598hari sejak
Penyiapan bahan pembahasan RKA-KL IPDN Tahun 2013

Renstra IPDN

Jajak Pendapat

Online Chatt

RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

diposkan pada tanggal 14 Agt 2011 23.03 oleh Didi Rasidi
Tujuan restrukturisasi program dan kegiatan adalah agar penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), Anggaran Berbasis Kinerja, dan Anggaran Terpadu dapat dioptimalkan, diperlukan suatu upaya untuk menata kembali struktur program dan kegiatan Kementerian/Lembaga. Jadi perlu Restrukturisasi Program dan Kegiatan. Restrukturisasi program dan kegiatan bertujuan untuk mewujudkan perencanaan yang berorientasi kepada hasil (outcome) dan keluaran (output) sebagai dasar, penerapan akuntabilitas Kabinet, dan penerapan akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga.

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L. Jenis Program:
  1. Program Teknis, yaitu program yang menghasilkan pelayanan kepada sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal). Contoh: Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan .
  2. Program Generik, yaitu program yang digunakan oleh beberapa unit Eselon IA yang memiliki karakteristik sejenis untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Contoh: Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur Kementerian Agama.
Terdapat keterkaitan yang jelas antara Tupoksi Organisasi (Struktur Organisasi) dengan struktur program dan kegiatan (Struktur Anggaran), sebagai berikut:
1.    Struktur Organisasi :
  • Organisasi pemerintahan terdiri dari 4 (empat) karakteristik K/L, yaitu: Lembaga Tinggi Negara, Kementerian, Kementerian Negara dan Kementerian Koordinator, dan Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND) dan Lembaga Non-Struktural.
  • Secara struktural masing-masing organisasi tersebut terdiri dari pejabat Eselon 1, 2, 3, dan 4. Berkaitan dengan kegiatan restrukturisasi program, secara umum tingkat Eselon 1A akan bertanggung jawab pada pelaksanaan program dan tingkat Eselon 2 akan bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan
2.    Struktur Anggaran :
Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, struktur anggaran belanja negara dirinci menurut:   Fungsi (Sub-fungsi), Organisasi, Program, Kegiatan, dan Jenis Belanja.

Selain itu, dalam undang-undang tersebut juga diamanatkan adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan negara yang diwujudkan melalui penjabaran prestasi kerja dari setiap K/L. Laporan Realisasi Anggaran masingmasing K/L selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja K/L. Implikasi dari pelaksanaan UU Nomor 17 tahun 2003 dalam restrukturisasi program dan kegiatan adalah perlunya disyaratkan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja. Dalam restrukturisasi program dan kegiatan, seluruh program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja beserta anggarannya, untuk digunakan sebagai alat ukur pencapaian tujuan pembangunan yang efektif dan efisien secara teknis operasional serta dalam pengalokasian sumber dayanya.

Dalam restrukturisasi program dan kegiatan, perlu memperhatikan Struktur Perencanaan Kebijakan dan Struktur Manajemen Kinerja. Struktur Perencanaan Kebijakan (policy planning) terdiri dari;
  • Prioritas, yaitu merupakan arah kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Sasaran pembangunan tersebut merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden terpilih.
  • Fokus prioritas, yaitu merupakan bagian dari prioritas untuk mencapai sasaran strategis yang dapat bersifat lintas K/L.
  • Kegiatan prioritas, yaitu merupakan kegiatan pokok (kegiatan yang mutlak harus ada) untuk mendapatkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) dari fokus prioritas.
Pendekatan Perencanaan Kebijakan merupakan alat dalam menerjemahkan visi dan misi (platform) Presiden terpilih. Dalam restrukturisasi program dan kegiatan, perencanaan kebijakan (tingkat Kabinet) akan diterjemahkan dalam bentuk prioritas, fokus prioritas dan kegiatan prioritas yang kemudian dilaksanakan oleh masing-masing K/L. Jika dikaitkan dengan Struktur Manajemen Kinerja, maka prioritas akan terkait dengan pencapaian sasaran pokok (impact), fokus prioritas terkait dengan pencapaian outcome dan kegiatan prioritas terkait dengan pencapaian output. Setingkat dengan program namun dapat bersifat lintas K/L dan/atau lintas K/L ‐ SKPD.

