Berita Terkini‎ > ‎

Penyerahan DIPA dan POK serta Penandatangan RKT, Penetapan Kinerja dan Pakta Integritas T.A 2011

diposting pada tanggal 14 Okt 2009 23.16 oleh admin @ipdn.ac.id   [ diperbarui25 Feb 2011 19.21 ]



(Jatinangor, 31 Desember 2010), Rektor IPDN Prof. Dr. H. I. Nyoman bertempat di Plaza Rektorat IPDN menyerahkan secara simbolis Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) T.A. 2011 kepada Direktur Pascasarjana Prof. Dr. H. Tjahya Supriyatna SU, Dekan Fakultas Politik Pemerintahan Ir. Dedy Riandono, MM, Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan Prof. Dr. Khasan Effend, M.Pd, Kepala lembaga Pengabdian Masyarakat  Dr. Farida Sinaga, Kepala Biro Administrasi Alkademik, Perencanaan dan Kerjasama H. Bambang Iswadji, SH, Kepala Biro Administrasi  Umum dan Keuangan  Drs. Arief M. Edie, Kepala Biro Administrasi  Kemahasiswaan Drs.  Sudjito, Direktur IPDN Kampus Bukittinggi  Dr. Ismail, Direktur IPDN Kampus Pekanbaru  Ir. H. Dwi Agus Sumarno, MM, Direktur IPDN Kampus Makassar dan Direktur IPDN Kampus Manado, masing-masing mewakili  Unit Kerja di Lingkungan IPDN baik di Kampus Pusat maupun Kampus Daerah.  Penyerahan POK tersebut di lanjutkan  dengan penandatangan Pakta Integritas.
 
Acara yang  juga dihadiri oleh Wakil Rektor IPDN Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS, Pembantu Rektor Bidang Akademik Prof. Dr. H. Wirman Syafri M.Si, Pembantu Rektor Bidang Administrasi  Drs. Lailil Kadar, MA serta para undangan lainnya merupakan pertemuan yang penting sebagai bagian dari proses awal persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2011 lingkup Institut Pemerintahan Dalam Negeri  dan sekaligus menandai dimulainya Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011, yang secara serentak kita laksanakan, baik IPDN Kampus Pusat (Kampus Jatinangor dan Kampus Cilandak), dan 4 (empat) Kampus IPDN Di Daerah. 
 
Rektor IPDN mengawali sambutannya mengatakan bahwa Pelaksanaan anggaran yang tepat pada waktunya diharapkan akan menjadi langkah maju bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi kepamongprajaan dan sekaligus sebagai salah satu prasyarat mutlak keberhasilan kita dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pembangunan Nasional. 
 
Selanjutnya Prof. Nyoman menegaskan bahwa setiap unit kerja di lingkungan IPDN selaku pengguna anggaran, bertanggungjawab atas pencapaian hasil program yang dikerjakan. Pertanggungjawaban dikelola sesuai mekanisme peraturan yang berlaku. "Saya minta kepada kuasa pengguna anggaran serta pejabat perbendaharaan dan pelaksana anggaran, untuk menghilangkan semua faktor penghambat kelancaran pelaksanaan anggaran, terutama dalam pengadaan barang dan jasa, serta pertanggungjawaban, sistim akuntansi dan pelaporan anggaran",tegasnya. 
 
Berdasarkan analisis pelaksanaan desentralisasi anggaran yang ada di IPDN ditemukan 4 (empat) aspek yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan anggaran, yaitu sebagai berikut: (1) Aspek struktural, aspek ini dilihat dari lemahnya koordinasi antar unit organisasi dan antara pelaksana anggaran (KPA, PPK, PPTK, Bendahara), adanya ego sektoral/institusional antar unit organisasi; (2) Aspek Kultural, aspek ini dilihat dari Lemahnya komitmen dan konsistensi dari unit organisasi dan pelaksana anggaran, dan kurangnya kompetensi dan pengembangan SDM pelaksana anggaran dalam pelaksanakan tugas secara efektif, efisien dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Aspek Instrumental, aspek ini dilihat dari belum adanya beberapa produk hukum yang menjadi standar biaya dalam pendidikan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan anggaran dan pelaporan; (4) Aspek Manajemen, aspek ini dilihat dari kurangnya kualitas dan komitmen dan konsistensi dalam pelaksanaan pengendalian internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta dukungan penggunaan teknologi informasi yang masih kurang.
 
