749hari sejak
Penyiapan bahan pembahasan RKA-KL IPDN Tahun 2013

Renstra IPDN

Jajak Pendapat

Online Chatt

Berita Terkini


LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2011 INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

diposkan pada tanggal 11 Okt 2011 20.38 oleh Didi Rasidi

(Jatinangor, 12 Oktober 2011), Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri  (IPDN) telah melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja dan Evaluasi Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun Anggaran 2011 pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 di Ruang Rapat Graha Wyata Praja, IPDN Kampus Jatinangor. Acara dibuka oleh Wakil Rektor IPDN Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS yang didampingi oleh Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan  Bayi Priyono, SH, MM. Kegiatan rapat evaluasi tersebut dihadiri oleh para Direktur dan para Kuasa Pengguna Anggaran IPDN Kampus Daerah, serta para pengelola anggaran/keuangan (PPK, PPTK, Bendahara) di lingkup IPDN Kampus Jatinangor-Cilandak.

Maksud kegiatan Evaluasi Kinerja dan Evaluasi Realisasi Anggaran adalah untuk melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran Triwulan III Tahun 2011 lingkup Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Adapun tujuan kegiatan Evaluasi Kinerja dan Evaluasi Realisasi Anggaran adalah:
  1. mengamati perkembangan serapan anggaran dan evaluasi kinerja setiap unit kerja dan satuan kerja;
  2. mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin dalam rangka peningkatan kinerja unit kerja, satuan kerja dan lembaga;
  3. melakukan koreksi jika ada penyimpangan kegiatan, akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan, ataupun klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana.
Berdasarkan laporan realisasi anggaran belanja satuan kerja melalui KPPN untuk bulan yang berakhir 30 September 2011, perkembangan realisasi APBN IPDN Triwulan III Tahun 2011 baru mencapai 49,97% dari total pagu sebesar Rp 294.258.541.000,00 yang terdiri dari:
  1. Serapan anggaran IPDN Kampus Jatinangor sebesar 50,73% dari pagu sebesar Rp 226.921.843.000,00 yang bersumber dari Rupiah Murni APBN, APBNP dan PNBP.
  2. Serapan anggaran IPDN Kampus di Daerah sebesar 47,41% dari pagu sebesar Rp 67.336.698.000,00. Adapun serapan anggaran per kampus, sebagai berikut:
  • Serapan anggaran IPDN Kampus Sumatera Barat sebesar 49,74% dari Pagu DIPA sebesar Rp 10.838.846.000,00 yang bersumber dari Rupiah Murni APBN.
  • Serapan anggaran IPDN Kampus Riau sebesar 48,96% dari Pagu DIPA sebesar Rp 11.846.731.000,00 yang bersumber dari Rupiah Murni APBN.
  • Serapan anggaran IPDN Kampus Sulawesi Selatan sebesar  64,06% dari Pagu DIPA sebesar Rp 10.973.765.000,00 yang bersumber dari Rupiah Murni APBN.
  • Serapan anggaran IPDN Kampus Sulawesi Utara sebesar  67,60 % dari Pagu DIPA sebesar Rp 8.884.800.000,00 yang bersumber dari Rupiah Murni APBN.
  • Serapan anggaran IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat  sebesar 74,24% dari Pagu sebesar Rp 7.900.000.000,00 yang bersumber dari Hibah Dalam Negeri (Pemerintah Daerah).
  • Serapan anggaran IPDN Kampus Kalimantan Barat sebesar 25,84% dari pagu sebesar Rp 7.100.000.000,00 yang bersumber dari Hibah Dalam Negeri (Pemerintah Daerah).
  • Serapan anggaran IPDN Kampus Papua sebesar 0% dari pagu sebesar Rp 9.792.556.000,00 yang bersumber dari Hibah Dalam Negeri (Pemerintah Daerah). Serapan anggaran masih 0% karena operasional IPDN Kampus Papua mulai dilaksanakan pada awal bulan Oktober 2011.
Wakil Rektor IPDN dalam sambutannya pada kegiatan Evaluasi Kinerja dan Evaluasi Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun Anggaran 2011, memberikan arahan kepada semua unit kerja dan satuan kerja di lingkungan IPDN agar melakukan hal-hal antara lain:
  1. Unit kerja dan satuan kerja agar lebih meningkatkan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta mengintensifkan penyerapan anggaran guna mendorong percepatan pencapaian target kinerja IPDN sesuai dengan target dokumen perencanaan dan anggaran tahun 2011.
  2. Mengkonsolidasikan pelaksanaan APBN dilingkungannya dan melakukan optimalisasi dan langkah antisipasi terhadap kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dalam tahun 2011 dengan melakukan akselerasi kegiatan melalui penyesuian target kinerja yang telah ditetapkan disesuaikan dengan kondisi perkembangan pencapaian target pendidikan.
  3. Melakukan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 dalam setiap pelaksanaan kegiatan dan anggaran yaitu dengan menerapkan Control environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring, dengan target (1) kegiatan anggaran yang efektif dan efisien; (2) keandalan pelaporan keuangan; (3) pengamanan aset negara; dan (4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
  4. Perlu ditingkatkan komitmen para penanggungjawab Kegiatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan agar tepat sasaran, tepat waktu, dan tertib  administrasi dan pelaporan.
  5. Sesuai arahan Bapak Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna Tanggal 6 September 2011, bahwa dalam rangka mendorong perekonomian nasional, setiap Kementerian/Lembaga diminta untuk melakukan langkah percepatan penyerapan belanja modal dan melaporkan perkembangan disertai evaluasi dan penjelasannya, pada setiap akhir bulan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Setiap Kementerian/Lembaga mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan secara nyata, dengan:
  • Memastikan penyerapan anggaran terutama belanja modal agar dapat terserap dengan baik, dan melaporkan perkembangan penyerapan anggaran menurut jenis belanja setiap minggu keempat/akhir bulan hingga Desember 2011;
  • Melakukan evaluasi dan memantau pelaksanaan APBN Tahun 2011 terutama terkait masalah alokasi, distribusi, dan pencapaian sasaran anggaran untuk mendorong penyerapan anggaran, termasuk didalamnya anggaran yang bersumber dari PHLN maupun yang didaerahkan dalam bentuk DK, TP, dan UB.
Sumber data:
  • Rekon Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
  • Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2011 dari Satuan Kerja di Lingkungan IPDN

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PER 13 SEPTEMBER 2011

diposkan pada tanggal 14 Sep 2011 20.13 oleh Didi Rasidi   [ diperbarui14 Sep 2011 20.21 ]

(Jatinangor, 14 September 2011) Komitmen kuat lembaga Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam mendukung salah satu program nasional yaitu pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi, IPDN  mengagendakan rapat konsolidasi perkembangan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di lingkup IPDN minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setiap bulannya. Sesuai dengan yang telah diagendakan, pada tanggal 13 September 2011 bertempat di Ruang Rapat Graha Wyata Praja IPDN telah menyelenggarakan rapat konsolidasi perkembangan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di lingkup IPDN.  Kegiatan rapat dipimpin langsung oleh Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS (Wakil Rektor IPDN), didampingi oleh Prof. Dr. H. Wirman Syafri, M.Si (Pembantu Rektor Bidang Akademik) dan Drs. Lailil Khadar, M.Si (Pembantu Rektor Bidang Administrasi).

