Ruang Lingkup bendahara menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009, yaitu:

• Bendahara Penerimaan / Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga
• Bendahara Pembantu Pengeluaran
• Bendahara Pengelola Dana Dekonsentrasi
• Bendahara Pengelola Dana Tugas Pembantuan

Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara meliputi :
a.    Tata cara pembukuan Bendahara Penerimaan /Bendahara Pengeluaran
b.    Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi
c.    Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
d.    Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara adalah Pejabat yang diangkat oleh menteri / pimpinan  lembaga / kepala kantor / kepala satuan kerja untuk membukukan dan mempertanggungjawabkan seluruh transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja yang tertuang dalam DIPA. Jenis Bendahara yaitu:

1. Bendahara Penerimaan, adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.
2. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk  untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatauasahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/saruan kerja kementerian negara/lembaga.
3. Bendahara Pembantu Pengeluaran adalah Bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu

Tugas Umum Bendahara, sebagai berikut:

1. Bendahara wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja yang berada di bawah pengelolaannya.
2. Bendahara Penerimaan bertugas Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.
3. Bendahara Pengeluaran bertugas Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara /lembaga.
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertugas membantu bendahara pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan pelaksanaan kegiatan tertentu.

Pembukuan Bendahara antara lain: (1) Buku Kas Umum ( BKU ); (2) Buku Pembantu ( BP ): BP Kas, BP LS Bendahara, BP Uang Persediaan ( UP ), BP Pajak , BP BPP, BP Kas Tunai, BP Bank, BP Uang Muka Perjadin, BP Dropping Lainnya, dan BP Lainnya; dan (3) Buku Pengawasan Anggaran.

Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Keuangan:

• Kuasa PA wajib melakukan pemeriksaan kas bendahara terhadap kesesuaian antara saldo buku dan saldo kas sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan.
• Kuasa PA wajib melakukan rekonsiliasi internal antara pembukuan bendahara dan Laporan Keuangan UAKPA sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan sebelum dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN.     Data yang digunakan : Saldo UP, Kuitansi yang belum di-SPM-GU/SP2D-kan, SPM-LS kepada bendahara yg belum dibayarkan kepada yg berhak, Penerimaan negara yang belum disetor ke Kas Negara berupa SBS dan Realisasi anggaran.
• Hasil pemeriksaan kas dan hasil rekonsiliasi harus dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi (lampiran II dan III PER-47/PB/2009).
• Pejabat Pembuat Komitmen wajib melakukan pemeriksaan kas BPP terhadap kesesuaian antara saldo buku dan saldo kas sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan
• Hasil pemeriksaan kas BPP harus dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas  (lampiran IV PER-47/PB/2009).

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara:

• Bendahara wajib menyusun LPJ secara bulanan atas uang yang dikelolanya ( format lampiran V, VI dan VII PER-47/PB/2009).
• Laporan Pertanggungjawaban  Bendahara disusun berdasarkan Buku Kas Umum, Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran yang telah diperiksa dan direkonsiliasi oleh Kuasa PA.
• Laporan Pertanggungjawaban – BPP disusun berdasarkan Buku Kas Umum, Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran yang telah diperiksa dan diuji oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
• Laporan Pertanggungjawaban - BPP disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran secara bulanan paling lambat 5 hari kerja bulan berikutnya disertai salinan rekening koran dari bank/pos untuk bulan berkenan.  

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara:

• LPJ Bendahara beserta salinan rekening koran dari bank/pos bulan berkenaan disampaikan secara bulanan paling lambat 10 hari kerja bulan berikutnya kepada : Kepala KPPN  (rangkap 2), Menteri/Pimpinan Lembaga masing-masing, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
• Perbaikan LPJ Bendahara yang ditolak oleh KPPN karena tidak memenuhi ketentuan harus diperbaiki dan dikirim kembali ke KPPN selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak tanggal pengembalian. 

Penundaan penerbitan SP2D atas SPM-GUP/SPM-TUP yang diajukan apabila :

• Bendahara belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban
• Bendahara tidak menyampaikan kembali Laporan Pertanggungjawaban yang ditolak
• Laporan Pertanggungjawaban Bendahara  mulai dibuat oleh Satker dan disampaikan kepada KPPN sejak bulan Desember 2009.

REFERENSI:

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja.
• Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja.
• Surat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jabar Nomor S-2232/WPB.13/BD.0301/2009 perihal Pelaksanaan Pembukuan dan Verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan/Pengeluaran.