592hari sejak
Penyiapan bahan pembahasan RKA-KL IPDN Tahun 2013

Renstra IPDN

Jajak Pendapat

Online Chatt

Program dan Anggaran

RENCANA STRATEGIS, RENCANA INDUK PENGEMBANGAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA IPDN

diposkan pada tanggal 4 Agt 2011 23.43 oleh Didi Rasidi

Rencana Strategis IPDN merupakan penjabaran dari visi dan misi IPDN yang dirumuskan dalam perencanaan program untuk pengembangan tri dharma perguruan tinggi dan sumber daya pendukungnya dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan institut.

Visi IPDN adalah menjadi lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan yang terpercaya dalam mengemban tugas pengembangan ilmu, pembentukan perilaku kepamongan dan penyedia kader pemerintahan yang terampil, dengan misi: (1) Mensinergikan kekuatan sivitas akademika IPDN; (2) Mengembangkan kurikulum berbasis pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan (jar-lat-suh); (3) Membangun jaringan kerjasama dengan berbagai kalangan yang mampu mendukung pengembangan kurikulum dan implementasinya; (4) Melaksanakan tridarma perguruan tinggi (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat); (5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia IPDN; dan (6) Memberdayakan praja sebagai subyek pendidikan dan asset nasional.

Tugas pokok IPDN adalah melaksanakan program pendidikan akademik dan/atau profesi di bidang kepamongprajaan, dengan fungsi : (1) Pelaksanaaan dan pengembangan pendidikan akademik dan/atau profesi; (2) Pelaksanaan kegiatan penelitian, baik dalam proses pengembangan ilmu, pendidikan dan pengajaran, maupun pengabdian kepada masyarakat; (3) Pelaksanaan pengkajian ilmu dan masalah-masalah pemerintahan; (4) Pemberian saran dan pertimbangan kepada menteri dalam negeri dari aspek akademis terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah; dan (5) Penatausahaan penyelenggaraan pendidikan.

