689hari sejak
Penyiapan bahan pembahasan RKA-KL IPDN Tahun 2013

Renstra IPDN

Jajak Pendapat

Online Chatt

Berita Terkini‎ > ‎

RAPAT PERSIAPAN OPERASIONAL PENDIDIKAN KEPAMONGPRAJAAN IPDN KAMPUS PAPUA DI JAYAPURA

diposkan pada tanggal 2 Agt 2011 21.56 oleh Didi Rasidi
(Jatinangor, 2 Agustus 2011) Dalam rangka persiapan operasional penyelenggaraan pendidikan di IPDN Kampus Papua di Jayapura, yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan  program pendidikan kepamongprajaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, telah dilakukan rapat persiapan operasional IPDN Kampus Papua pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2011 di Ruang Rapat Graha Wyata Praja di IPDN Kampus Jatinangor. Kegiatan rapat tersebut dipimpin langsung oleh Prof. Dr. Drs. H. I Nyoman Sumaryadi, M.Si (Rektor IPDN), didampingi oleh Prof. Dr. H. Wirman Syafrie, M.Si (Pembantu Rektor Bidang Akademik) dan Drs. Lailil Khadar, M.Si (Pembantu Rektor Bidang Administrasi). Dalam kegiatan rapat tersebut, Rektor IPDN memaparkan hal-hal yang terkait dengan persiapan operasional penyelenggaraan pendidikan di IPDN Kampus Papua, sebagai berikut:

Dasar hukum pembentukan Institut Pemerintahan Dalam Negeri  sebagai lembaga pendidikan kepamongprajaan adalah Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri  Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan  menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Keputusan Presiden tersebut telah pula diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009. Isi perubahannya adalah penataan sistem pendidikan tinggi kepamongprajaan meliputi  jenis pendidikan, pola pendidikan, kurikulum, organisasi penyelenggara pendidikan, tenaga kependidikan dan peserta didik. Pendidikan tinggi kepamongprajaan selain diselenggarakan di Kampus IPDN Pusat Jatinangor, dan Kampus IPDN di Cilandak Jakarta, juga diselenggarakan  di Kampus IPDN Daerah yang menyelenggarakan program studi tertentu sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Kampus IPDN di daerah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Insitut Pemerintahan Dalam Negeri ditetapkan: IPDN Kampus Bukittinggi, IPDN Kampus Rokan Hilir, IPDN Kampus Minahasa, IPDN Kampus Gowa, IPDN Kampus Kubu Raya, IPDN Kampus Lombok tengah, dan  IPDN Kampus Jayapura. Selanjutnya dalam rangka mengakomodir keinginan daerah khususnya Provinsi, penamaan kampus IPDN di daerah dirubah menjadi: IPDN Kampus Sumatera Barat di Bukittinggi, IPDN Kampus Riau di Rokan Hilir, IPDN Kampus Sulawesi Selatan di Gowa, IPDN Kampus Sulawesi Utara di Minahasa, IPDN Kampus Kalimantan Barat di Kubu Raya, IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat di Lombok Tengah, dan IPDN Kampus Papua di Jayapura.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009, Pasal 106 ditetapkan IPDN Kampus Daerah merupakan unsur pelaksana akademik IPDN yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi IPDN untuk menyelenggarakan program Diploma. Selanjutnya dijelaskan Pasal 108  IPDN Kampus di Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kepamong prajaan program diploma, sedangkan fungsinya diatur dalam Pasal 109 yaitu: (1) pelaksanaan pengajaran, pelatihan, pengasuhan , penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (2) pembinaan tenaga kependidikan, praja; dan (3) pelaksanaan administrasi dan manajemen IPDN Kampus di Daerah.