Dalam rapat tersebut difokuskan melakukan evaluasi dan pembahasan terhadap semua laporan dari koordinator/anggota Tim RB-IPDN mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan RB-IPDN sesuai tanggung jawab kelompok masing-masing. Adapun perkembangan pelaksanaan Program RB-IPDN per 13 September 2011, sesuai laporan dari masing-masing koordinator, sebagai berikut:

a.    Program penataan peraturan perundang-undangan:
  • Sudah melakukan revisi Permendagri No 39 Tahun 2009 ttg Organisasi dan Tata Kerja IPDN dengan keluarnya Permendagri No. 30 Tahun 2011;
  • Sudah menyusun draft Permendagri ttg Tunjangan Tambahan Dosen IPDN, Draft Permendagri ttg Skorsing Praja, Draft Permendagri ttg Remisi Hukuman Bagi Praja.
b.    Program penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia aparatur:
  • Sedang melaksanakan/mengerjakan Analisis Jabatan, Standar Kompetensi Jabatan, assesmen pegawai, pengembangan database pegawai, dan evaluasi jabatan;
  • Semua item kegiatan dimaksud diharapkan selesai pada pertengahan Desember 2012.
c.    Program penguatan pegawasan:
  • Sedang menginventarisir bahan untuk membuat pedoman efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan;
  • Sedang menyusun kode etik dan disiplin kerja pegawai IPDN;
  • Telah membentuk Satgas SPIP dan rencana penyusunan dan penegakan pelaksanaan SPIP IPDN.
d.    Program penguatan akuntabilitas kinerja:
  • Sedang menyusun penajaman IKU IPDN (IKU eselon I, II, III dan IV);
  • Sedang menyusun draft revisi Renstra dan rencana Revisi Renstra IPDN akan dibahas pada bulan Oktober 2011;
  • Sudah menyusun draft Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja 2012 untuk semua satuan kerja dan unit kerja yang ada di lingkup IPDN, direncanakan awal bulan Desember 2011 sudah ditandatangani pimpinan.
e.    Program peningkatan kualitas pelayanan publik:
  • Sedang melakukan update data kepegawaian untuk penerapan SIMPEG;
  • Sudah mengidentifikasi layanan-layanan unggulan di setiap unit kerja;
  • Sedang melakukan penataan layanan yang tumpang tindih;
  • Sedang melakukan pengembangan kebijakan pendukung dan pengembangan informasi IPDN (website);
  • Sedang melakukan proses kerjasama dengan UGM dalam e-office di lingkungan IPDN an kerjasama e-government dengan Pusdatin.
f.    Program monitoring, evaluasi, dan pelaporan :
  • Menyusun agenda rapat kerja Reformasi Birokrasi IPDN;
  • Membuat undangan rapat, menyiapkan bahan rapat dan melaksanakan agenda rapat RB-IPDN;
  • Membuat  tabel rencana Pelaksanaan RB-IPDN;
  • Melakukan sosialisasi, dan mempublikasikan kegiatan RB-IPDN melalui internet (website bagian perencanaan  http://perencanaan.ipdn.ac.id
  • Menyusun laporan hasil rapat konsolidasi Perkembangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan IPDN;
  • Menyusun laporan Semesteran Perkembangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan IPDN;
  • Menyampaikan laporan semesteran RB-IPDN ke Kemendagri;
  • Mengkoordinasikan perkembangan pelaksanaan RB-IPDN ke Kemendagri
  • Menghadiri undangan rapat terkait Program RB-Kemendagri di Jakarta;
  • Mencari, mencopy dan menggandakan/membukukan peraturan perundang-undangan terkait Reformasi Birokrasi;
  • Mengevaluasi, mengumpulkan, merekap dan menyusun laporan perkembangan pelaksanaan RB-IPDN dari setiap koordinator program.
Pada akhir rapat, Wakil Rektor IPDN selaku Penanggung Jawab Umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup IPDN, memberikan saran/masukan khususnya kepada Tim RB-IPDN untuk melakukan langkah-langkah lebih lanjut, sebagai berikut:
  1. Menghimbau khususnya bagi seluruh pejabat/pegawai yang dapat tugas menjadi Tim RB-IPDN agar lebih meningkatkan kinerja dan mempercepat penyelesaian  kegiatan-kegiatan RB-IPDN sesuai tanggung jawab kelompok masing-masing;
  2. Perlu segera disusun rancangan pola pengembangan karir pegawai;
  3. Membuat peta peraturan mulai dari Perpres, Keppres, Permendagri dan Peraturan Rektor;
  4. Memilah prioritas peraturan yang harus segera di revisi/disusun;
  5. Penegakan reward and punishment bidang kepegawaian;
  6. Penyusunan pedoman Sistem Pengawasan Intern Pemerintah lingkup IPDN;
  7. Mengundang tim KPK dan pemasangan Baligo/spanduk anti KKN;
  8. Percepatan penerapan system pembelajaran bilingual dan teleconference
  9. Diagendakan rapat konsolidasi perkembangan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi IPDN pada tanggal 27 September 2011.

Sumber: RSD, Tim RB-IPDN

EVALUASI PERKEMBANGAN PENYERAPAN ANGGARAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011

diposkan pada tanggal 14 Sep 2011 03.20 oleh Didi Rasidi

(Jatinangor, 13 September 2011) Kegiatan evaluasi perkembangan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 dilaksanakan pada tanggal 13 September 2011 bertempat di Ruang Rapat Graha Wyata Praja IPDN Kampus Jatinangor. Kegiatan dipimpin langsung oleh Ibu Diah Anggraeni (Sekretaris Jenderal Kemendagri), didampingi oleh Drs. Lukmanul Hakim (Kepala Biro Perencanaan Kemendagri) dan Prof. Dr. Drs. H. I Nyoman Sumaryadi, M.Si (Rektor IPDN).

Peserta yang hadir dalam kegiatan penyerapan anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 adalah pejabat yang menangani pelaporan anggaran dari seluruh komponen yang ada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, antara lain: Pejabat Biro Perencanaan Kemendagri, Ditjen PUM, Ditjen Binabangda, Ditjen Otonomi Daerah,  Ditjen Dukcapil, Ditjen PMD, Badan Diklat, Pusat Diklat Regional, Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset, IPDN Kampus Jatinangor, dan IPDN Kampus di Daerah. Peserta rapat yang hadir dari IPDN adalah para Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha dari IPDN Kampus di Daerah (7 kampus), Kepala Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerjasama, Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan, Kepala Bagian Perencanaan dan Kasubbag.

Agenda dalam kegiatan tersebut yaitu: (1) Sambutan dan evaluasi penyerapan anggaran Kemendagri oleh Ibu Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; (2) Laporan penyerapan anggaran Kementerian Dalam Negeri per 12 September 2011 oleh Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemendagri; (3) Laporan penyerapan anggaran masing-masing komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri per 12 September 2011 oleh pejabat yang menangani pelaporan; dan (4) Penyusunan Laporan penyerapan anggaran Kemendagri prediksi per 30 September 2011 dipimpin langsung oleh Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemendagri.

Dalam sambutannya, Sekjen Kemendagri menghimbau agar seluruh komponen di lingkungan Kemendagri agar lebih meningkatkan kinerja, meningkatkan akuntabilitas kinerja, meningkatkan akuntabilitas keuangan dan mempercepat penyerapan anggaran sesuai target yang telah direncanakan.

Adapun prediksi penyerapan anggaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri pada akhir bulan September 2011 sebesar 50,17% dari pagu anggaran Rp 285.207.389.000, dengan rincian serapan anggaran per jenis belanja sebagai berikut: serapan belanja pegawai sebesar 71,29% dari pagu sebesar Rp 56.778.468.000, serapan belanja barang sebesar 49,30% dari pagu sebesar Rp 147.864.314.000, dan serapan belanja modal sebesar 36,88% dari pagu sebesar Rp 80.564.607.000.