Visi, misi dan tugas pokok dan fungsi tersebut harus direalisasikan dengan serangkaian perencanaan yang tertuang dalam renstra IPDN 2010-2014. Sebagai penjabaran dan penerapan dari pernyataan misi tersebut diatas, institut pemerintahan dalam negeri menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2010-2014, sebagai berikut :
  • T1: mewujudkan sinergivitas civitas akademika dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai masyarakat akademik    dengan didukung budaya ilmiah sesuai nilai-nilai IPDN.
  • T2: menyediakan kurikulum pendidikan vokasi, akademik dan profesi yang terintegrasi dan dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan.
  • T3: mewujudkan pengembangan dan memanfaatkan keilmuan berbasis teori, konsep, dan praktek pemerintahan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui  penyelenggaraan pendidikan,  penelitian, dan pengabdian masyarakat (tri dharma perguruan tinggi) serta peningkatan efektivitas kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah,   perguruan  tinggi negeri maupun swasta.
  • T4: mewujudkan pengembangan mutu dan produktivitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam pengelolaan pendidikan.
  • T5: meningkatnya mutu fasilitas sarana dan prasarana serta teknologi dalam mendukung pelaksanaan pendidikan.
  • T6: terwujudnya pemberdayaan praja sebagai subyek pendidikan dan asset nasional dalam penyelenggaraan pendidikan serta pembinaan alumni  dalam kerangka peningkatan terapan pendidikan.
Sasaran yang ditetapkan merupakan derivasi dari tujuan. Sasaran strategis IPDN Tahun 2010-2014, yaitu :
  • T1s1: terbangunnya sinergivitas civitas akademika dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai masyarakat akademik dengan didukung budaya ilmiah sesuai nilai-nilai IPDN.
  • T2s1: tersedianya kurikulum pendidikan vokasi, akademik dan profesi yang terintegrasi dan dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan.
  • T3s1: terwujudnya pengembangan dan memanfaatkan keilmuan berbasis teori, konsep, dan praktek pemerintahan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik  melalui  penyelenggaraan pendidikan,  penelitian, dan pengabdian masyarakat (tri dharma perguruan tinggi).
  • T3s2 :  meningkatnya efektivitas kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah,   perguruan  tinggi negeri maupun swasta dalam penyelenggaran pendidikan.
  • T4s1 : terwujudnya pengembangan mutu dan produktivitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam pengelolaan pendidikan.
  • T5s1 : tersedianya fasilitas sarana dan prasarana serta teknologi sesuai standar mutu pendidikan.
  • T6s2. Terwujudnya pemberdayaan praja sebagai subyek pendidikan dan asset nasional dalam penyelenggaraan pendidikan serta pembinaan alumni dalam kerangka peningkatan terapan pendidikan.
Arah kebijakan IPDN dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kepamongprajaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri merupakan implementasi:
  1. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 yaitu : dengan fokus bidang: (a) Penataan sistem penyelenggaraan pendidikan meliputi jenis pendidikan, pola pendidikan, kurikulum dan organisasi penyelenggaraan pendidikan, tenaga kependidikan; dan peserta didik yang diharapkan selesai pada akhir tahun 2009; dan (b) Pembangunan sarana dan prasarana kampus daerah (tahun 2013 sudah selesai).
  2. Implementasi rencana pengembangan IPDN berdasarkan permendagri 892.1-48/2009, dengan fokus prioritas 2 bidang : Pengembangan sistim pendidikan dan pengembangan sarana prasarana.
Pengembangan sistim pendidikan yang terbagi dalam 4 sub bidang yaitu :
  • Bidang pendidikan dan kemahasiswaan : (1) Pendidikan yang berkualitas dengan standar yang relevan dengan kepentingan masyarakat; (2) Keterbatasan sumberdaya untuk penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas; (3) Pengembangan soft skill  praja untuk meningkatkan daya saing lulusan di masyarakat; dan (4) Peran alumni untuk meningkatkan networking.
  • Bidang penelitian : Pengembangan relevansi penelitian untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat termasuk IPDN sebagai lembaga yang dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada departemen dalam negeri terkait permasalahan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  • Bidang pengabdian kepada masyarakat : Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas yang didukung dengan kegiatan penelitian yang dapat menjadi sarana belajar praja yang efektif serta sarana untuk ikut memberdayakan masyarakat.
  • Bidang kerjasama institusional : Efektivitas kerjasama dengan pihak pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan instansi lain serta termasuk institusi di luar negeri, untuk mendukung perkembangan organisasi institut pemerintahan dalam negeri.
Pengembangan sarana dan prasarana, antara lain:
  • Pengembangan laboratorium : (1) Profil/studio teknis pemerintahan nasional, provinsi, daerah, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan; (2) Sarana dan prasarana agro foresty (hutan nasional); (3) Sarana dan prasarana pertanian terpadu (pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan); (4) Studio teknis tehnologi tepat guna (TTG); dan (5) Pertanian dengan pola green house.
  • Pengembangan perpustakaan : E-library atau digital library dengan cakupan cakupan e-library meliputi beberapa aspek, diantaranya pengadaan materi atau content digital, penyusunan catalog, dan pengarsipan, pengembangan sistim aplikasi, penyelenggaraan sistim komunikasi data, serta pemeliharaan dan pembaharuan data dalam jangka panjang.
  • Pengembangan pusat informasi (e-campus): (1) pengembangan infrastruktur, yang meliputi : pembangunan jaringan (fully network) dalam bentuk wire, wireless, voice, data dan hotspot, pembangunan server computer; (2) penyedian koneksi internet (internet conection) : Komunikasi dan keamanan, meliputi: Voice over internet protokol (voip) dan virtual private network (vpn) video conferencing with date,close circuit television (CCTV); (3) Pengembangan sarana pendukung, meliputi: Konsep kampus terpadu, Fasilitas kesehatan praja, Penambahan prasarana mobilitas (armada angkutan bagi praja sesuai jumlah/kapasitas peserta didik sampai dengan tahun 2013 direncanakan mencapai 14 unit), Fasilitas kebersihan kampus, Pengamanan dan gedung negara, serta antisipasi bahaya kebakaran perlu dilakukan dengan mengadakan fasilitas pemadam kebakaran, Prasarana umum dan sosial dalam rangka meningkatkan ketersediaan layanan public, dan Pembuatan master plan pengembangan kampus IPDN.
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan IKU untuk memperoleh informasi kinerja penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan  manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan. Sasaran IPDN : tersedianya  kader aparatur pemerintahan dalam negeri yang profesional dan berkualitas pada derajat program vokasi, akademik dan profesi.
  • IKU 1: persentase lulusan pendidikan kader program vokasi, akademik dan kepamongprajaan dengan predikat “dengan pujian” atau “cum laude”
  • IKU 2 : persentase peningkatan rata-rata nilai pendidikan (pengajaran, pelatihan dan pengasuhan) program vokasi, akademik dan profesi kepamongprajaan
  • IKU 3 : jumlah kegiatan penelitian dan pengkajian dosen
  • IKU 4 : jumlah kegiatan pengabdian masyarakat
  • IKU 5 : jumlah kegiatan pembinaan administrasi kepegawaian dan pengembangan tenaga kepegawaian
  • IKU 6 : jumlah kegiatan ekstrakurikuler praja.
Program lima tahun IPDN 2010-2014 (Rencana Strategiss) adalah program pendidikan kepamongprajaan, dengan 4 (empat) kegiatan yaitu :
1.    Kegiatan penyelenggaraan administrasi akademik, perencanaan dan kerjasama pendidikan kepamongprajaan
2.    Kegiatan pengelolaan administrasi umum dan keuangan pendidikan kepamongprajaan
3.    Kegiatan penyelenggaraan administrasi keprajaan dan kemahasiswaan.
4.    Kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepamongprajaan di daerah

