Berita Terkini‎ > ‎

Sekjen Kemendagri Buka Kegiatan Konsolidasi Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran IPDN Kampus Daerah Tahun 2012

diposting pada tanggal 28 Mar 2011 21.31 oleh admin @ipdn.ac.id
(Bukittinggi, 25 Maret 2011)  Dalam rangka melaksanakan beberapa perubahan mendasar dalam perencanaan dan penganggaran sesuai dengan yang diamanat pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, yang secara tegas telah dinyatakan bahwa pemerintah diwajibkan menyusun anggaran dengan menggunakan Pendekatan Anggaran Terpadu (Unifield Budget), Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah/KPJM (Medium Term Expenditure Framework/MTEF) dan Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK (Performance Budgeting), sehubungan hal tersebut Bagian Perencanaan IPDN memfalisitasi kegiatan Konsolidasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran IPDN Kampus Daerah Tahun 2012 selama 3 (tiga) hari dari tanggal 25 s.d 27 Maret 2011 bertempat di Hotel Campago Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ibu Diah Anggraeni (Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri), didampingi Prof. Dr. Drs. H. I Nyoman Sumaryadi, M.Si (Rektor IPDN), H. Bambang Iswadji Nugroho, SH (Kepala Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerjasama). Adapun tamu yang ikut hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut antara lain Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Kementerian Dalam Negeri, Kepala Badan Diklat Regional Sulawesi Utara, Ketua KORPRI Provinsi Sumatera Barat, Kepala Biro Humas Provinsi Sumatera Barat dan perwakilan Pemda setempat.

Peserta yang mengikuti kegiatan konsolidasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran IPDN Kampus Daerah Tahun 2012 adalah Direktur IPDN Kampus Rokan Hilir, Direktur IPDN Kampus Bukittinggi, para Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kasubbag Program dan Pelaporan IPDN Kampus Daerah (IPDN Kampus Bukittinggi, IPDN Kampus Rokan Hilir, IPDN Kampus Gowa, IPDN Kampus Minahasa, IPDN Kampus Lombok Tengah, IPDN Kampus Kubu Raya) serta Bagian Perencanaan IPDN Kampus Pusat, yang semuanya berjumlah 39 orang.

Dalam sambutannya, Ibu Sekretaris Jenderal Kemendagri berpendapat bahwa “Sistem dan mekanisme Perencanaan Tahunan Institut Pemerintahan Dalam Negeri merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Tahun Kementerian Dalam Negeri. Perencanaan tahunan ini merupakan salah satu sistem dan mekanisme penyusunan rencana program dan anggaran yang harus diacu oleh seluruh komponen yang ada di Kementerian dan IPDN dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran tahunan yang dikemas melalui anggaran terpadu (unified budget) yang bersumber dari pemerintah (APBN) maupun dana yang diperoleh dari masyarakat (PNBP)”.

Selanjutnya kutipan sambutan Ibu Sekretaris Jenderal Kemendagri, terkait penyusunan kebijakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran IPDN Tahun 2012, sebagai berikut:

”Dalam upaya mensikronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan penganggaran unit fakultas, program pascasarjana dan lembaga serta unit kerja di lingkungan IPDN dalam membuat dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran tahunan, melalui perpaduan harmonis dan rasional antara mekanisme bottom-up dan top down planning. Oleh karena itu semua pihak terkait hendaknya dapat mendukung dan mengambil langkah tindak lanjut sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, dan unit kerja dituntut untuk mampu dan dapat merencanakan kegiatan dan anggaran yang akan dilakukan pada tahun 2012 diterjemahkan dalam usulan rencana kerja dan anggaran yang akan disampaikan kepada Bagian Perencanaan IPDN serta mampu menjaga konsistensi dan kontinuitas dalam implementasinnya ketika pelaksanaan anggaran.
Sebagai acuan pengembangan IPDN ke depan secara umum karakteristik dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran penyelenggaran dan pembangunan tahunan 2012 sesuai Rencana Strategis IPDN Tahun 2010-2014 sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor IPDN Nomor 13 Tahun 2010, yaitu melakuan pengembangan pendidikan tinggi diarahkan pada 4 (empat) isu utama yaitu peningkatan sumber daya manusia, kegiatan tri darma perguruan tinggi, kemahasiswaan dan alumni serta kerja sama dalam rangka menumbuhkan budaya akademik dan budaya literacy serta pengembangan dan operasionalisasi Kampus IPDN daerah.

