KEBIJAKAN PENGHEMATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

diposting pada tanggal 11 Agt 2011 20.17 oleh Didi Rasidi
Dokumen dan hal yang menjadi acuan perencanaan anggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, antara lain: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN, kegiatan prioritas nasional, Kementerian/Lembaga), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Strategis (RENSTRA), Pagu Indikatif, Hasil Trilateral Meeting, Pagu Anggaran, dan Alokasi Anggaran.

Dasar hukum dalam perencanaan anggaran Kemendagri tahun 2011 antara lain:
  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, tentang Perbendaharaan Negara;
  • Undang-Undang Nomor 25  Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  • Undang-Undang Nomor 10 tahun 2010, tentang APBN Tahun 2011
  • Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung jawab keuangan negara;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004, tentang Penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 , tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
  • Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
  • Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, tentang  Penyusunan Rencana Pembangunan
  • Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
  • Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L
  • Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah TA.2011
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2011, tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
Adapun kategori Pengalokasian Anggaran yang menjadi pertimbangan atau dasar dalam perencanaan anggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, antara lain:
  1. Contingency Reserve: kebutuhan mendesak dan darurat, policy measures, indikator ekonomi-non ekonomi, cadangan dan lain-lain, alokasi anggaran dan rincian penggunaannya sesuai dengan kebijakan dan pesetujuan DPR, dan target kinerja harus jelas dan terukur.
  2. Kebijakan Baru : prioritas, fokus prioritas, kegiatan prioritas, alokasi anggaran dan rincian penggunaannya sesuai dengan fiscal space, target kinerja sesuai dengan RKP.
  3. Angka dasar (baseline) : Running cost (gaji, tunjangan, operasional, pemeliharaan,    perjalanan dinas biasa), pelayanan dasar (tupoksi unit), multi-years project, alokasi anggaran dan rincian penggunaannya sesuai dengan kebijakan tahun sebelumnya, target kinerja sesuai dengan rencana kerja tahunan.
  4. Pengalokasian Anggaran: Level Nasional dan level Kementerian/Lembaga (K/L). 
Pengalokasian anggaran kategori tingkat Level Nasional dengan:
  • pengalokasian anggaran didasarkan pada target kinerja sesuai prioritas dan fokus prioritas pembangunan serta pemenuhan kewajiban sesuai amanat konstitusi ;
  • target kinerja sesuai prioritas dan fokus prioritas selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas.
Sedangkan pengalokasian anggaran kategori Level K/L :
  • pengalokasian anggaran mengacu pada Program dan Kegiatan masing-masing unit sesuai dengan tugas dan fungsinya termasuk kebutuhan anggaran untuk memenuhi angka dasar (baseline) serta alokasi untuk kegiatan prioritas yang bersifat penugasan;
  • Penghitungan kebutuhan anggaran untuk masing-masing kegiatan mengacu pada standar biaya dan target kinerja yang akan dihasilkan;
  • Rincian penggunaan dana menurut jenis belanja, dituangkan dalam dokumen anggaran hanya pada level jenis belanja (tidak dirinci sampai dengan kode akun).
Siklus Perencanaan atau Tahapan Perencanaan Pembangunan, menurut Undang-Undang Nomor 25/tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ada 4 tahapan, yaitu:
  1. Penyusunan Rencana, berupa:RPJP, RPJM, RKT (PP 40/2006)
  2. Penetapan Rencana, berupa: RPJP, RPJM, RKT (PP 40/2006)
  3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana (PP 39/2006)
  4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana (PP 39/2006)
Ada 3 (tiga) hal yang perlu ada dalam penganggaran berbasis kinerja, yaitu:
  1. Indikator Kinerja: (a) indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai sasaran program (outcome); (b) Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek-tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan; dan (c) sebagai instrumen evaluasi kinerja.
  2. Standar Biaya: (a) mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan; (b) Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai; (c) Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item, menggunakan harga yang paling ekonomis namun tetap memperhatikan kualitas produk.
  3. Evaluasi Kinerja: (a) Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya berdasarkan indikator yang telah ditetapkan; (b) Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan merumuskan alternatif solusinya; (c) Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap selanjutnya; dan (d) Rekomendasi kelangsungan kebijakan.
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran menurut PP 90/2010, bahwa hasil berupa: (1) Tingkat keluaran (output); (2) Capaian Hasil (outcome); (3) Tingkat  efisiensi; (4) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi; dan (5) Realisasi penyerapan  anggaran.
 
Kebijakan  Penganggaran menurut PMK NO.38/2011 menegaskan bahwa tujuan pemberian rewards dan funishment  adalah untuk:
  1. pencapaian kinerja dan meningkatkan akuntabilitas unit;
  2. memberikan apresiasi atau penalti atas pelaksanaan tupoksi yang menjadi tanggung jawabnya;
  3. untuk memotivasi utk efisiensi penggunaan anggaran;
  4. terwujudnya kualitas perencanaan (quality of planning) dan kualitas belanja (quality of spending) yang semakin baik.
Reference:
  • Undang-Undang Nomor 25/tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  • Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang  Penyusunan Rencana Pembangunan;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L

Comments