Sumber : RSD


REKAP ALOKASI ANGGARAN SATUAN KERJA/BIRO DI LINGKUNGAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2011

diposkan pada tanggal 29 Jun 2011 22.58 oleh Didi Rasidi

Institut Pemerintahan Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2011 memperoleh alokasi anggaran total sebesar Rp 284.465.985.000,- (Per Bulan Juni 2011). Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah Dalam Negeri (HDN). Alokasi anggaran tersebut untuk penyelenggaraan pendidikan kepamonprajaan di IPDN Kampus Jatinangor, IPDN Kampus Cilandak dan IPDN Kampus di Daerah. Adapun alokasi anggaran untuk setiap satuan kerja dan biro pada lingkup IPDN, sebagai berikut:

A.    IPDN Kampus Jatinangor dan IPDN Kampus Cilandak sebesar Rp 228.684.163.000,- melingkup biro:
1.    Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerjasama sebesar Rp 37.640.554.000,- melingkup unit kerja:
  •   Bagian Akademik
  •   Unit Perpustakaan Kampus Jatinangor
  •   Unit Perpustakaan Kampus Cilandak
  •   Senat Institut
  •   Bagian Perencanaan
  •   Unit Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
  •   Unit Analisis Kebijakan
  •   Bagian Kerjasama
  •   Unit Penjaminan Mutu
  •   Bagian Pelatihan
  •   Unit Laboratorium Komputer dan Bahasa Kampus Jatinangor
  •   Unit Laboratorium Pemerintahan dan Museum Kampus Jatinangor
  •   Fakultas Manajemen Pemerintahan
  •   Fakultas Politik Pemerintahan
  •   Program Pasca Sarjana
  •   Lembaga Penelitian
  •   Unit Laboratorium Komputer dan Bahasa Kampus Cilandak
  •   Unit Laboratorium Pemerintahan dan Museum Kampus Cilandak
  •   Lembaga Pengabdian Masyarakat.
2.    Biro Administrasi Keuangan dan Umum sebesar Rp 181.378.989.000,- melingkup unit kerja:
  •   Bagian Kepegawaian
  •   Bagian Administrasi Keuangan
  •   Bagian Umum
  •   Unit Poliklinik Kampus Cilandak
  •   Unit Kesatrian Kampus Cilandak
  •   Unit Poliklinik Kampus Jatinangor
  •   Unit Budidaya
  •   Bagian Humas dan Protokol
3.    Biro Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan sebesar Rp 9.664.620.000,- melingkup unit kerja:
  •   Bagian Administrasi Keprajaan & Kemahasiswaan
  •   Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
  •   Komisi Displin
  •   Bagian Pengasuhan
  •   Pusat Bimbingan dan Konseling Praja
  •   Bagian Ekstrakurikuler
B.    IPDN Kampus Daerah sebesar 55.781.822.000,- melingkup satuan kerja:
1.    IPDN Kampus Bukittinggi sebesar 10.398.266.000
2.    IPDN Kampus Rokan Hilir sebesar 11.406.151.000
3.    IPDN Kampus Gowa sebesar 10.533.185.000
4.    IPDN Kampus Minahasa sebesar 8.444.220.000
5.    IPDN Kampus Lombok Tengah sebesar Rp 7.900.000.000,-
6.    IPDN Kampus Kubu Raya sebesar Rp 7.100.000.000,-
7.    IPDN Kampus Jayapura (direncakan beroperasi pada bulan September 2011).

