(Jatinangor, 22 Juni 2011) Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam rangka menindaklanjuti usulan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, menyelenggarakan rapat pembahasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Institut Pemerintah Dalam Negeri. Tujuan rapat tersebut adalah untuk mengidentifikasi potensi PNBP IPDN yang belum diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2009 serta melakukan penyusunan jenis dan tariff PNBP sebagai bahan revisi PP Nomor 71 Tahun 2009.
Kegiatan rapat dipimpin langsung oleh Prof. Dr. Drs. H. I Nyoman Sumaryadi, M.Si (Rektor IPDN), didampingi oleh Drs. Lailil Kadar, M.Si (Pembantu Rektor Bidang Administrasi), Drs. Arief M. Edie (Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan) serta Bahri, S.STP, M.Si (Kepala Bagian Perencanaan IPDN). Peserta rapat adalah para pejabat di lingkungan IPDN, sesuai presensi kehadiran berjumlah 32 orang.
Dasar hukum pengelolaan keuangan Negara terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak antara lain:- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang - Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2004 Tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2009 Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang.
Dalam sambutannya Rektor IPDN, berpendapat bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Adapun kelompok PNBP meliputi:-
Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
-
Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
-
Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;
-
Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
-
Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
-
Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.
Prinsip Pengelolaan PNBP, berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:- Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. (Pasal 4 UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP)
- Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara pada waktunya (Pasal 16 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)
- Penerimaan Kementerian/Lembaga tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran (Pasal 16 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)
- Seluruh PNBP dikelola dalam sistem APBN (Pasal 5 UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP)
- Semua penerimaan yang menjadi hak negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN (Pasal 3 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)
- Tarif atas jenis PNBP ditetapkan dalam UU atau PP yang menetapkan jenis PNBP yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (2) UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP)
- Dengan tetap memenuhi kewajiban menyetor langsung ke Kas Negara dan dikelola dalam sistem APBN, Sebagian dana dari suatu jenis PNBP dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP tersebut oleh instansi yang bersangkutan.
- Besarnya sebagian dana PNBP yang dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- Instansi dapat menggunakan sebagian dana PNBP dimaksud setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan.
- Persetujuan penggunaan PNBP dimaksud sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Menteri Keuangan.
-
Kegiatan yang dapat dibiayai dari dana PNBP
-
Penelitian dan pengembangan teknologi;
-
Pelayanan kesehatan;
-
Pendidikan dan pelatihan;
-
Penegakan hukum;
-
Pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu;
-
Pelestarian sumber daya alam.
- Dalam pelaporan PNBP, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyampaikan laporan triwulanan mengenai seluruh penerimaan dan penggunaan dana PNBP oleh instansi yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan, serta Laporan Realisasi PNBP triwulanan disampaikan secara tertulis oleh pejabat Instansi Pemerintah kepada Menteri Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
- Tarif atas jenis PNBP ditetapkan dengan memperhatikan:
- Dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya,
- dalam pengenaan beban kepada biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis PNBP yang bersangkutan, dan
- Aspek keadilan masyarakat
Dalam rapat dibahas identifikasi potensi sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Institut Pemerintah Dalam Negeri sebagai bahan usulan dalam revisi PP Nomor 71 Tahun 2009, antara lain:
A. Sumbangan Biaya Pendidikan Program Magister
1. Biaya Pendaftaran Tes Masuk
2. Biaya Matrikulasi
3. Biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Biaya Jas Almamater
5. Biaya Registrasi
6. Biaya Wisuda
B. Sewa Gedung:
1. Gedung/Bangunan/Lahan di Kampus Jatinangor
a. Ruang Serbaguna Balairung
b. Aula Wisma Palapa
c. Ruang Sayap Balairung
d. Ruang Toko Lantai I Gedung Business Center
e. Ruang Toko Lantai II Gedung Business Center
f. Ruang Dapur Menza
g. Ruang Kantin
h. Lahan untuk ATM, Bank
i. Sewa Lapangan Sepak Bola dan Stadion
j. Sewa Lapangan Tenis
k. Jasa Penggunaan Kolam Renang berlaku untuk umum
2. Gedung/Bangunan/Lahan di kampus Cilandak
1. Bus Besar (kapasitas 54 orang penumpang, tidak termasuk bahan bakar)
2. Bus Kecil (kapasitas 24 orang penumpang, tidak termasuk bahan bakar)
3. Truk (tidak termasuk bahan bakar)
D. Perpustakaan:
1. Biaya Pendaftaran Anggota
2. Denda keterlambatan pengembalian buku
E. Sewa Lahan Pertanian
1. Tanah Kelas I (Datar)
2. Tanah Kelas II (agak Miring)
3. Tanah Kelas III (Lereng)
F. Pendapatan Biaya Pendidikan Program Doktor ( S3).
1. Biaya Pendaftaran Tes Masuk
2. Biaya Matrikulasi
3. Biaya Konsultasi Pra Kualifikasi Khusus Doktor Riset
4. Biaya Kuliah Khusus Keilmuwan
5. Biaya Registrasi Ulang
6. Biaya Prakualifikasi
7. Biaya Seminar Usulan Penelitian
8. Biaya Ujian Sidang Tertutup
9. Biaya Ujian Sidang Terbuka
10. Jas Almamater
11. Biaya Wisuda
G. Pendapatan Biaya Pendidikan dan Program Profesi
1. Biaya Pendaftaran Tes Masuk
2. Biaya Matrikulasi
3. Biaya Registrasi Ulang
4. Biaya kuliah
5. Biaya Jas Almamater
6. Biaya Wisuda
H. Pendapatan Biaya Kerjasama
1. Penelitian
2. Pengabdian Masyarakat
I. Kerjasama Penelitian, Pendampingan, dan Pelatihan dengan Pihak Ketiga
1. Kegiatan Penelitian
2. Kegiatan Pendampingan
3. Kegiatan Pelatihan
J. Pendapatan Biaya Pelayanan Kesehatan Poliklinik IPDN/RS
1. Jenis Pemeriksaan dan tindakan poli umum IPDN
a. Pemeriksaan/Konsultasi
b. Biaya Obat tergantung jenis obat yang diberikan
c. Tindakan Bedah Minor
2. Jenis Pemeriksaan Dokter Spesialis
a. Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam
b. Pemeriksaan Dokter Spesialis Anak
c. Pemeriksaan Rontgen
d. Pemeriksaan Lab Sederhana
3. Jenis Rencana Perawatan Gigi dan Mulut di Poliklinik Gigi IPDN
a. Pemeriksaan / Premidikasi
b. Penambalan sementara
c. Pengisian saluran akar
d. Penambalan tetap Amalgam
e. Penambalan dengan Composite Resin (alat dan bahan belum tersedia)
f. Pencabutan gigi
g. Scaling (alta dan bahan belum tersedia)
4. Jenis Pemeriksaan Dokter Gigi Spesialis
a. Pemeriksaan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut
b. Pemeriksaan Dokter Gigi Spesialis Periodontia
c. Pemeriksaan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut (oral Medicine)
Sumber: Bagian Perencanaan IPDN.