Sumber: Perencanaan IPDN

RAPAT PERSIAPAN OPERASIONAL PENDIDIKAN KEPAMONGPRAJAAN IPDN KAMPUS PAPUA DI JAYAPURA

diposkan pada tanggal 2 Agt 2011 21.56 oleh Didi Rasidi

(Jatinangor, 2 Agustus 2011) Dalam rangka persiapan operasional penyelenggaraan pendidikan di IPDN Kampus Papua di Jayapura, yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan  program pendidikan kepamongprajaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, telah dilakukan rapat persiapan operasional IPDN Kampus Papua pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2011 di Ruang Rapat Graha Wyata Praja di IPDN Kampus Jatinangor. Kegiatan rapat tersebut dipimpin langsung oleh Prof. Dr. Drs. H. I Nyoman Sumaryadi, M.Si (Rektor IPDN), didampingi oleh Prof. Dr. H. Wirman Syafrie, M.Si (Pembantu Rektor Bidang Akademik) dan Drs. Lailil Khadar, M.Si (Pembantu Rektor Bidang Administrasi). Dalam kegiatan rapat tersebut, Rektor IPDN memaparkan hal-hal yang terkait dengan persiapan operasional penyelenggaraan pendidikan di IPDN Kampus Papua, sebagai berikut:

Dasar hukum pembentukan Institut Pemerintahan Dalam Negeri  sebagai lembaga pendidikan kepamongprajaan adalah Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri  Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan  menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Keputusan Presiden tersebut telah pula diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009. Isi perubahannya adalah penataan sistem pendidikan tinggi kepamongprajaan meliputi  jenis pendidikan, pola pendidikan, kurikulum, organisasi penyelenggara pendidikan, tenaga kependidikan dan peserta didik. Pendidikan tinggi kepamongprajaan selain diselenggarakan di Kampus IPDN Pusat Jatinangor, dan Kampus IPDN di Cilandak Jakarta, juga diselenggarakan  di Kampus IPDN Daerah yang menyelenggarakan program studi tertentu sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Kampus IPDN di daerah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Insitut Pemerintahan Dalam Negeri ditetapkan: IPDN Kampus Bukittinggi, IPDN Kampus Rokan Hilir, IPDN Kampus Minahasa, IPDN Kampus Gowa, IPDN Kampus Kubu Raya, IPDN Kampus Lombok tengah, dan  IPDN Kampus Jayapura. Selanjutnya dalam rangka mengakomodir keinginan daerah khususnya Provinsi, penamaan kampus IPDN di daerah dirubah menjadi: IPDN Kampus Sumatera Barat di Bukittinggi, IPDN Kampus Riau di Rokan Hilir, IPDN Kampus Sulawesi Selatan di Gowa, IPDN Kampus Sulawesi Utara di Minahasa, IPDN Kampus Kalimantan Barat di Kubu Raya, IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat di Lombok Tengah, dan IPDN Kampus Papua di Jayapura.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009, Pasal 106 ditetapkan IPDN Kampus Daerah merupakan unsur pelaksana akademik IPDN yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi IPDN untuk menyelenggarakan program Diploma. Selanjutnya dijelaskan Pasal 108  IPDN Kampus di Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kepamong prajaan program diploma, sedangkan fungsinya diatur dalam Pasal 109 yaitu: (1) pelaksanaan pengajaran, pelatihan, pengasuhan , penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (2) pembinaan tenaga kependidikan, praja; dan (3) pelaksanaan administrasi dan manajemen IPDN Kampus di Daerah.

Pembentukan IPDN Kampus Papua di Jayapura merupakan tindaklanjut terhadap Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor 892.2/5201/SET tanggal 9 November 2009 perihal Audiensi untuk Ijin Pendirian IPDN Regional Papua di Jayapura. Dalan surat dimaksud disebutkan bahwa:
  • Pendirian IPDN Kampus Papua telah mendapat dukungan yang kuat dari berbagai kalangan (Eksekutif/DPR Papua, Lembaga Representatif Kultural Papua/MPR, Perguruan Tinggi maupun masyarakat);
  • Pembentukan IPDN Kampus Papua untuk memenuhi kebutuhan daerah dengan adanya pemekaran kabupaten/kota yang tak mungkin dibendung, mendesak untuk dipenuhi Sumber Daya Manusia guna mengemban amanah pembangunan dan pelayanan publik yang berjiwa kepamongan, professional dan kompeten, terlebih lagi guna mendukung program Rencana Strategis Pembangunan Kampung/ RESPEK yang menjadi ICON Pemerintah Provinsi Papua.
Adapun perkembangan kesiapan untuk penyelenggaraan operasional pendidikan kepamongprajaan di IPDN Kampus Papua yang direncakan beroperasi pada awal September 2011, sebagai berikut:
1.    Kesiapan aspek sarana dan prasarana:
  • Pemda Provinsi Papua telah menyediakan lahan dan gedung bekas kantor Badan Diklat Provinsi papua dengan status progress pembangunan fisik wisma dan kampus sementara di Suko Kota Praja dan dipastikan akan selesai dan siap digunakan pada bulan September 2011;
  • Sarana dan prasarana yang telah disiapkan di Badan Kepegawaian, Diklat aparatur Provinsi Papua yaitu merehabilitasi dan membangun gedung baru meliputi asrama, ruang kelas, auditorium, kantor administrasi, menza dan laundry, pos jaga dan diharapkan sudah siap dipakai pada awal September 2011;
  • Berdasarkan hasil survei per tanggal 6 Juli 2011, tahap penyelesaian persiapan sarana dan prasarana telah mencapai 85% dan diharapkan pada awal bulan Agustus 2011 telah selesai;
  • Peralatan asrama dan peralatan kelas telah disiapkan untuk kapasitas 300 praja untuk 2 (dua) angkatan;
  • Peralatan yang dianggarkan dalam DIPA Hibah Provinsi Papua antara lain: Peralatan menza (peralatan masak dan peralatan makan), peralatan laundry (mesin cuci, mesin setrika dan pengering) serta peralatan pendukung operasional kantor (computer, printer dan lain-lain).
2.    Kesiapan aspek operasional akademik dan kerjasama akademik
  • Pada tanggal 24 Juni 2011 telah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Rektor IPDN.
  • Kerjasama antara IPDN dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kota Jayapura dalam bidang: penyediaan dan pengelolaan asset lahan, penyediaan dukungan pembiayaan, penyediaan dukungan prasarana dan sarana olahraga, pemeliharaan keamanan dan ketertiban dengan Satpol PP, pelayanan kesehatan, pendayagunaan PNS Daerah sebagai Pelatih, Pengasuh dan Dosen Tamu, penyelenggaraan praktek lapangan, pengelolaan laboratorium pemerintah, dan penyediaan dukungan prasarana dan sarana penunjang pendidikan lainnya.
  • Kerjasama tenaga dosen/tenaga pengajar dengan Universitas Cendrawasih.
  • Kerjasama sarana dan prasarana olahraga dengan STIE Otto Geissler.
  • Kerjasama di atas segera ditindaklanjuti oleh unit terkait untuk langkah operasional segera antara lain: Bidang pengajaran dan Bidang pelatihan.
3.    Kesiapan aspek pendanaan
  • Surat Gubernur Papua Nomor 821.2/1432/BKPLA tanggal 27 April 2011 perihal Persiapan Teknis Operasional Pendidikan IPDN Kampus Jayapura dan Pelaksanaan MOU Pemberian Dana Hibah antara Pemerintah Provinsi Jayapura dan IPDN. Sebagai wujud komitmen dalam mendukung operasional penyelenggaraan pendidikan di IPDN Kampus Papua di Jayapura, Pemerintah Provinsi Papua telah mengalokasikan dana hibah dalam bentuk uang berupa rupiah dari APBD Provinsi Papua sebesar Rp 9.792.556.000,00.
  • IPDN telah melakukan proses Register Hibah, dan telah keluar nomor registrasi hibah sesuai Surat Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Nomor S-912/PU.6/2011 tanggal 11 Juli 2011 perihal Penerbitan Nomor Registrasi Hibah.
4.    Aspek penyusunan rencana kerja
  • Telah melakukan identifikasi harga sarana dan prasarana, bahwa sarana dan prasarana yang belum ditampung dalam APBD dalam penyusunan RKA-KL hibah Provinsi Papua selain berpedoman pada Standar Biaya Umum yang ditetapkan Kementerian keuangan juga dapat berpedoman pada Keputusan Gubernur Papua Nomor 130 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Harga Satuan untuk Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi Papua yang di Biayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2011.
  • Bagian Perencanaan telah menyusun RKA-KL sebagai kelengkapan data untuk pengajuan revisi DIPA IPDN Tahun 2011. Rincian Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Papua Kepada IPDN untuk biaya operasional IPDN Kampus Papua adalah untuk membiayai: Kegiatan Akademik, Kegiatan Pelatihan, Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan, Pembinaan keprajaan dan Kemahasiswaan, Honorarium dan Lembur serta Vakasi, Operasional Pemeliharaan dan Perkantoran, Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Gedung, Kegiatan Administrasi Umum dan Keuangan.
5.    Kesiapan aspek personil
Kebutuhan personil untuk penyelenggaraan IPDN Kampus Papua berasal dari PNS Daerah Provinsi Papua dan PNS Kementerian Dalam Negeri (IPDN).