Sumber : Bagian Perencanaan IPDN

LANGKAH-LANGKAH REVISI II DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA IPDN TAHUN 2010

diposkan pada tanggal 29 Jun 2011 22.51 oleh Didi Rasidi

Dasar melakukan revisi DIPA:
  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  • Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
  • Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  • Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2009 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010;
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010;
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010.
  • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-29/PB/2010 tentang Tata Cara Revisi  Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010;
  • Mengacu kepada Surat Direktur Jenderal Anggaran terkait Revisi SAPSK Satker Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
  • Mengacu kepada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan terkait Pengesahan Revisi DIPA Satker Institut Pemerintahan Dalam Negeri (448302).

Langkah-langkah revisi DIPA IPDN:
  1. Pembukaan dana bertanda blokir/bintang (*) sebagaimana dimaksud pada point 2 huruf a adalah sebagai tindaklanjut ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 270/KMK.02/2010 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Dalam Negeri.
  2. Revisi diatas, dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta pencairan dana ke KPPN Sumedang sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) terlampir, dimana Tanggungjawab pelaksanaan kegiatan dan anggaran dimaksud yang tertuang dalam POK sepenuhnya berada pada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
  3. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran di Program Pascasarjana dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  • Menata ulang Manajemen pengelolaan keuangan Program Pascasarjana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Dalam Negeri.
  • Percepatan pencapaian target penerimaan PNBP pada tahun 2010, melalui (1) Intensifikasi, dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada terdiri : sumbangan biaya pendidikan Program Pascasarjana, sewa gedung, sewa fasilitas lainnya dan sewa perpustakaan serta melakukan penagihan kepada seluruh wajib bayar yang telah ada, (2) Ekstensifikasi, dengan melakukan pembukaan sumber-sumber baru yang dapat dikenakan dan ditagihkan berdasarkan jenis dan tarif PNBP yang berlaku di IPDN termasuk mengidentifikasi dan mengusulkan tarif PNBP baru yang kiranya belum diatur dalam PNBP IPDN.
  • Seluruh PNBP wajib disetor langsung ke Kas Negara dan seluruh PNBP dikelola dalam Sistim APBN.
  • Percepatan realisasi penggunaan anggaran dengan memperhatikan jadwal pelaksanaan kegiatan/anggaran, target kinerja dan pencapaian rencana kinerja tahunan (RKT) yang menjadi tanggungjawab pejabat sesuai dengan kontrak kinerja tahun 2010.
  • Menyusun dan mengajukan perencanaan kas (uang persedian dan pembayaran langsung/Ls) dan menatausahakan sesuai prinsip-prinsip Sistem Akuntansi Keuangan.
  • Menyusun Rencana PNBP dan melaporkan Realisasi PNBP sekurang-kurangnya memuat jenis, tarif, periode dan jumlah PNBP ke Rektor IPDN.
4.    Pelaksanaan kegiatan dan anggaran dilaporkan secara berjenjang sesuai jadwal pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Pelaporan dimaksukan untuk mengidentifikasi dan memetakan permasalahan dalam pelaksanaan anggaran serta sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam peningkatan kinerja.





KEBIJAKAN TEKNIS PENGANGGARAN IPDN TAHUN ANGGARAN 2010

diposkan pada tanggal 29 Jun 2011 22.44 oleh Didi Rasidi

Terbitnya paket perundang-undangan tentang Keuangan Negara seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan peraturan-peraturan terkait lainnya, membawa konsekuensi perubahan terhadap penyelenggaraan administrasi keuangan pemerintah yang cukup mendasar. Perubahan tersebut tidak hanya pada sistem pelaksanaan anggaran saja tetapi juga mulai dari sistem perencanaan sampai dengan pengawasannya.