Pada tingkat K/L, prioritas dan fokus prioritas diterjemahkan melalui program dan kegiatan. Program dalam struktur policy planning berfungsi untuk memberikan rumah bagi kegiatan prioritas pada tingkat K/L, dalam artian setiap kegiatan prioritas selain akan mendukung pencapaian prioritas dan fokus prioritas tertentu juga sekaligus akan mendukung pencapaian sasaran program dalam K/L. Pencapaian fokus prioritas dilaksanakan melalui kegiatankegiatan prioritas, dengan masing-masing kegiatan prioritas dalam rangka pencapaian fokus prioritas tersebut dapat berada dalam beberapa program-program yang berbeda di tingkat K/L. Dengan demikian, keberadaan fokus prioritas sekaligus berperan sebagai instrumen koordinasi antara K/L.

Struktur Manajemen Kinerja, terdiri dari:
  • Pendekatan manajemen kinerja yang akan diterapkan terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu: (i) Kinerja pada tingkat Kabinet dan (ii) Kinerja pada tingkat K/L.
  • Kerangka penyusunannya dimulai dari: “apa yang ingin diubah” (impact), yang memerlukan indikator “apa yang akan dicapai” (outcome) guna mewujudkan perubahan yang diinginkan, untuk mencapai outcome diperlukan informasi tentang “apa yang dihasilkan” (output), dan Untuk menghasilkan output tersebut diperlukan “apa yang akan digunakan” (input).
Akuntabilitas pada tingkat perencanaan kebijakan (tingkat Kabinet/Pemerintah), memuat informasi kinerja yaitu:  (1) Impact untuk menilai sasaran pokok yang merupakan kinerja dari prioritas; (2) Outcome untuk menilai fokus prioritas yang merupakan kinerja dari fokus prioritas, (3) Output untuk menilai kegiatan prioritas yang merupakan kinerja dari kegiatan prioritas; dan (4) Outcome, fokus prioritas merupakan kinerja hasil yang harus dicapai oleh satu atau beberapa K/L yang terkait dengan pencapaian kinerja prioritas.

Akuntabilitas pada tingkat organisasi K/L, memuat informasi kinerja yaitu: (1) Impact untuk menilai misi/sasaran K/L yang merupakan kinerja yang ingin dicapai K/L; (2) Outcome untuk menilai kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon 1A; (3) Output untuk menilai kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon 2; dan (4) Pencapaian misi/sasaran K/L (impact) dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program-program (outcome) yang ada di dalam K/L, dan pencapaian kinerja program (outcome) dipengaruhi oleh pencapaian dari kinerja kegiatan-kegiatannya (output).

Dalam penyusunanannya, indikator kinerja perlu untuk mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
  1. Relevant: indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi;
  2. Well-defined: definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan;
  3. Measurable: indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga. Indikator Kuantitas diukur dengan satuan angka dan unit.  Contoh Indikator Kuantitas : Jumlah penumpang internasional yang masuk melalui pelabuhan udara dan pelabuhan laut. Indikator Kualitas menggambarkan kondisi atau keadaan tertentu yang ingin dicapai (melalui penambahan informasi tentang skala/tingkat pelayanan yang dihasilkan).  Contoh Indikator Kualitas : Proporsi kedatangan penumpang internasional yang diproses melalui imigrasi dalam waktu 30 menit. Indikator Harga mencerminkan kelayakan biaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran kinerja. Contoh Indikator Harga: Biaya  pemrosesan imigrasi per penumpang.
  4. Appropriate: pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja
  5. Reliable: indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja;
  6. Verifiable: memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator;
  7. Cost-effective: kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.
Target indikator kinerja disusun setelah indikator kinerja ditetapkan. Target indikator kinerja menunjukkan sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh K/L, program, dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Dalam menetapkan target indikator kinerja perlu diperhatikan standar kinerja yang dapat diterima (benchmarking). Salah satu cara menentukan standar kinerja adalah dengan mengacu kepada tingkat kinerja institusi/negara lain yang sejenis sebagai perwujudan best practices. Standar kinerja dan target indikator kinerja dinyatakan dengan jelas pada awal siklus perencanaan (dapat dilakukan pada tahap perencanaan strategis atau awal tahun anggaran). Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja.

Kriteria dalam menentukan target indikator kinerja menggunakan pendekatan “SMART”, yaitu:
  1. Specific: sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;
  2. Measurable: target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas dan biaya;
  3. Achievable: target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
  4. Relevant: mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; dan
  5. Time Bond: waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.
Referensi:
Restrukturisasi Program dan Kegiatan, Paparan BAPPENAS, disampaikan pada Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP IPDN, di Subang tanggal 31 Maret 2010.




Comments