6.    Kesiapan aspek pengiriman praja:
  • Praja yang direlokasi adalah Muda Praja Angkatan XXI sebanyak 150 orang yang akan diberangkatkan secara serentak berangkat dari Jatinangor setelah melaksanakan cuti akademik;
  • Kriteria sebagai instrumen penetapan praja pada IPDN Kampus Papua, sebagai berikut: (1) Berdasarkan keinginan/pilihan praja; (2) Keterwakilan praja setiap provinsi secara proporsional; (3) Kemampuan praja dalam bidang Jarlatsuh dan kegiatan ekstrakurikuler; (4) Komposisi gender (70% pria dan 30% wanita); (5) Kemampuan ekonomi keluarga.
  • Pengiriman praja akan didukung dari dana hibah.
Sumber : RSD



LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2011 INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

diposkan pada tanggal 19 Jul 2011 21.37 oleh Didi Rasidi

(Jatinangor, 11 Juli 2011), Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri  (IPDN) telah melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja dan Evaluasi Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2011 pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 di Ruang Rapat Graha Wyata Praja, IPDN Kampus Jatinangor. Acara dibuka oleh Rektor IPDN Prof. Dr. H. I. Nyoman Sumaryadi, M.Si didampingi oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik Prof Dr. H. Wirman Syafri, M.Si., dan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan  Drs. Arief M. Edie.

Maksud kegiatan Evaluasi Kinerja dan Evaluasi Realisasi Anggaran adalah untuk melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran Triwulan II Tahun 2011 lingkup Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Adapun tujuan kegiatan Evaluasi Kinerja dan Evaluasi Realisasi Anggaran adalah:
  1. mengamati perkembangan serapan anggaran dan evaluasi kinerja setiap unit kerja dan satuan kerja;
  2. mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin dalam rangka peningkatan kinerja unit kerja, satuan kerja dan lembaga;
  3. melakukan koreksi jika ada penyimpangan kegiatan, akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan, ataupun klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana.
Berdasarkan laporan realisasi anggaran belanja satuan kerja melalui KPPN untuk bulan yang berakhir 30 Juni 2011, perkembangan realisasi APBN IPDN Triwulan II Tahun 2011 mencapai 26,86% dari pagu total sebesar Rp  284.025.405.000,00 yang terdiri dari:

1.    IPDN Kampus Jatinangor sebesar 26,70% dari pagu sebesar Rp 241.921.843.000,00.
  • Hibah IPDN Kampus Kubu Raya dan IPDN Kampus Lombok Tengah  dialokasikan dalam anggaran  IPDN Kampus Jatinangor
  • Hibah IPDN Kampus Kubu Raya sebesar Rp 7.100.000.000,00  dengan realisasi  6%.
  • Hibah IPDN Kampus Lombok Tengah sebesar Rp 7.900.000.000,00 dengan  realisasi 8,4%.
  • IPDN Kampus Jayapura direncanakan beroperasi pada bulan September 2011 dan Hibah Provinsi Papua dalam proses administrasi Hibah.
2.    IPDN Kampus di Daerah sebesar 27,79% dari total pagu sebesar Rp 42.103.562.000,00.
  • IPDN Kampus Bukittinggi sebesar 25,70% dari pagu sebesar Rp 10.838.846.000,00
  • IPDN Kampus Rokan Hilir sebesar 24,11% dari pagu sebesar Rp 11.406.151.000,00
  • IPDN Kampus Gowa sebesar 31,31% dari pagu sebesar Rp 10.973.765.000,00
  • IPDN Kampus Minahasa sebesar 30,73% dari pagu sebesar Rp 8.884.800.000,00

Rektor IPDN dalam sambutannya pada kegiatan Evaluasi Kinerja dan Evaluasi Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2011, memberikan arahan kepada semua unit kerja dan satuan kerja di lingkungan IPDN agar melakukan hal-hal antara lain:
  1. Unit kerja dan satuan kerja agar lebih meningkatkan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta mengintensifkan penyerapan anggaran guna mendorong percepatan pencapaian target kinerja IPDN sesuai dengan target dokumen perencanaan dan anggaran tahun 2011.
  2. Mengkonsolidasikan pelaksanaan APBN dilingkungannya dan melakukan optimalisasi dan langkah antisipasi terhadap kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dalam tahun 2011 dengan melakukan akselerasi kegiatan melalui penyesuian target kinerja yang telah ditetapkan disesuaikan dengan kondisi perkembangan pencapaian target pendidikan.
  3. Melakukan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 dalam setiap pelaksanaan kegiatan dan anggaran yaitu dengan menerapkan Control environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring, dengan target (1) kegiatan anggaran yang efektif dan efisien; (2) keandalan pelaporan keuangan; (3) pengamanan aset negara; dan (4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sumber data:
Rekon Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2011 dari Satuan Kerja di Lingkungan IPDN

Pembahasan Identifikasi Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan IPDN

diposkan pada tanggal 27 Jun 2011 19.21 oleh Didi Rasidi   [ diperbarui 28 Jun 2011 14.58 oleh admin @ipdn.ac.id ]

(Jatinangor, 22 Juni 2011) Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam rangka menindaklanjuti usulan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, menyelenggarakan rapat pembahasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Institut Pemerintah Dalam Negeri. Tujuan rapat tersebut adalah untuk mengidentifikasi potensi PNBP IPDN yang belum diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2009 serta melakukan penyusunan jenis dan tariff PNBP sebagai bahan revisi PP Nomor 71 Tahun 2009.