Perubahan mendasar dalam aspek sistem perencanaan dan anggaran tersebut antara lain diamanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara secara tegas telah dinyatakan bahwa pemerintah diwajibkan menyusun anggaran dengan menggunakan Pendekatan Anggaran Terpadu (Unifield Budget), Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah/KPJM (Medium Term Expenditure Framework/MTEF) dan Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK (Performance Budgeting). Disamping menerapkan 3 (tiga) pendekatan dalam anggaran belanja Negara, pemerintahan juga diwajibkan untuk menerapkan 3 (tiga) klasifikasi yaitu : Klasifikasi fungsi, klasifikasi organisasi, dan klasifikasi ekonomi atau jenis belanja. Ketiga pendekatan dan ketiga klasifikasi diatas selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran yang lebih dikenal sebagai rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga (RKA-KL) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang lebih dikenal sebagai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

Sehubungan hal tersebut di atas, IPDN menerpakan beberapa kebijakan teknis perencanaan dan penganggaran sebagai berikut:
  1. Siklus penetapan rencana kerja dan anggaran berdasarkan PP 21/2004 tentang Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/lembaga ditetapkan penyusunan rencana anggaran tahun berikutnya disusun pada tahun berjalan.
  2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran tersebut harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, renstra Kementerian dan renstra komponen/unit kerja yang berisi target pembangunan dan kebutuhan pendanaan yang menjadi acuan penetapan pagu indikatif sampai dengan pagu definitif setiap tahunnya dalam rencana kerja pemerintah dan Rencana kerja (Renja) Kementerian/Lembaga sebagai dasar penyusunan RKA-KL IPDN.
  3. RKA-KL tersebut selain mengacu point c, juga memperhatikan petunjuk penyusunan sebagaimana diatur dalam PMK tentang petunjuk penyusunan, penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) serta kebijakan penganggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan perencanaan pembangunan sesuai petunjuk Bappenas.
  4. Penetapan kegiatan tahunan (RKA-KL) yang menjadi target kinerja IPDN tahun 2010 telah disusun rencana kerja IPDN dan telah dituangkan dalam DIPA IPDN tahun 2010 yang mempunyai sasaran (outcome) dan output kegiatan yang jelas serta menjadi target pengukuran kinerja IPDN di tahun 2010 sesuai dengan PP 39/2005 tentang Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan.
  5. Penetapan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf e, menjadi dasar penetapan rencana kerja tahunan (RKT) yang telah ditetapkan dan ditandatangani dalam perjanjian kontrak kinerja dan pakta integritas sebagai sebagai salah satu instrumen pelaksanaan akuntabilitas organisasi dan sistem pengendalian internal instansi pemerintah.
  6. Kegiatan dan anggaran telah dibagi ke seluruh unit kerja yang ada di IPDN dengan Penetapan kegiatan dan anggaran IPDN menggunakan Pendekatan restrukturisasi program dan kegiatan sesuai Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: 0142/M.PPN/06/2009 dan SE 1848/MK/2009 tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Pengganggaran dengan konsep utama mendekatkan struktur anggaran dengan struktur organisasi.
  7. Struktur organisasi yang diacu adalah pendekatan pejabat struktural dimana eselon I bertanggungjawab pelaksanaan program sedangkan eselon II pelaksanan kegiatan atau dalam tataran manajemen strategis eselon I bertanggungjawab pencapaian outcome sedangkan eselon II bertanggungjawab pencapaian output (keluaran). Semunya itu mengacu kepada Buku Restrukturisasi yang ditetapkan oleh Bappenas.
  8. Berkenaan anggaran tersebut telah ada pada setiap unit kerja, apabila mengubah target kegiatan dilakukan dengan memaksimalkan anggaran yang ada di unit kerja yang diimplementasikan melalui revisi anggaran dengan mengacu kepada ketentuan PMK.69/PMK.02/2010 tentang tata cara revisi anggaran tahun 2010, terutama ketentuan Pasal 7 ayat (2) “revisi anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah target kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: (a) tidak mengubah sasaran program; (b) tidak mengubah jenis dan satuan keluaran (output); atau (c) tidak mengurangi volume keluaran (output) Kegiatan Prioritas Nasional atau Prioritas Kementerian Negara/Lembaga.
  9. Perubahan kegiatan dan anggaran pada tahun berjalan dapat dilakukan dengan memaksimalkan sisa dana atau kegiatan yang telah direalisasikan atau kegiatan yang tidak dapat direalisasikan pada tahun berjalan sehingga anggaran tersebut dapat digunakan untuk pencapaian tugas pokok unit kerja bersangkutan.
Sumber : RSD