Pembentukan IPDN Kampus Papua di Jayapura merupakan tindaklanjut terhadap Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor 892.2/5201/SET tanggal 9 November 2009 perihal Audiensi untuk Ijin Pendirian IPDN Regional Papua di Jayapura. Dalan surat dimaksud disebutkan bahwa:
  • Pendirian IPDN Kampus Papua telah mendapat dukungan yang kuat dari berbagai kalangan (Eksekutif/DPR Papua, Lembaga Representatif Kultural Papua/MPR, Perguruan Tinggi maupun masyarakat);
  • Pembentukan IPDN Kampus Papua untuk memenuhi kebutuhan daerah dengan adanya pemekaran kabupaten/kota yang tak mungkin dibendung, mendesak untuk dipenuhi Sumber Daya Manusia guna mengemban amanah pembangunan dan pelayanan publik yang berjiwa kepamongan, professional dan kompeten, terlebih lagi guna mendukung program Rencana Strategis Pembangunan Kampung/ RESPEK yang menjadi ICON Pemerintah Provinsi Papua.
Adapun perkembangan kesiapan untuk penyelenggaraan operasional pendidikan kepamongprajaan di IPDN Kampus Papua yang direncakan beroperasi pada awal September 2011, sebagai berikut:
1.    Kesiapan aspek sarana dan prasarana:
  • Pemda Provinsi Papua telah menyediakan lahan dan gedung bekas kantor Badan Diklat Provinsi papua dengan status progress pembangunan fisik wisma dan kampus sementara di Suko Kota Praja dan dipastikan akan selesai dan siap digunakan pada bulan September 2011;
  • Sarana dan prasarana yang telah disiapkan di Badan Kepegawaian, Diklat aparatur Provinsi Papua yaitu merehabilitasi dan membangun gedung baru meliputi asrama, ruang kelas, auditorium, kantor administrasi, menza dan laundry, pos jaga dan diharapkan sudah siap dipakai pada awal September 2011;
  • Berdasarkan hasil survei per tanggal 6 Juli 2011, tahap penyelesaian persiapan sarana dan prasarana telah mencapai 85% dan diharapkan pada awal bulan Agustus 2011 telah selesai;
  • Peralatan asrama dan peralatan kelas telah disiapkan untuk kapasitas 300 praja untuk 2 (dua) angkatan;
  • Peralatan yang dianggarkan dalam DIPA Hibah Provinsi Papua antara lain: Peralatan menza (peralatan masak dan peralatan makan), peralatan laundry (mesin cuci, mesin setrika dan pengering) serta peralatan pendukung operasional kantor (computer, printer dan lain-lain).
2.    Kesiapan aspek operasional akademik dan kerjasama akademik
  • Pada tanggal 24 Juni 2011 telah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Rektor IPDN.
  • Kerjasama antara IPDN dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kota Jayapura dalam bidang: penyediaan dan pengelolaan asset lahan, penyediaan dukungan pembiayaan, penyediaan dukungan prasarana dan sarana olahraga, pemeliharaan keamanan dan ketertiban dengan Satpol PP, pelayanan kesehatan, pendayagunaan PNS Daerah sebagai Pelatih, Pengasuh dan Dosen Tamu, penyelenggaraan praktek lapangan, pengelolaan laboratorium pemerintah, dan penyediaan dukungan prasarana dan sarana penunjang pendidikan lainnya.
  • Kerjasama tenaga dosen/tenaga pengajar dengan Universitas Cendrawasih.
  • Kerjasama sarana dan prasarana olahraga dengan STIE Otto Geissler.
  • Kerjasama di atas segera ditindaklanjuti oleh unit terkait untuk langkah operasional segera antara lain: Bidang pengajaran dan Bidang pelatihan.
3.    Kesiapan aspek pendanaan
  • Surat Gubernur Papua Nomor 821.2/1432/BKPLA tanggal 27 April 2011 perihal Persiapan Teknis Operasional Pendidikan IPDN Kampus Jayapura dan Pelaksanaan MOU Pemberian Dana Hibah antara Pemerintah Provinsi Jayapura dan IPDN. Sebagai wujud komitmen dalam mendukung operasional penyelenggaraan pendidikan di IPDN Kampus Papua di Jayapura, Pemerintah Provinsi Papua telah mengalokasikan dana hibah dalam bentuk uang berupa rupiah dari APBD Provinsi Papua sebesar Rp 9.792.556.000,00.
  • IPDN telah melakukan proses Register Hibah, dan telah keluar nomor registrasi hibah sesuai Surat Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Nomor S-912/PU.6/2011 tanggal 11 Juli 2011 perihal Penerbitan Nomor Registrasi Hibah.
4.    Aspek penyusunan rencana kerja
  • Telah melakukan identifikasi harga sarana dan prasarana, bahwa sarana dan prasarana yang belum ditampung dalam APBD dalam penyusunan RKA-KL hibah Provinsi Papua selain berpedoman pada Standar Biaya Umum yang ditetapkan Kementerian keuangan juga dapat berpedoman pada Keputusan Gubernur Papua Nomor 130 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Harga Satuan untuk Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi Papua yang di Biayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2011.
  • Bagian Perencanaan telah menyusun RKA-KL sebagai kelengkapan data untuk pengajuan revisi DIPA IPDN Tahun 2011. Rincian Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Papua Kepada IPDN untuk biaya operasional IPDN Kampus Papua adalah untuk membiayai: Kegiatan Akademik, Kegiatan Pelatihan, Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan, Pembinaan keprajaan dan Kemahasiswaan, Honorarium dan Lembur serta Vakasi, Operasional Pemeliharaan dan Perkantoran, Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Gedung, Kegiatan Administrasi Umum dan Keuangan.
5.    Kesiapan aspek personil
Kebutuhan personil untuk penyelenggaraan IPDN Kampus Papua berasal dari PNS Daerah Provinsi Papua dan PNS Kementerian Dalam Negeri (IPDN).

6.    Kesiapan aspek pengiriman praja:
  • Praja yang direlokasi adalah Muda Praja Angkatan XXI sebanyak 150 orang yang akan diberangkatkan secara serentak berangkat dari Jatinangor setelah melaksanakan cuti akademik;
  • Kriteria sebagai instrumen penetapan praja pada IPDN Kampus Papua, sebagai berikut: (1) Berdasarkan keinginan/pilihan praja; (2) Keterwakilan praja setiap provinsi secara proporsional; (3) Kemampuan praja dalam bidang Jarlatsuh dan kegiatan ekstrakurikuler; (4) Komposisi gender (70% pria dan 30% wanita); (5) Kemampuan ekonomi keluarga.
  • Pengiriman praja akan didukung dari dana hibah.
Sumber : RSD



Comments