Arah Kebijakan Umum Tahun 2010

Salah satu prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri, yang sekaligus merupakan salah satu bagian penugasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri yaitu: “menyelenggarakan pendidikan kedinasan dalam rangka penyedian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur yang handal dan sesuai kebutuhan; dengan misi mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa; dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan kapasitas SDM aparatur lingkup Kemendagri  dan Pemerintah Daerah; dengan sasaran tersedianya kader aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang professional dan berkualitas pada derajat program vokasi, program akademik dan program profesi”.

1.    Sasaran Tahun 2010

Sasaran Rencana Kerja Pemerintah Institut Pemerintahan Dalam Negeri mengacu kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi IPDN berdasarkan visi dan misi dalam rangka menyiapkan kader aparatur di bidang pemerintahan dalam negeri.

2.    Kebijakan Prioritas Tahun 2010
  • Kebijakan Nasional. Sebagai amanat implementasi Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009, yaitu Tersedianya operasional penyelenggaraan pendidikan dan sarana dan prasarana lembaga pendidikan kedinasan di 4 (empat) Kampus Daerah yaitu IPDN Kampus Minahasa, IPDN Kampus Gowa, IPDN Kampus Rokan Hilir, IPDN Kampus Bukittinggi.
  • Kebijakan Kementrian/Lembaga. Kebijakan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, mengacu kepada Tugas, Pokok dan Fungsi dalam pencapaian visi dan misi IPDN, sebagai berikut :
1)    Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan
  • Pendidikan yang berkualitas dengan standar yang relevan dengan kepentingan masyarakat;
  • Keterbatasan sumberdaya untuk penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas;
  • Pengembangan soft skill  Praja untuk meningkatkan daya saing lulusan di masyarakat;
  • Peran alumni untuk meningkatkan networking.
2)    Bidang Penelitian

Pengembangan relevansi penelitian untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat termasuk IPDN sebagai lembaga yang dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Departemen Dalam Negeri terkait permasalahan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

3)    Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas yang didukung dengan kegiatan penelitian yang dapat menjadi sarana belajar Praja yang efektif serta sarana untuk ikut memberdayakan masyarakat.

4)    Bidang Kerjasama Institusional

Efektivitas kerjasama dengan pihak pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan instansi lain serta termasuk institusu di luar negeri, untuk mendukung perkembangan organisasi IPDN.

5)    Bidang Sarana dan Prasarana. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung program tri dharma perguruan tinggi dan pendukungnya.

Mulai tahun 2010 kebijakan Pendidikan Kepamongprajaan dikonsentrasikan pada Program Diploma IV (D-IV) pada semester I, II, III, IV, V dan VI setelah masuk semester VII dan VIII dilaksanakan penjurusan dan pengalihan ke Program Strata Satu (S-1). Pada Kampus IPDN di Cilandak Jakarta diselenggarakan Program Pascasarjana Strata Dua (S-2) dan Strata Tiga (S-3), program profesi kepamongprajaan serta kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya, serta meningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan sebagai tahap pengendalian rencana pembangunan.

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Berdasarkan peraturan dimaksud terdapat beberapa tatacara pengendalian yang diatur antara lain: Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan selanjutnya ditindaklanjuti yang merupakan kegiatan atau langkah-langkah operasional yang ditempuh berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan pengawasan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan acuan dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan, seperti anatara lain; melakukan koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi keterlambatan pelaksanaan atau pun klarifikasi atas ketidajelasan pelaksanaan rencana. Hasil tindaklanjut dibuat dalam bentuk pelaporan yang merupakan salah satu kegiatan penting di dalam proses pembangunan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambil keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta menentukan kebijakan yang relevan.

Didalam pelaksanaannya pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang. Berkala dimaksudkan adalah setiap 3 (tiga) bulan (triwulanan), dan 6 (enam) bulan (semester) atau tahunan. Sedangkan berjenjang dimaksudkan adalah dari satu unit kerja paling bawah dalam suatu organisasi sampai pada pucuk pimpinan organisasi. Pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam proses pembangunan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan.



Comments