Berita Terkini‎ > ‎

Bimbingan Teknis Pembinaan Tenaga Kependidikan Di Bidang Pelaksanaan Anggaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2011

diposkan pada tanggal 25 Feb 2011 19.23 oleh admin @ipdn.ac.id
(Subang, 13 Januari 2011)  IPDN melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pembinaan Tenaga Kependidikan  Di Bidang Pelaksanaan Anggaran  Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2011.  Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) pada tanggal 13 s.d 15 Januari 2011, bertempat di Hotel Sari Ater Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Acara dibuka oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik mewakili Rektor IPDN Prof. Dr. H. Wirman Syafri, M.Si didampingi oleh Kepala Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerjasama  H. Bambang Iswadji, SH dan Kabag. Perencanaan Bahri SSTP., M.Si.  Peserta yang mengikuti kegiatan adalah seluruh pejabat perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran pada IPDN Kampus Pusat (Kampus Jatinangor) dan IPDN Kampus Daerah (Kampus Bukittinggi, Rokan Hilir, Gowa, dan Minahasa) yang semuanya berjumlah 50 orang.
 
Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pembinaan Tenaga Kependidikan  Di Bidang Pelaksanaan Anggaran  Institut Pemerintahan Dalam Negeri  Tahun 2011 dalam rangka melaksanakan beberapa perubahan dalam pelaksanaan anggaran, IPDN menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Pembinaan Tenaga Kependidikan di Bidang Pelaksanaan Anggaran IPDN Tahun 2011.

Maksud penyelenggaraan kegiatan adalah untuk memberikan panduan agar terdapat kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah-langkah pada semua unit kerja  di IPDN yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran. Tujuan kegiatan, antara lain:
  1. Memberikan kesamaan visi dan persepsi tentang pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan negara khususnya yang terkait dengan pelaksanaan anggaran;
  2. Memberikan pengayaan kepada unit kerja tentang proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan perubahan dalam pelaksanaan anggaran;
  3. Memberikan wawasan baru kepada unit kerja dalam pengolahan akuntansi dan pelaporan anggaran dengan paradigma baru reformasi pengelolaan keuangan Negara.
Ouput kegiatan, antara lain:
  1. Memberikan kesamaan visi dan persepsi  serta kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah-langkah pada semua unit kerja  di IPDN yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran.
  2. Tertibya pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di IPDN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara yang tertib, dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Tersedianya tenaga-tenaga terampil dalam pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembantu Rektor Bidang Akademik dalam sambutannya menyebutkan bahwa terbitnya paket perundang-undangan tentang Keuangan Negara seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dan peraturan-peraturan terkait lainnya, membawa konsekuensi perubahan terhadap penyelenggaraan administrasi keuangan pemerintah yang cukup mendasar. Perubahan tersebut tidak hanya pada sistem pelaksanaan anggaran saja tetapi juga mulai dari sistem perencanaan sampai dengan pengawasannya.
 
Lebih lanjut diungkapkan bahwa semangat perubahan-perubahan itu harus diakomodir dalam sebuah perencanaan yang matang disertai dengan perubahan pola pikir dan cara kerja serta perilaku para pejabat pelaksana anggaran, sehingga setiap elemen di satuan kerja harus melaksanakan anggaran dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 
Materi dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pembinaan Tenaga Kependidikan di Bidang Pelaksanaan Anggaran IPDN Tahun 2011 antara lain :
  1. Pokok-Pokok Kebijakan Pelaksanaan Anggaran  IPDN Tahun 2011, dengan narasumber Prof. Dr. Drs. H. I Nyoman Sumaryadi, M.Si (Rektor IPDN);
  2. Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Penyelesaian Tagihan Atas Beban APBN Pada Satuan Kerja, dengan narasumber dari KPPN Sumedang;
  3. Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Satuan Kerja, dengan narasumber dari KPPN Sumedang.
Sumber :  Bagian Perencanaan IPDN dan Dokumentasi Humas

 


Comments