SINERGITAS PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

diposkan pada tanggal 14 Agt 2011 23.09 oleh Didi Rasidi
Perencanaan merupakan proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan  didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian  sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  1. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
  2. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
  3. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
  4. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi, yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah, nasional dan global
  5. dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.
Pendekatan  Perencanaan Pembangunan menurut Undang-Undang Nomor  25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:
  1. Politik: penjabaran dari agenda agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM);
  2. Teknokratik: menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
  3. Partisipatif: melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan
  4. Atas bawah (top down); dan Bawah atas (bottom up): menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atas bawah serta bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.
Adapun Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu :
  1. Penyusunan rancangan awal
  2. Pelaksanaan musrenbang
  3. Perumusan rancangan akhir
  4. Penetapan
Prinsip pengendalian & evaluasi pembangunan daerah :
  • Transparan, membuka akses terhadap seluruh pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
  • Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan dengan benar kepada seluruh pemangku kepentingan.
  • Hirarki, dilakukan secara berjenjang dari satu tingkat pemerintahan kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
  • Partisipatif, melibatkan pemangku kepentingan.
  • Responsif, menanggapi secara cepat serta mengantisipasi berbagai potensi permasalahan dan perubahan yang terjadi;
  • Efisien, menggunakan masukan seminimal mungkin dengan hasil/keluaran semaksimal mungkin.
  • Efektif, mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.
Referensi:
  • Undang-Undang Nomor  17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  • Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  • Undang-Undang Nomor  25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  • Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  • Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  • Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  • Sinergitas Program/Kegiatan Kemendagri Dengan Program Pembangunan Daerah, Paparan Direktur Perencanaan Pembangunan Daerah, BAPPENAS

Comments