741hari sejak
Penyiapan bahan pembahasan RKA-KL IPDN Tahun 2013

Renstra IPDN

Jajak Pendapat

Online Chatt

MANAJEMEN KINERJA INDIVIDU

diposkan pada tanggal 29 Jun 2011 22.36 oleh Didi Rasidi
Salah satu aspek penting dalam reformasi birokrasi adalah penataan manajemen pemerintahan pusat dan daerah (provinsi, kabupaten, kota). Hal tersebut dinilai penting antara lain karena keberhasilan suatu kebijakan ditentukan pula oleh kemampuan manajemen di dalam birokrasi pemerintahan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien dan efektif. Dewasa ini, terminologi “kinerja” menjadi ikon dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Dengan bergulirnya reformasi manajemen pemerintahan yang antara lain ditandai terbitnya Inpres No 7/1999, UU No 25/2004, UU No 17/2003, UU No 1/2004, Inpres No 5/2004, UU No 32/2004, UU No 33/2004, PP No 6/2006, PP No 39/2006, PP No 40/2006 dan peraturan lainnya, maka penerapan manajemen yang berorientasi pada peningkatan kinerja atau disebut pula “manajemen kinerja” di lingkungan instansi pemerintah merupakan suatu keniscayaan.

Kinerja pada dasarnya merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diemban kepadanya. Seluruh aktivitas dalam lingkungan instansi pemerintah akan diukur dari sisi akuntabilitas kinerjanya, baik dari sisi kinerja individu, kinerja unit kerja dan kinerja instansi, dan bahkan juga kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
Orientasi Manajemen Kinerja adalah bahwa Seluruh aktivitas dalam lingkungan instansi pemerintah akan diukur dari sisi akuntabilitas kinerjanya, baik dari sisi kinerja individu, kinerja unit kerja dan kinerja instansi, dan bahkan juga kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Penerapan manajemen yang berorientasi pada peningkatan kinerja (performance based management) atau disebut pula “manajemen kinerja” (performance management) di lingkungan instansi pemerintah membutuhkan suatu proses yang sistematis sehingga perlu dibuat desainsistem manajemen kinerja yang tepat untuk mencapai kinerja optimal (high performance). Dalam konteks pemahaman ini, manajemen kinerja dipandang sebagai cara bagaimana mencapai tingkat hasil yang diinginkan sesuai dan sinergis dengan yang ditetapkan atau didesain dalam perencanaan (managing for result).

Pada dasarnya seluruh instansi pemerintah sebagian besar berpendapat telah menerapkan sistem manajemen dalam lingkungan instansinya. Namun, yang penting untuk dicermati,  bagaimanakah   implementasinya  khususnya  dalam  mendorong   peningkatan kinerja pegawai, kinerja unit kerja dan kinerja instansi. Begitu pentingnya masalah kinerja individu ini, sehingga tidak salah bila inti pengelolaan sumber daya manusia adalah bagaiman mengelola kinerja SDM.

Disamping membuat pemetaan profil manajemen pemerintah, kajian ini juga mengeksplorasi pendapat instansi pemerintah tentang kriteria instansi pemerintah yang memiliki kinerja tinggi. Beberapa kriteria yang dominan yang dapat disebut sebagai kriteria utama instansi pemerintah yang memiliki kinerja tinggi, diantaranya :
  1. menjalankan tupoksi secara konsisten,
  2. memiliki disiplin, loyalitas dan etos kerja yang tinggi,
  3. adanya konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan,(
  4. memiliki manajemen dan prosedur kerja yang jelas,
  5. kinerja pelayanan publik yang optimal,
  6. memiliki perencanaan secara sistematis dan aspiratif serta berdasarkan kinerja,
  7. memiliki visi dan misi organisasi yang jelas,
  8. berorientasi pada hasil kegiatan dan manfaat kegiatan, dan kriteria lainnya.
Faktor-faktor dalam manajemen pemerintah yang dapat mendukung pencapaian peningkatan kinerja instansi pemerintah, memperlihatkan kondisi yang hampir seragam di antara instansi pemerintah. Meskipun dengan intensitas pendapat yang berbeda. Beberapa faktor pendukung tersebut adalah sumber daya manusia aparatur yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai termasuk anggaran, penerapan reward and punishment yang adil dan kepemimpinan (leadership) yang baik.

Sebaliknya untuk faktor-faktor yang dapat menghambat pencapaian peningkatan kinerja instansi pemerintah di antaranya adalah penempatan SDM yang kurang tepat, lemahnya penegakan disiplin pegawai, kompetensi dan skill pegawai, kelemahan dalam manajemen birokrasi, keterbatasan anggaran, kurangnya dukungan sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antar berbagai pihak, dan faktor lainnya. Sebagian besar berpendapat lingkungan internal (pengaruh lingkungan internal birokrasi (kompetensi SDM, kelemahan majemen, reward and punishment tidak jalan, dll) sebagai faktor penyebab permasalahan di birokrasi pemerintah.             

Sumber : Paparan Biro Organisasi Kemendagri                                               
                                                                                  



Comments