PAKTA INTEGRITAS BAGIAN PERENCANAAN

diposkan pada tanggal 27 Jun 2011 22.25 oleh Didi Rasidi

PAKTA INTEGRITAS

Saya, BAHRI,S.STP, M.Si dengan ini menyatakan menerima tugas dan tanggung jawab  selaku Kepala Bagian Perencanaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Biro Adm. Akademik, Perencanaan dan Kerjasama, saya akan mengikat diri pada prinsip dan ketentuan yang disebutkan dibawah ini:
  1. Dalam melaksanakan tugas selaku Kepala Bagian Perencanaan, Saya akan sangat waspada dan peka terhadap potensi benturan kepentingan (conflict of interest) di lingkungan saya, yang antara lain berupa: kepentingan organisasi/lembaga, atau apapun kegiatan saya sendiri seperti pada kepentingan bisnis melalui kepemilikan dalam bentuk apapun yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja. Saya juga memahami bahwa benturan kepentingan dapat muncul jika terdapat hubungan antara kebijakan yang perlu diambil/diputuskan dengan kepentingan anggota keluarganya dalam hubungan garis lurus ke atas dan ke bawah, hubungan garis lurus ke samping dan semenda, dan dengan institusi atau lembaga atau pihak yang terkait dengan tugas saya selaku Kepala Bagian Perencanaan  atau pihak yang terafiliasi atau terasosiasi dengan tugas saya.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagai  selaku Kepala Bagian Perencanaan  saya akan menyusun rencana, melaksanakan kegiatan sesuai dengan tahapan-tahapan pelaksanaan Daftar Isian Pengguna Anggaran  (DIPA) dan berkoordinasi dengan pejabat/unit terkait  dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud serta  mengambil tindakan yang jelas dengan tegas untuk menjaga agar bebas dari setiap benturan kepentingan. Untuk mengurangi potensi benturan kepentingan maka saya akan secara proaktif menjauhkan diri dari potensi benturan kepentingan, dan memastikan tidak melakukan kegiatan bisnis apapun.
  3. Dalam melaksanakan tugas selaku Kepala Bagian Perencanaan,  saya akan memperlakukan setiap dan semua Satuan Unit di lingkungan IPDN serta pihak manapun yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas saya berdasarkan prinsip-prinsip kerja secara adil, setara, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip good governance.
  4. Dalam melaksanakan  tugas selaku Kepala Bagian Perencanaan, saya berkomitmen untuk:
  • Bekerja secara profesional, penuh semangat dan menjunjung tinggi integritas;
  • Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan lainnya;
  • Menjaga martabat dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela;
  • Tidak meminta/menerima uang jasa dan/atau bentuk imbalan lainnya yang tidak menjadi hak saya secara legal;
  • Tidak meminta/menerima hadiah, upeti atau gratifikasi apapun;
  • Tidak meminta/menerima pendapatan dari lain di luar yang diatur oleh ketentuan;
  • Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung, untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan tertentu;
  • Tidak membuat janji atau komitmen yang diluar lingkup dan wewenang saya;
  • Tidak melakukan atau membiarkan perbuatan tercela yang dapat mengurangi citra IPDN, Pemerintah dan Negara Republik Indonesia;
  • Menjaga kerahasiaan semua data, informasi dan dokumen negara yang diketahui atau diterima sesuai ketentuan yang berlaku;
  • Menjadi teladan dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
  • Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
  • Menyampaikan laporan kekayaan kepada KPK dan mengumumkan Pajak Penghasilan yang dibayarkan kepada negara; dan
  • Tidak akan menyampaikan pernyataan di muka umum yang bersifat mencela, menantang dan menentang keputusan dan kebijakan Rektor IPDN.
Demikian pernyataan ini saya nyatakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan keikhlasan. Apabila saya melanggar hal tersebut diatas, saya siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk diberhentikan dari jabatan.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan bimbingan kepada saya untuk melaksanakan pakta integritas ini.

Jatinangor,          Januari 2011

Mengetahui/Menyetujui
KEPALA BIRO ADM. AKADEMIK, PERENCANAAN DAN KERJASAMA




H. BAMBANG ISWADJI NUGROHO, SH
NIP. 19510421.198003.1.009


   
Yang Membuat Pakta Integritas

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN




BAHRI, S.STP, M.Si
NIP. 19750428.199511.1.001


Rencana Kerja Tahunan

diposkan pada tanggal 27 Jun 2011 22.23 oleh Didi Rasidi

RENCANA KINERJA TAHUNAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
 TAHUN ANGGARAN 2011

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

Tersedianya  Kader Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang profesional dan berkualitas pada derajat program vokasi, akademik dan profesi.