Kegiatan rapat dipimpin langsung oleh Prof. Dr. Drs. H. I Nyoman Sumaryadi, M.Si (Rektor IPDN), didampingi oleh Drs. Lailil Kadar, M.Si (Pembantu Rektor Bidang Administrasi), Drs. Arief M. Edie (Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan) serta Bahri, S.STP, M.Si (Kepala Bagian Perencanaan IPDN). Peserta rapat adalah para pejabat di lingkungan IPDN, sesuai presensi kehadiran berjumlah 32 orang.











Dasar hukum pengelolaan keuangan Negara terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak antara lain:

  1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1997  Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang - Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang  Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak  Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2004 Tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2009 Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang.
Dalam sambutannya Rektor IPDN, berpendapat bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Adapun kelompok PNBP meliputi:
  •   Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
  •   Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
  •   Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;
  •   Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
  •   Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
  •   Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.
Prinsip Pengelolaan PNBP, berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:
  • Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. (Pasal 4 UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP)
  • Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara pada waktunya (Pasal 16 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)
  • Penerimaan Kementerian/Lembaga tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran (Pasal 16 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)
  • Seluruh PNBP dikelola dalam sistem APBN (Pasal 5 UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP)
  • Semua penerimaan yang menjadi hak negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN (Pasal 3 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)
  • Tarif atas jenis PNBP ditetapkan dalam UU atau PP yang menetapkan jenis PNBP yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (2) UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP)
  • Dengan tetap memenuhi kewajiban menyetor langsung ke Kas Negara dan dikelola dalam sistem APBN, Sebagian dana dari suatu jenis PNBP dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP tersebut oleh instansi yang bersangkutan.
  • Besarnya sebagian dana PNBP yang dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  • Instansi dapat menggunakan sebagian dana PNBP dimaksud setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan.
  • Persetujuan penggunaan PNBP dimaksud sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Menteri Keuangan.
  • Kegiatan yang dapat dibiayai dari dana PNBP
  1.   Penelitian dan pengembangan teknologi;
  2.   Pelayanan kesehatan;
  3.   Pendidikan dan pelatihan;
  4.   Penegakan hukum;
  5.   Pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu;
  6.   Pelestarian sumber daya alam.
  • Dalam pelaporan PNBP, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyampaikan laporan triwulanan mengenai seluruh penerimaan dan penggunaan dana PNBP oleh instansi yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan, serta Laporan Realisasi PNBP triwulanan disampaikan secara tertulis oleh pejabat Instansi Pemerintah kepada Menteri Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
  • Tarif atas jenis PNBP ditetapkan dengan memperhatikan:
  1. Dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya,
  2. dalam pengenaan beban kepada biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis PNBP yang bersangkutan, dan
  3. Aspek keadilan masyarakat
Dalam rapat dibahas identifikasi potensi sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Institut Pemerintah Dalam Negeri sebagai bahan usulan dalam revisi PP Nomor 71 Tahun 2009, antara lain:
A.    Sumbangan Biaya Pendidikan Program Magister
1.    Biaya Pendaftaran Tes Masuk
2.    Biaya Matrikulasi
3.    Biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan
4.    Biaya Jas Almamater
5.    Biaya Registrasi
6.    Biaya Wisuda
B.    Sewa Gedung:
1.    Gedung/Bangunan/Lahan di Kampus Jatinangor
a.   Ruang Serbaguna Balairung
b.   Aula Wisma Palapa
c.   Ruang Sayap Balairung
d.   Ruang Toko Lantai I Gedung Business Center
e.   Ruang Toko Lantai II Gedung Business Center
f.    Ruang Dapur Menza
g.   Ruang Kantin
h.   Lahan untuk ATM, Bank
i.    Sewa Lapangan Sepak Bola dan Stadion
j.    Sewa Lapangan Tenis
k.   Jasa Penggunaan Kolam Renang berlaku untuk umum
2.    Gedung/Bangunan/Lahan di kampus Cilandak
a.    Ruang Aula
b.    Ruang Wisma/Asrama Mahasiswa
c.    Ruang Bangunan Koperasi Lantai I
d.    Ruang Bangunan Koperasi Lantai II
e.    Lahan 7untuk ATM, Bank
f.     Kantor Pos
g.    Sewa lahan Kantin
h.    Taman Kanak-kanak
C.    Sewa Fasilitas Lainnya:
1.    Bus Besar (kapasitas 54 orang penumpang, tidak termasuk bahan bakar)
2.    Bus Kecil (kapasitas 24 orang penumpang, tidak  termasuk bahan bakar)
3.    Truk (tidak termasuk bahan bakar)
D.    Perpustakaan:
1.    Biaya Pendaftaran Anggota
2.    Denda keterlambatan pengembalian buku
E.    Sewa Lahan Pertanian
1.    Tanah Kelas I (Datar)
2.    Tanah Kelas II (agak Miring)
3.    Tanah Kelas III (Lereng)
F.    Pendapatan Biaya Pendidikan Program Doktor ( S3).
1.    Biaya Pendaftaran Tes Masuk
2.    Biaya Matrikulasi
3.    Biaya Konsultasi Pra Kualifikasi Khusus Doktor Riset
4.    Biaya Kuliah Khusus Keilmuwan
5.    Biaya Registrasi Ulang
6.    Biaya Prakualifikasi
7.    Biaya Seminar Usulan Penelitian
8.    Biaya Ujian Sidang Tertutup
9.    Biaya Ujian Sidang Terbuka
10.  Jas Almamater
11.  Biaya Wisuda
G.    Pendapatan Biaya Pendidikan dan Program Profesi
1.    Biaya Pendaftaran Tes Masuk
2.    Biaya Matrikulasi
3.    Biaya Registrasi Ulang
4.    Biaya kuliah
5.    Biaya Jas Almamater
6.    Biaya Wisuda
H.    Pendapatan Biaya Kerjasama
1.    Penelitian
2.    Pengabdian Masyarakat
I.    Kerjasama Penelitian, Pendampingan, dan Pelatihan dengan Pihak Ketiga
1.    Kegiatan Penelitian
2.    Kegiatan Pendampingan
3.    Kegiatan Pelatihan
J.    Pendapatan Biaya Pelayanan Kesehatan Poliklinik IPDN/RS
1.    Jenis Pemeriksaan dan tindakan poli umum IPDN
a.    Pemeriksaan/Konsultasi
b.    Biaya Obat tergantung jenis obat yang diberikan
c.    Tindakan Bedah Minor
2.    Jenis Pemeriksaan Dokter Spesialis
a.    Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam
b.    Pemeriksaan Dokter Spesialis Anak
c.    Pemeriksaan Rontgen
d.    Pemeriksaan Lab Sederhana
3.    Jenis Rencana Perawatan Gigi dan Mulut di Poliklinik Gigi IPDN
a.    Pemeriksaan / Premidikasi
b.    Penambalan sementara
c.    Pengisian saluran akar
d.    Penambalan tetap Amalgam
e.    Penambalan dengan Composite Resin (alat dan bahan belum tersedia)
f.     Pencabutan gigi
g.    Scaling (alta dan bahan belum tersedia)
4.    Jenis Pemeriksaan Dokter Gigi Spesialis
a.    Pemeriksaan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut
b.    Pemeriksaan Dokter Gigi Spesialis Periodontia
c.    Pemeriksaan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut (oral Medicine)

Sumber: Bagian Perencanaan IPDN.


