IPDN Hadiri Workshop Sistem Manajemen Kinerja Individu Lingkup Kemendagri

IPDN telah menghadiri Workshop Sistem Manajemen Kinerja Individu Lingkup Kementerian Dalam Negeri selama 1 (satu) hari pada tanggal 3 Mei 2011, bertempat di Hotel Twin Plaza, Jl. S. Parman Kav 93-94 Slipi Jakarta, sesuai surat undangan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor: 005/1485/SJ tanggal 26 April 2011 perihal Undangan tentang Workshop Sistem Manajemen Kinerja Individu. Kegiatan dimaksud dihadiri oleh Para Sekretaris Komponen, Deputi yang Menangani SDM dari Kementerian/Lembaga, Kepala Biro Organisasi dari Pemerintah Daerah, Kepala Biro/Pusat Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan Kepala Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerjasama serta Staf dari IPDN. Kegiatan workshop tersebut diadakan oleh Biro Organisasi Kementerian Dalam Negeri. Menurut Kepala Biro Organisasi Kementerian Dalam Negeri, dalam sambutannya mengemukakan pendapat bahwa “orientasi manajemen kinerja merupakan seluruh aktivitas dalam lingkungan instansi pemerintah yang diukur dari sisi akuntabilitas kinerjanya, baik dari sisi kinerja individu, kinerja unit kerja, kinerja instansi, dan kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Semua instansi/komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dituntut untuk memiliki kinerja tinggi, diantaranya: menjalankan tupoksi secara konsisten; memiliki disiplin, loyalitas dan etos kerja yang tinggi; adanya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan; memiliki manajemen dan prosedur kerja yang jelas; kinerja pelayanan public yang optimal; memiliki perencanaan secara sistematis dan aspiratif serta berdasarkan kinerja; memiliki visi dan misi organisasi yang jelas; berorientasi pada hasil kegiatan dan manfaat kegiatan serta criteria lainnya”. Adapun menurut Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN & Reformasi Birokrasi dalam paparan Manajemen Yang Berorientasi pada Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah, mengungkapkan pendapat bahwa “Penataan manajemen kinerja individu di lingkungan Kementerian Dalam Negeri perlu adanya legalitas sistem penilaian kinerja individu yang akan datang, dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Penilaian Kerja Prestasi PNS. Pelaksanaan penilaian pegawai berdasarkan system prestasi kerja (yang akan datang), antara lain: Setiap PNS wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) berdasarkan rencana kerja tahunan instansi; SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung (pejabat penilai); SKP memuat tugas pokok jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 tahun yang bersifat nyata dan terukur. Selanjutnya menurut Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN & Reformasi Birokrasi, bahwa Kinerja PNS (yang akan datang) dinilai dari penilaian totalitas: Sasaran Kerja Pegawai (SKP)/indikator hasil pekerjaan: jumlah pekerjaan, mutu hasil pekerjaan, lama pelaksanaan pekerjaan, biaya yang diperlukan; Penilaian perilaku kerja: orientasi pelayanan, kerjasama, integritas, disiplin, komitmen dan kepemimpinan; Tugas tambahan; Kreativitas pegawai. Sumber : DRSD