Terkait dengan penetapan kinerja tahun 2011, mengacu kepada Renstra Kemdagri tahun 2010-2014 dan Renstra IPDN Tahun 2010-2014 yaitu sasaran strategis yaitu tersedianya kader aparatur pemerintahan dalam negeri yang profesional dan berkualitas pada derajat program vokasi, akademik dan profesi dengan indikator kinerja yaitu:
a.    Peningkatan jumlah lulusan pendidikan kader dengan predikat dengan pujian dan atau cum laude (4 %)
b.    Peningkatan rata-rata nilai pendidikan (pengajaran, pelatihan dan pengasuhan. (Naik 2,5 %) ]
 
"Pertemuan seperti ini merupakan suatu budaya kerja baru di lingkungan IPDN dalam rangka meningkatkan akuntabilitas IPDN sebagai komitmen kita melaksanakan good governance. Prinsip akuntabilitas dilaksanakan untuk mengimplementasikan undang-undang Nomor 28 tahun 1999, Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999, dalam Inpres tersebut diatur kewajiban instansi pemerintah untuk menerapkan sistim akuntabilitas kinerja. Sistim ini tidak lain merupakan suatu tatanan, instrumen, metode dan pertanggungjawaban sebagai suatu satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangnya sebagai penyelenggara negara", ujar Prof Nyoman.
 
selanjutnya Prof Nyoman Dalam penyerahan DIPA, POK, penandatangan fakta integritas dan perjanjian kinerja, menyampaikan beberapa pesan kepada masing-masing pimpinan unit kerja antara lain:
  1. Para pejabat eselon II juga sebagai KPA/PPK satuan kerja yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang dikuasakan Rektor selaku pengguna anggaran betul-betul dilaksanakan sesuai kebutuhan dan prioritas dengan hati-hati, efisien, efektif, transparan, tertib administrasi dan taat azas;
  2. Merubah pola pikir dari yang berorientasi pada input base ke outcome base atau hasil kinerja, oleh karenanya saya minta didalam pengelolaan anggaran 2011 agar lebih efisien, inovatif, kreatif dan penuh inisiatif untuk mencapai target kinerja yang lebih optimal.
  3. Melaksanakan program dan kegiatan (implementasi perencanaan) secara dini, yaitu melaksanakan sejak awal tahun anggaran. Unit kerja segera melaksanakan kegiatan dan anggaran IPDN dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam POK, dimana POK sekarang berbeda dengan POK tahun 2010, struktur POK terdiri dari kegiatan dan rencana pelaksanaan disertai dengan jadwal penarikan yang harus kita laksanakan dengan konsisten, tepat waktu dan tepat sasaran agar penyerapan dapat maksimal. pelaksanaan kegiatan agar sudah selesai pada bulan november 2011 sehingga bulan desember 2011 hanya tinggal pembuatan laporan-laporan saja;
  4. Di dalam pengelolaan anggaran agar memenuhi asas tertib administrasi, transparan dan cegah potensi timbulnya KKN. Misalnya membangun budaya anti korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, seperti menghindari mark up, kolusi dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya.
  5. Pengadaan barang dan jasa agar memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah, seluruh proses persiapan pelaksanaan baik administratif maupun proses pelelangan agar segera dikerjakan.
  6. Dalam upaya melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, agar segera dibentuk unit layanan pengadaan yaitu suatu unit yang akan menyelenggarakan proses pengadaan barang dan jasa, untuk itu diminta kepada saudara Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan untuk segera mengkoordinasikan pembentukan unit layanan dimaksud dan tak kalah penting juga adalah pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
  7. Pimpinan unit kerja agar senantiasa mendorong pelaksanaan anggaran di lingkungan kerja masing-masing, menjaga dan memperhatikan disiplin administrasi dan tata cara pengelolaan anggaran serta kepatuhan kepada ketentuan normatif yang berlaku;
  8. Memperkuat fungsi pengendalian dan pengawasan yang pelaksanaanya melekat pada unit terkait, melakukan konsolidasi internal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
  9. Memaksimalkan dana yang ada (money follow function) dan tidak memaksakan atau membuat suatu kegiatan tanpa ada ketersediaan dana atau melebihi dana yang telah ditetapkan serta hutang-hutang pada tahun berjalan dan akan dibayarkan pada tahun berikutnya;
  10. Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja yang optimal, sebagaimana berbagai upaya diatas, saya minta seluruh pimpinan pada tingkat manapun untuk menegakkan disiplin kerja termasuk kehadirannya dalam berbagai pelaksanaan apel, menciptakan kondisi yang kondusif, membangun teamwork serta jejaring kerja yang solid, berpegang teguh prinsip “jangan ada dusta diantara kita”
Pada akhir sambutannya, rektor kembali menekankan agar menggunakan dengan sebaik-baiknya anggaran, jangan sembrono. Gunakan secara cermat, tepat sasaran, tepat waktu, cegah penyimpangan. Tahun ini adalah tahun penting awal bekerja berdasarkan suatu dokumen perencanaan yang matang (renstra), marilah kita sukseskan. dengan memohon ridho allah swt, dengan kebersamaan, dengan sama-sama bekerja lebih keras, "saya yakin, dengan izin allah kita dapat atasi dan lampaui semuannya ini dan akan kita wujudkan hari esok yang lebih baik dari hari sekarang", demikian ajakan dan himbauan Prof nyoman.
 
Dokumen Pakta Integritas dapat di download disini
 
Sumber : Bagian Perencanaan dan dokumentasi humas
 
Last update : admin (2011-01-04; 04:55:38)
 
 
 
 
 






































Comments