Perkembangan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Reformasi Birokrasi DI Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2011

diposkan pada tanggal 12 Jun 2011 18.45 oleh Didi Rasidi   [ diperbarui 12 Jun 2011 22.50 oleh admin @ipdn.ac.id ]

Hasil Rapat Pembahasan Uraian Tugas Tim Reformasi Birokrasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2011 pada hari Kamis, 9 Juni 2011, diperoleh catatan-catatan terkait perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan IPDN Tahun 2011, adalah sebagai berikut:
  1. Semua unit kerja di lingkup IPDN diharapkan membuat/mengusulkan (menginventarisir) peraturan-peraturan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja masing-masing disampaikan ke Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum IPDN;
  2. Informasi mengenai pengembangan tenaga fungsional (dosen) IPDN sudah dapat diakses di website Bagian Akademik IPDN;
  3. Nomor Induk Dosen Nasional bagi dosen IPDN sedang dalam tahap proses.
  4. Unit Penjaminan Mutu IPDN telah melaksanakan bimbingan teknis penyusunan SOP pada bulan April 2011 dengan sasaran SOP Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan;
  5. Disarankan ada lagi bimbingan teknis terkait penyusunan SOP untuk semua unit kerja di lingkup IPDN (IPDN Kampus Jatinangor dan IPDN Kampus di Daerah);
  6. UPM IPDN perlu mengidentifikasi/memverifikasi kembali SOP dari unit kerja di lingkungan IPDN.
  7. Bagian Kepegawaian IPDN telah menusun Daftar Usulan Kepangkatan dan Daftar Nominatif Pegawai;
  8. Sebagian besar unit kerja di IPDN Kampus Jatinangor dan Cilandak serta satuan kerja IPDN Kampus di Daerah telah menyusun dan menyampaikan Analisis Jabatan, Uraian jabatan dan Analisis Beban kerja kepada Bagian Kepegawaian IPDN.
  9. Bagian Kepegawaian IPDN melakukan kerjasama dengan Unit Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi  terkait penyusunan database otomasi presensi (finger scan) pegawai IPDN.
  10. Terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan IPDN baru sebatas pengumumam pelelangan lewat media cetak dan website IPDN;
  11. UPTIK telah melakukan Identifikasi e-office untuk 9 (Sembilan) kampus IPDN, contoh paperless. Namun masih perlu melakukan Bimbingan teknis dan sosialisasi e-office pada akhir Juli 2011.
  12. Bagian Perencanaan IPDN dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup IPDN Tahun 2011 telah melakukan hal-hal:
  • Telah menyusun draft Agenda dan Prioritas Kegiatan Reformasi Birokrasi IPDN Tahun 2011;
  • Menyusun alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi IPDN untuk Tahun 2011 dan Tahun 2012;
  • Revisi Renstra dalam taraf penyusunan target pembangunan tahun 2012-2014 sesuai kesepakatan Trilateral Meeting;
  • Rencana Kerja Tahunan IPDN format lama telah ditandatangani oleh masing-masing unit kerja, namun perlu disusun kembali berdasarkan format baru;
  • Penetapan Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2011 telah ditandatangan pada bulan Januari 2011, sedangkan Penetapan Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2012 direncanakan pada bulan Akhir Desember 2011.
  • Bagian Perencanaan sedang membuat Indikator Kinerja Utama untuk Eselon II, Eselon III dan Eselon IV sesuai target pembangunan (Renstra) dan  sesuai Permendagri Nomor 41 Tahun 2010;
  • Penyusunan dan penetapan target kinerja unit kerja untuk tahun 2011 dan tahun 2012 telah selesai ditetapkan.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2011, berpedoman pada:
  1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014;
  3. Surat Edaran Ibu Sekretaris Jenderal Nomor 100/1432/SJ tanggal 19 april 2011, perihal Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011.
Adapun target yang harus diselesaikan sampai akhir Tahun 2011 terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi IPDN sesuai Agenda dan Prioritas Kegiatan Reformasi Birokrasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2011, adalah sebagai berikut:

A.    PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN
1.   Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi IPDN
  • Terbentuknya Tim Refor-masi Birokrasi IPDN
  • Tersusunnya agenda Tim RB IPDN;
  • Konsolidasi pelaksanaan tugas Tim RB IPDN
2.   Sosialisasi dan In-ternalisasi kebijakan Reformasi Birokrasi IPDN
  • Rapat kerja Reformasi Birokrasi;
  • Review dokumen Reformasi Birokrasi;
  • Dokumen strategi perubahan dan rencana implementasi Reformasi Birokrasi.
B.    PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.    Penataan berbagai peraturan perundang-undangan di lingkungan IPDN.
  • Identifikasi peraturan perundangan
  • Program legislasi (legal drafting dan legal audit).
C.    PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

4.    Penguatan unit kerja pelaksana pelayanan publik di lingkungan IPDN
  • Pelaksanaan rekonsiliasi eksternal dan internal keuangan (SAI);
  • Pelaksanaan SIMAK BMN
  • Mengintegrasikan sistem Layanan Pengadaan Secara elektronik atau LPSE (e-procurement);
  • Pembukaan tempat/wadah untuk akses pengaduan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan IPDN (Kotak pengaduan).
D.    PROGRAM PENATAAN TATALAKSANA

5.    Analisis ketatalaksanaan (business process)  di ling-kungan IPDN.
  • Tersusunnya dokumen hasil analisis ketatalaksa-naan di lingkungan IPDN;
  • Tersusunnya dokumen hasil identifikasi kebutuhan tentang jenis dan jumlah Standar Opera-sional Prosedur (SOP) pelayanan public dan administratif.
6.    Penyusunan pola ketatalaksanaan (business process) di lingkungan IPDN.
  • Penyusunan dan verifikasi SOP
  • Bimbingan teknis penyusunan SOP;
  • Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
  • Penetapan legalitas SPM dan SOP
  • Uji coba SOP.
7.    Restrukturisasi Organisasi IPDN
  • Penataan Organisasi
  • Penyusunan Job Description
  • Melakukan evaluasi /diagnosis organisasi
8.    Pengembangan  e-office lingkup IPDN.
  • Pengembangan infrastruktur jaringan;
  • Pembangunan data centre (net working Operation centre).
E.    PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

9.    Validasi data kepegawaian, evaluasi jabatan untuk penetapan ” Peringkat Jabatan”
  • Validasi data kepegawaian.
  • Analisis Jabatan
  • Analisis Beban Kerja
10.    Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Lingkup IPDN
  • Tersusunnya dokumen Standar Kompetensi Jabatan untuk seluruh posisi jabatan yang ada sesuai struktur organisasi IPDN
11.    Evaluasi Jabatan untuk menyesuaikan job grading dan job pricing dengan struktur organisasi IPDN
  • Tersusunnya peringkat jabatan (job grade) dan harga jabatan (job price) untuk seluruh posisi jabatan yang ada sesuai struktur organisasi IPDN yang baru.
12.    Pelaksanaan asesmen individu pegawai lingkup IPDN berdasarkan kompetensi.
  • Diklat Fungsional;
  • Diklat Struktural;
  • Diklat Teknis;
  • Pendidikan lanjut
13.    Pengembangan database pegawai lingkup IPDN.
  • Terbangunnya sistem database kepegawaian lingkup IPDN.
  • Tersedianya database pegawai IPDN (SIMPEG).
F.    PROGRAM PENGUATAN PEGAWASAN

14.    Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan IPDN.
  • Terlaksananya sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan IPDN.
  • Pelatihan auditor akademik;
  • Pelaksanaan audit internal akademik;
  • Pengawasan melekat.
15.    Penegakan Kode Etik dan Disiplin Kerja Pegawai di lingkungan IPDN
  • Tersusunnya Kode etik tenaga pendidik dan kependidikan di IPDN
  • Penyusunan petunjuk teknis disiplin pegawai
G.    PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

