakan pada triwulan ke IV.
  3. Rendahnya kapasitas pengelola kegiatan yang sangat tergantung pada kualitas SDM pelaksana.
  4. Masih terdapat revisi kegiatan yang merubah struktur RAB kegiatan maupun jenis belanja akibat dari beberapa kegiatan yang harus dilakukan pada tahun berjalan.
  5. Terdapat beberapa alokasi anggaran yang tidak mencukupi untuk membiayai pelaksanaan kegiatan.
  6. Terdapat beberapa kegiatan baru dikarenakan perubahan kalender akademik dan penyesuaian kegiatan sebagai tindak lanjut penetapan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009.
  7. Keterlambatan dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan dari masing-masing pelaksana kegiatan PPTK menyebabkan kesulitan dalam pencairan dana untuk program dan kegiatan berikutnya.
  8. Masih ada Unit Kerja belum sepenuhnya menerapkan perencanaan kebutuhan anggaran perbulannya untuk dikoordinasikan dengan Bagian Keuangan, ini menyebabkan kesulitan untuk mengantisipasi berapa jumlah dana perbulannya yang harus dikeluarkan.
Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka telah dilakukan beberapa langkah penyelesaian sebagai berikut :
  1. Mengajukan revisi anggaran dan pencairan dana sub kegiatan yang terblokir.
  2. Mempercepat penyusunan payung hukum peraturan pemerintah tentang PNBP dan pengajuan izin penggunaan kembali dari menteri keuangan.
  3. Peningkatan SDM pelaksana dengan mengikutsertakan pada berbagai kegiatan diklat sesuai kompetensinya.
  4. Melaksanakan koordinasi secara intensif pada semua pihak yang terkait.
  5. Diperlukan sosialisasi Anggaran kepada seluruh Bagian/Unit yang terkait dengan kegiatan PPK dan PPTK serta diperlukan DIKLAT bagi PPTK dan Pembantu Bendahara anggaran.
  6. Pelaksana anggaran dari masing-masing PPTK segera menyelesaikan pertanggungjawabannya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
  7. Dibutuhkan “perhatian” dari pihak lembaga terutama pimpinan Bagian/Unit kerja yang langsung membawahi bidang kerjanya untuk merencanakan kebutuhan anggaran untuk periode berikutnya dan berkoordinasi dengan Bagian Perencanaan.
  8. Diperlukan perencanaan yang matang dan efisiensi anggaran disertai pembuatan pelaksanaan  peraturan/keputusan yang dapat mengakomodasi permasalahan tersebut, karena dampaknya dapat menghambat proses pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan IPDN ke depan.


Comments