PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

diposkan pada tanggal 29 Jun 2011 22.13 oleh Didi Rasidi   [ diperbarui29 Jun 2011 22.20 ]
Dasar hukum pengelolaan keuangan Negara terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak antara lain:
  1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1997  Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang - Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang  Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak  Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2004 Tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2009 Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang.

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Kelompok PNBP sesuai peraturan perundang-undangan meliputi:
a.    Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
b.    Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
c.    Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;
d.    Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
e.    Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
f.     Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Prinsip Pengelolaan PNBP:
  • Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. (Pasal 4 UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP)
  • Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara pada waktunya. (Pasal 16 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)
  • Penerimaan Kementerian/Lembaga tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran. (Pasal 16 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)
  • Seluruh PNBP dikelola dalam sistem APBN. (Pasal 5 UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP)
  • Semua penerimaan yang menjadi hak negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. (Pasal 3 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)
  • Tarif atas jenis PNBP ditetapkan dalam UU atau PP yang menetapkan jenis PNBP yang bersangkutan. (Pasal 3 ayat (2) UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP)
  • Dengan tetap memenuhi kewajiban menyetor langsung ke Kas Negara dan dikelola dalam sistem APBN, Sebagian dana dari suatu jenis PNBP dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP tersebut oleh instansi yang bersangkutan.
  • Besarnya sebagian dana PNBP yang dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  • Instansi dapat menggunakan sebagian dana PNBP dimaksud setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan.
  • Persetujuan penggunaan PNBP dimaksud sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Menteri Keuangan.

Kegiatan yang dapat dibiayai dari dana PNBP:
1.    Penelitian dan pengembangan teknologi;
2.    Pelayanan kesehatan;
3.    Pendidikan dan pelatihan;
4.    Penegakan hukum;
5.    Pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu;
6.    Pelestarian sumber daya alam.

Pelaporan PNBP:
  • Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyampaikan laporan triwulanan mengenai seluruh penerimaan dan penggunaan dana PNBP oleh instansi yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan.
  • Laporan Realisasi PNBP triwulanan disampaikan secara tertulis oleh pejabat Instansi Pemerintah kepada Menteri Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.


Pemeriksaan PNBP:
  • Atas permintaan Menteri Keuangan, Instansi Pemerintah dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Instansi Pemerintah yang ditunjuk. (Pasal 4 PP No. 22 Tahun 2005)
  • Instansi yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan khusus PNBP adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (Pasal 1 PP No. 22 Tahun 2005).

Tujuan Pemeriksaan PNBP :
  • Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan PNBP,
  • Menguji kepatuhan atas pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan perundangan di bidang PNBP, dan
  • Melaksanakan peraturan perundangan yang berkaitan dengan PNBP.

Tarif atas jenis PNBP ditetapkan dengan memperhatikan:
  • Dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya,
  • dalam pengenaan beban kepada biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis PNBP yang bersangkutan, dan
  • Aspek keadilan masyarakat

Pendekatan Dalam Penetapan Tarif PNBP:
  1. Tarif Cost Minus adalah Besaran tarif PNBP yang dikenakan lebih rendah daripada biaya yang dikeluarkan untuk memberikan layanan. Contoh : Besaran tarif ditetapkan sebesar Rp10.000,00/layanan, biaya pelayanan sebesar Rp15.000,00/layanan.
  2. Tarif Cost Recovery adalah Besaran tarif PNBP yang dikenakan sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk memberikan layanan. Contoh : Besaran tarif ditetapkan sebesar Rp15.000,00/layanan, biaya pelayanan sebesar Rp15.000,00/layanan.
  3. Tarif Cost Plus adalah Besaran tarif PNBP yang dikenakan lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan untuk memberikan layanan. Contoh : Besaran tarif ditetapkan sebesar Rp20.000,00/layanan, biaya pelayanan sebesar Rp15.000,00/layanan.
Sumber : Paparan Kementerian Keuangan terkait Pengelolaan PNBP

Comments