16.    Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kemendagri.
  • Revisi Renstra IPDN Tahun 2010-2014
  • Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
  • Penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
  • Penandatanganan Penetapan Kinerja dan Pakta Integritas.
17.    Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap unit kerja di lingkungan IPDN
  • Identifikasi dan penyusunan Indikator Kinerja Utama setiap unit kerja (Eselon II, III dan IV) lingkup  IPDN
  • Penetapan IKU
H.    PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

18.    Penetapan Target Kinerja Pelayanan di Lingkungan IPDN.
  • Penyusunan target kinerja unit kerja
  • Penetapan target kinerja unit kerja
19.    Penerapan Standar Pelayanan di ling-kungan IPDN
    • Diterapkannya standar pelayanan pada setiap unit kerja pelayanan di lingkup IPDN
I.    PROGRAM MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

20.    Monitoring pelak-sanaan reformasi birokrasi di lingkungan IPDN.
  • Terlaksananya monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup IPDN;
  • Tersusunnya laporan hasil pemantauan  pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan IPDN;
21.    Evaluasi dan Pela-poran Tahunan Mengenai Perkem-bangan Pelaksana-an Reformasi Birokrasi di Lingkungan IPDN
  • Terlaksananya evaluasi tahunan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan IPDN;
  • Tersusunnya Laporan Tahunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi IPDN.


Sumber: RSD

IPDN Hadiri Workshop Sistem Manajemen Kinerja Individu Lingkup Kemendagri

diposkan pada tanggal 4 Mei 2011 00.54 oleh Didi Rasidi   [ diperbarui 8 Mei 2011 14.48 oleh admin @ipdn.ac.id ]

IPDN telah menghadiri Workshop Sistem Manajemen Kinerja Individu Lingkup Kementerian Dalam Negeri selama 1 (satu) hari pada tanggal 3 Mei 2011, bertempat di Hotel Twin Plaza, Jl. S. Parman Kav 93-94 Slipi Jakarta
,
sesuai surat undangan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor: 005/1485/SJ tanggal 26 April 2011 perihal Undangan tentang Workshop Sistem Manajemen Kinerja Individu. Kegiatan dimaksud dihadiri oleh Para Sekretaris Komponen, Deputi yang Menangani SDM dari Kementerian/Lembaga, Kepala Biro Organisasi dari Pemerintah Daerah, Kepala Biro/Pusat Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan Kepala Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerjasama serta Staf dari IPDN. Kegiatan workshop tersebut diadakan oleh Biro Organisasi Kementerian Dalam Negeri.


Menurut Kepala Biro Organisasi Kementerian Dalam Negeri, dalam sambutannya mengemukakan pendapat bahwa “orientasi manajemen kinerja merupakan seluruh aktivitas dalam lingkungan instansi pemerintah yang diukur dari sisi akuntabilitas kinerjanya, baik dari sisi kinerja individu, kinerja unit kerja, kinerja instansi, dan kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Semua instansi/komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dituntut untuk memiliki kinerja tinggi, diantaranya:
  1. menjalankan tupoksi secara konsisten;
  2. memiliki disiplin, loyalitas dan etos kerja yang tinggi;
  3. adanya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan;
  4. memiliki manajemen dan prosedur kerja yang jelas;
  5. kinerja pelayanan public yang optimal;
  6. memiliki perencanaan secara sistematis dan aspiratif serta berdasarkan kinerja;
  7. memiliki visi dan misi organisasi yang jelas;
  8. berorientasi pada hasil kegiatan dan manfaat kegiatan serta criteria lainnya”.

Adapun menurut Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN & Reformasi Birokrasi dalam paparan Manajemen Yang Berorientasi pada Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah, mengungkapkan pendapat bahwa “Penataan manajemen kinerja individu di lingkungan Kementerian Dalam Negeri perlu adanya legalitas sistem penilaian kinerja individu yang akan datang, dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Penilaian Kerja Prestasi PNS. Pelaksanaan penilaian pegawai berdasarkan system prestasi kerja (yang akan datang), antara lain:
  1. Setiap PNS wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) berdasarkan rencana kerja tahunan instansi;
  2. SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung (pejabat penilai);
  3. SKP memuat tugas pokok jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 tahun yang bersifat nyata dan terukur.
Selanjutnya menurut Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN & Reformasi Birokrasi, bahwa Kinerja PNS (yang akan datang) dinilai dari penilaian totalitas:
  1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)/indikator hasil pekerjaan: jumlah pekerjaan, mutu hasil pekerjaan, lama pelaksanaan pekerjaan, biaya yang diperlukan;
  2. Penilaian perilaku kerja: orientasi pelayanan, kerjasama, integritas, disiplin, komitmen dan kepemimpinan;
  3. Tugas tambahan;
  4. Kreativitas pegawai.
Sumber : DRSD

Bagian Perencanaan IPDN Hadiri Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri

diposkan pada tanggal 28 Apr 2011 18.55 oleh Didi Rasidi   [ diperbarui 8 Mei 2011 14.35 oleh admin @ipdn.ac.id ]

Bagian Perencanaan IPDN telah menghadiri Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 27 April 2011, bertempat di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Jalan Kramat Raya No. 132 Jakarta Pusat, berdasarkan surat undangan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Nomor: 005/582/Litbang tanggal 21 April 2011 perihal Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi.


Terkait hal tersebut, IPDN dalam ikut serta untuk mensukseskan jalannya reformasi birokrasi telah mengalokasikan dukungan anggaran untuk kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2011 dan Tahun 2012, serta melakukan langkah-langkah sesuai Surat Edaran Ibu Sekretaris Jenderal Nomor 100/1432/SJ tanggal 19 april 2011, perihal Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011, bahwa setiap komponen/unit kerja di lingkup Kementerian Dalam Negeri perlu segera melakukan hal-hal:
  1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi masing-masing komponen/unit kerja;
  2. Sosialisasi program Reformasi Birokrasi pada masing-masing komponen/unit kerja;
  3. Validasi data kepegawaian, termasuk dalam rangka evaluasi jabatan untuk penetapan Peringkat Jabatan;
  4. Penataan tatalaksana: (a) Analisis tatalaksana (business process) pada setiap komponen/unit kerja untuk mengidentifikasi kebutuhan SOP yakni: SOP pelayanan publik dan SOP administratif; (b) Penyusunan, verifikasi dan uji coba SOP; dan (c) Penetapan legalitas SOP (Keputusan Pimpinan Komponen atas nama Menteri Dalam Negeri).
  5. Pengembangan e-office (sesuai kebutuhan komponen/unit kerja);
  6. Penataan peraturan perundang-undangan dalam rangka deregulasi, reregulasi dan/atau regulasi;
  7. Penetapan target kinerja pelayanan publik pada masing-masing komponen/unit kerja;
  8. Penerapan Standar Pelayanan Publik pada masing-masing komponen/unit kerja;
  9. Penguatan unit kerja pelaksanaan pelayanan publik pada masing-masing komponen;
  10. Penyusunan Indikator Kinerja Utama hingga Eselon Terendah;
  11. Penguatan akuntabilitas kinerja masing-masing komponen/unit kerja;
  12. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP);
  13. Penegakan disiplin kerja pegawai;
  14. Penyusunan Laporan semesteran dan Laporan Triwulanan.