Pendekatan dan dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004, yaitu:
  1. Pemerintah menyusun APBN setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara.
  2. RKA-KL disusun untuk setiap bagian anggaran
  3. Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran wajib menyusun RKA-KL atas bagian anggaran yang dikuasainya;
  4. Penyusunan RKA-KL harus menggunakan pendekatan: kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.
  5. RKA-KL disusun secara terstruktur dan dirinci menurut klasifikasi anggaran meliputi: klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi, klasifikasi jenis belanja.
  6. Penyusunan RKA-KL menggunakan instrument: indikator kinerja, standar biaya, evaluasi kinerja.
  7. RKA-KL disusun berdasarkan Renja K/l, RKP, dan pagu Anggaran K/L.
  8. RKA-KL memuat: informasi kinerja dan rincian anggaran.
  9. Informasi kinerja memuat paling sedikit: program, kegiatan, dan sasaran kinerja.
  10. Rincian anggaran disusun menurut: Unit organisasi, Fungsi, Program, Kegiatan, Jenis belanja, Kelompok biaya, Sumber pendanaan
Proses penyusunan dan siklus perencanaan anggaran yang demikian padat dan terjadwal menuntut kecermatan kita unit kerja untuk mampu menetapkan serangkaian kegiatan dalam mengerahkan sumber daya dalam pencapaian target kinerja sesuai Rencana Strategis IPDN tahun 2010-2014 sebagai dokumen utama yang harus diimplementasikan.

Selain dokumen Renstra yang menjadi pedoman kita dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran kita sebagai Renja IPDN tahun 2012 selain itu ada beberapa asumsi yang harus menjadi perhatian kita bersama dan menjadi komitmen kita bersama ketika implementasinya dan tidak akan terjadi permasalahan antara perencanaan dan pelaksanaannya diharapkan kita mampu menetapkan asumsi-asumsi tersebut sebagai pedoman Bagian Perencanaan untuk menyusun RKA-KL IPDN Tahun 2012 sebagai Renja IPDN Tahun 2012 yang akan diperjuangkan oleh Bagian Perencanaan dalam Trilateral Meeting Antara Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kemendagri untuk penetapan RKP IPDN Tahun 2012.

Terkait sambutan Ibu Sekretaris Jenderal Kemendagri tersebut di atas, H. Bambang Iswadji Nugroho, SH (Kepala Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerjasama) dalam laporan pembukaan panitia, mempertegas bahwa tujuan kegiatan  konsolidasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran IPDN Kampus Daerah, antara lain: (1) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) bagi 4 kampus IPDN daerah; dan (2) Menyusun kebutuhan belanja mengikat (kode anggaran 01 dan kode 02) bagi IPDN kampus daerah.

Adapun materi dan narasumber dalam kegiatan Konsolidasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran IPDN Kampus Daerah Tahun 2012, antara lain:
  • Pointer/ sambutan Ibu Sekretaris Jenderal Kemendagri terkait Perencanaan dan Penganggaran IPDN Tahun 2012
  • Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan  Anggaran  IPDN Tahun 2012 oleh Rektor IPDN
  • Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 oleh Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri
  • Kebijakan Penganggaran  RKA KL Tahun 2012 dan Perhitungan Anggaran Mengikat oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
  • Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran IPDN Kampus Daerah (Kampus Bukittinggi, Kampus Rokan Hilir, Kampus Gowa, Kampus Minahasa, Kampus Lombok Tengah dan Kampus Kubu Raya) oleh Tim dari IPDN Kampus Pusat dan Biro Perencanaan Kemendagri.
Sumber : Bagian Perencanaan IPDN 
Last Update :  Admin (2011-03-29, 11:14:34)

 

Comments