Tujuan penganggaran berbasis kinerja adalah untuk menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget), meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency), meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability).

Landasan Konseptual penganggaran berbasis kinerja adalah alokasi anggaran berorientasi pada kinerja  (output and outcome oriented), fleksibilitas pengelolaan anggaran  dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages), alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (Money follow function).

Syarat penganggaran Berbasis Kinerja perlu Indikator Kinerja, Standar Biaya dan Evaluasi Kinerja. Standar biaya berupa SBU dan SBK. SBU adalah satuan  biaya  berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan , yang ditetapkan sebagai biaya masukan. SBK adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah kegiatan  yang  merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.

Terkait penyusunan RKA-KL, terdapat pengelompokan tingkatan/level cakupan dalam penyusunan anggaran, meliputi pengelompokan:

1. Peogram:  berada pada level Eselon I, nomenklatur yang merupakan refleksi tugas dan fungsi eselon I, menghasilkan outcome.
2. Kegiatan: berada pada level Eselon II/Satuan Kerja, nomenklatur yang merupakan refleksi tugas dan fungsi Eselon II/Satuan Kerja, menghasilkan output.
3. Output: berada pada level Eselon II/Satker, keluaran yang harus dicapai oleh Eselon II/Satker, capaian keberhasilannya diukur  dengan indikator kinerja kegiatan.
4. Komponen input : merupakan pembentuk output, strukturnya tergantung pada masing-masing unit kerja, berisikan detail kegiatan.

Fungsi Standar Biaya Khusus adalah untuk efisiensi dan efektifitas alokasi anggaran dalam pencapaian keluaran kegiatan. Adapun manfaat Standar Biaya Khusus, antara lain:

1. Mempercepat penyusunan dan penelaahan RKAKL, khususnya untuk kegiatan kementerian negara/  lembaga yang keluarannya bersifat terus menerus;
2. Menyederhanakan proses penyusunan RKAKL tahun berikutnya. Dengan ditetapkannya SBK, kementerian negara/lembaga tidak perl;u lagi melakukan proses penyusunan RKAKL dari awal, namun cukup dengan melakukan penyesuaian yang diperlukan;
3. Mempermudah pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas anggaran yang telah dialokasikan

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Standar Biaya Khusus, sebagai berikut:

1. Standar Biaya Khusus  disusun  pada  tataran  keluaran (output)  kegiatan;
2. Kegiatan   tersebut  di atas  adalah  kegiatan  yang telah  ditetapkan  dari  hasil  restrukturisasi  program  dan  kegiatan;
3. Standar Biaya Khusus  disusun  untuk  jenis keluaran  (output)  kegiatan  yang bersifat terus menerus  dari  tahun – ke tahun  (on going),   mempunyai  komponen  masukan ,  dan jenis keluaran  maupun  satuan  ukur  yang jelas.
4. Standar Biaya Khusus  dapat disusun  dengan  2 (dua) cara   :

• Indeks   Biaya   Keluaran, bercirikan: berupa Satuan biaya, fleksibilitas komponen masukan/  tahapan dan fleksibilitas volume keluaran. SBK  sebagai Indeks Biaya Keluaran, maksudnya sebuah kegiatan mempunyai beberapa keluaran  (output).    
  

• Total  Biaya  Keluaran, bercirikan: besaran biaya sebuah keluaran, standarisasi komponen masukan, standarisasi volume keluaran. SBK  sebagai  Total  Biaya Keluaran, maksudnya sebuah kegiatan mempunyai beberapa keluaran  (output).  Salah   satu  keluaran  kegiatan  tersebut biayanya dapat distandarkan  menjadi  SBK.  Keluaran tersebut mempunyai  beberapa  sub keluaran  dan  setiap sub keluaran terdiri dari  beberapa komponen  masukan (input). Contoh:

Adapun tata cara atau langkah-langkah dalam penyusunan Standar Biaya Khusus:

1. Mengidentifikasi /Menentukan keluaran (output) kegiatan yang biayanya akan diusulkan menjadi SBK . Keluaran (output)  dimaksud adalah  keluaran (output)  dari  kegiatan  yang merupakan hasil restrukturisasi  program dan kegiatan;
2. Menyusun  KAK/TOR, sesuai format yang ditetapkan;
3. Membuat  RAB sesuai  format yang ditetapkan, dengan menerapkan  satuan biaya  mengacu  SBU  dan  di luar SBU (bilamana tidak di atur di SBU à gunakan  SPTJM)
4. Menetapkan  SBK  sebagai  Indeks  atau  Total  Biaya  Keluaran
5. Menandatangani usulan dan rekapitulasi usulan SBK sesuai format, untuk selanjutnya diajukan oleh kementerian negara/lembaga  c.q. Kepala Biro Perencanaan atau pejabat lain yang berwenang  kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dilengkapi dengan  TOR, RAB, data pendukung lainnya  serta backup data Aplikasi SBK ;

Format dan data dukung yang perlu dilengkapi dalam penyusunan Standar Biaya Khusus, yaitu:

1. Kerangka Acuan Kegiatan atau Term Of reference (TOR), merupakan dokumen  yang  menginformasikan  gambaran umum dan penjelasan singkat mengenai keluaran  kegiatan yang akan dilaksanakan/dicapai sesuai dengan tugas fungsi kementerian negara/lembaga yang memuat latar belakang,  penerima manfaat, strategi pencapaian serta  biaya yang diperlukan.
2. Rincian Anggaran Biaya (RAB), merupakan dokumen  yang  berisi  tahapan pelaksanaan, rincian komponen masukan (input) dan biaya masing-masing komponen  masukan (input) suatu keluaran kegiatan.
3. Rekapitulasi Usulan SBK, merupakan daftar yang memuat usulan SBK  pada setiap kementerian negara/lembaga.
4. Rekapitulasi Persetujuan SBK adalah berupa daftar yang memuat SBK yang telah disetujui pada setiap kementerian negara/lembaga.
5. Catatan Penelaahan, merupakan dokumen  yang  memuat hasil penelaahan SBK yang telah disepakati.