Sosialisasi Permenkeu No 49/PMK.02/2011 dan Permenkeu No 38/PMK.02/2011 Di Lingkungan IPDN TAHUN 2011

diposkan pada tanggal 28 Apr 2011 00.16 oleh admin @ipdn.ac.id




(Lembang, 22 April 2011) Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2011 di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2011 dilaksanakan selama 2 (dua) hari dari tanggal 22 s.d 23 April 2011, bertempat di Hotel Takashimaya-Lembang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat. Acara sosialisasi dibuka secara resmi oleh Prof. Dr. SADU WASISTIONO, MS (Wakil Rektor IPDN) dengan didampingi oleh Prof. Dr. H. WIRMAN SYAFRIE, M.Si (Pembantu Rektor Bidang Akademik) dan BAHRI, S.STP, M.Si (Kepala Bagian Perencanaan IPDN). 
 
Peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi adalah  para Kepala Bagian dari IPDN Kampus Jatinangor-Cilandak, Direktur IPDN Kampus Lombok Tengah dan Direktur IPDN Kampus Kubu Raya, Kasubbag Program dan Pelaporan, serta Kasubbag Umum dan Keuangan dari IPDN Kampus di Daerah, yang semuanya berjumlah 40 orang.
 
A.   DASAR HUKUM
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2010 Pada Tahun Anggaran 2011 dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian /Lembaga Pada Tahun Anggaran 2011 yang Tidak Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran Belanja Tahun 2010;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011;
  3. Keputusan Rektor IPDN Nomor : 900-264  Tahun 2011 Tentang Penunjukan Panitia Pelaksana, Peserta, Dan Narasumber Serta Moderator Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 Dan Nomor 38/PMK.02/2011 Di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2011.
B.  TUJUAN KEGIATAN
  1. Memberikan kesamaan visi dan persepsi tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan negara khususnya yang terkait dengan pelaksanaan anggaran;
  2. Memberikan pengayaan pemahaman kepada satuan kerja dan unit kerja terkait peraturan perundang-undangan tentang optimalisasi, penghematan dan tata cara revisi anggaran yang berlaku;
  3. Memberikan wawasan baru kepada satuan kerja dan unit kerja dalam pelaksanaan tata cara revisi anggaran dalam tahun anggaran berjalan.
C.  NARASUMBER
 
Narasumber kegiatan dari IPDN, Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan. Dengan materi antara lain:
  1. Pokok-Pokok Kebijakan Optimalisasi dan Penghematan  Anggaran  IPDN Tahun Anggaran 2011, oleh Wakil Rektor IPDN.
  2. Kebijakan Penghematan Anggaran di Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 dan  Tahun 2011, oleh Biro Perencanaan Kemendagri.
  3. Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2010 berdasarkan PMK Nomor 38/PMK.02/2011, oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
  4. Sosialisasi PMK Nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi, oleh Direktorat Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan.

Menurut BAHRI, S.STP, M.Si, dalam laporan pembukaan kegiatan, mengatakan bahwa ouput kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2011 di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2011, antara lain :
  1. Kesamaan visi dan persepsi bagi para pelaksana anggaran dalam tata cara revisi anggaran;
  2. Tersedianya tenaga-tenaga terampil dalam pelaksanaan anggaran pada satuan kerja dan unit kerja di lingkungan iipdn;
  3. Para pelaksana anggaran paham dan mampu mengimplementasikan  peraturan perundang-undangan terkait optimalisasi, penghematan dan tata cara revisi anggaran.
Selanjutnya Prof. Dr. SADU WASISTIONO, MS., dalam sambutannya: IPDN mengeluarkan kebijakan penghematan anggaran  pada tahun  2011 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2011, antara lain:
  1. Hasil penghematan yang telah dilakukan segera ditindaklanjuti dengan melakukan langkah-langkah penyesuaian pagu atau revisi anggaran internal antara lain dengan cara membintang/blokir lokal pada uraian kegiatan yang akan dihemat serta dilaksanakan dengan tidak mengganggu penyerapan anggaran tahun 2011;
  2. Para Pejabat  selaku Kepala Satuan Kerja untuk mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan penggunaan hasil penghematan serta melaporkan  pelaksanaan langkah-langkah penghematan kepada pimpinan;
  3. Satuan Kerja  agar meng-exercise perhitungan penghematan sampai dengan tingkat kegiatan;
  4. Pimpinan unit kerja agar senantiasa mendorong pelaksanaan anggaran di lingkungan kerja masing-masing, menjaga dan memperhatikan disiplin administrasi dan tata cara pengelolaan anggaran serta kepatuhan kepada ketentuan normatif yang berlaku;
  5. Memaksimalkan dana yang ada (money follow function) dan tidak memaksakan atau membuat suatu kegiatan tanpa ada ketersediaan dana atau melebihi dana yang telah ditetapkan serta hutang-hutang pada tahun berjalan dan akan dibayarkan pada tahun berikutnya.
  6. IPDN melakukan beberapa perubahan dalam sistem pelaksanaan anggaran berdasarkan: Inpres No. 7 Tahun 2011,  PMK No. 38/PMK.02/2011 dan PMK No. 49/PMK.02/2011 serta peraturan terkait lainnya, dengan melakukan langkah-langkah penghematan antara lain:
    • Membatasi perjalanan dinas, kecuali perjadin yang benar-benar penting dan mendesak;
    • Membatasi penyelenggaraan rapat, rapat kerja, seminar, workshop dan konsinyering di luar kantor;
    • Membatasi belanja operasional, kecuali untuk operasional pertahanan dan ketertiban Penghematan lainnya yang terkait dengan belanja non operasional.
  7. Melakukan optimalisasi anggaran belanja pada TA 2010 dengan menggunakan hasil optimalisasi anggaran belanja pada TA  2011;
  8. Melakukan revisi anggaran dengan mengoptimalkan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran setiap Satuan Kerja di Lingkup IPDN;
  9. Proses revisi anggaran dilaksanakan dengan tidak mengganggu penyerapan anggaran belanja lembaga TA 2011.
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 Dan Nomor 38/PMK.02/2011 Di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2011, merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Jenderal Nomor : 900/1258/SJ tanggal 7 April 2011 perihal Tindaklanjut Penghematan Belanja Kementrian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011, sebagai berikut :
  1. Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 perihal Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011, mewajibkan Kementrian/Lembaga melakukan penghematan anggaran minimal 10% (sepuluh perseratus) dari pagu kementerian/Lembaga setelah memperhitungkan belanja pegawai, dan belanja operasional perkantoran serta kegiatan yang bersumber dari PNBP, PHLN, RMP, dan PDN.
  2. Hasil exercise penghematan belanja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 telah disampaikan oleh Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri kepada Sekretaris Jenderal Kementrian Dalam Negeri melalui surat nomor : 910/13/IPDN/2011, selanjutnya telah disampaikan juga oleh Menteri Dalam Negeri kepada Presiden melalui surat nomor : 900/096/SJ tanggal 31 januari 2011.
  3. Hasil penghematan dilakukan dengan cara memberi tanda bintang/blokir (*) pada uraian program/kegiatan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) masing-masing, dan diminta saudara untuk tidak menggunakan anggaran tersebut dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
  4. Kepada Kepala Unit kerja diminta untuk mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi penggunaan dana penghematan dimaksud.
  5. Selanjutnya diintruksikan kepada saudara untuk mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan dengan lebih mengintensifkan penyerapan anggaran untuk mendorong pencapaian target kinerja IPDN dan melakukan konsolidasi APBN dilingkungannya sebagai langkah antisipasi terhadap kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2011 serta meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan anggaran ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.
Sumber :  Bagian Perencanaan IPDN dan Dokumentasi Humas
Last Update : Admin (2011-04-27; 10:55:47)
 

1-10 of 21