1.    Persentase Jumlah lulusan pendidikan kader program Vokasi, Akademik, dan kepamongprajaan dengan dengan predikat “Dengan Pujian” atau “Cumlaude

4 % dari jumlah praja

 

2.    Persentase peningkatan rata-rata nilai Pendidikan (pengajaran, pelatihan dan pengasuhan) program Vokasi, Akademik, dan Profesi Kepamongprajaan

Naik 2,5%(0,1 dari skala 4)

Nilai rata-rata>2

 

a.    Jumlah kegiatan penyelenggaraan administrasi akademik, perencanaan dan kerjasama pendidikan kepamongprajaan

  • 111 Laporan kegiatan administrasi/keakademikan/ kerjasama bidang
  • 3 Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran
  • 3539 buku perpustakaan
  •  6 Jurnal
  • 30 Literatur
  • 113 Modul
  • 129 GBPP/SAP

b.    Jumlah kegiatan pengelolaan administrasi umum dan keuangan pendidikan kepamongprajaan

  • 12 bulan layanan perkantoran  dan operasional
  • 63803 M2 Bangunan
  • 18 Unit peralatan/perlengkapan kantor dan gedung
  • 30 Laporan pembinaan dan kegiatan administrasi umum dan keuangan

c.    Jumlah kegiatan  penyelenggaraan administrasi keprajaan dan kemahasiswaan

  • 45 Laporan pembinaan dan kegiatan keprajaan, kemahasiswaan dan administrasi
  • 1 jurnal widya praja

d.    Jumlah kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepamongprajaan di IPDN Kampus Daerah

  • 12 Bulan layanan perkantora
  • 147 Laporan pembinaan dan kegiatan administrasi/keakademikan/ keprajaan/kerjasama bidang
  • 12 Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran
  • 4 Unit kendaraan dinas
  • 54 Unit perlengkapan kantor/gedung/pendidikan
  • 5550 Buku perpustakaan
  • 4 Buletin

Lampiran (1)

  • RKT IPDN 2011.pdf - pada 26 Mar 2011 02:39 oleh admin @ipdn.ac.id (versi 1) Hapus
    22k Lihat Unduh

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2012 (BERDASARKAN PAGU INDIKATIF)

diposkan pada tanggal 27 Jun 2011 22.20 oleh Didi Rasidi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Insitut Pemerintahan Dalam Negeri, serta Sesuai dengan konsep restrukturisasi dalam mendukung sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja sesuai tupoksi IPDN yaitu menyelenggarakan melaksanakan program pendidikan akademik dan/atau profesi di bidang kepamongprajaan, dengan menyelenggarakan 1 (satu) Program yaitu Program Pendidikan Kepamongprajaan, di rinci kedalam 4 (empat) kegiatan untuk level eselon II  dan UPT IPDN pada Kampus Pusat serta 7 (tujuh) Kampus Daerah meliputi: IPDN Kampus Bukittinggi (Sumatera Barat), IPDN Kampus Rokan Hilir (Riau), IPDN Kampus Gowa (Sulawesi Selatan), IPDN Kampus Minahasa (Sulawesi Utara), IPDN Kampus Lombok Tengah (Nusa Tenggara Barat), IPDN Kampus Kubu Raya (Kalimantan Barat), dan IPDN Kampus Jayapura.
Berdasarkan hal tersebut diatas, lingkup kegiatan yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Kepamongprajaan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:
  1. Kegiatan penyelenggaraan Akademik, Administrasi, Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan Kepamongprajaan;
  2. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan;
  3. Kegiatan Penyelenggaraan Keprajaan, Kemahasiswaan dan Administrasi;
  4. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan dan Administrasi Kampus IPDN Daerah.

Adapun Indikator Kinerja Utama IPDN adalah:
  1. Peningkatan jumlah lulusan pendidikan kader dengan predikat “Dengan Pujian” dan atau “Cum Laude”, dengan target sebesar 5% dari jumlah praja;
  2. Peningkatan rata-rata nilai pendidikan (pengajaran, pelatihan dan pengasuhan), dengan target naik 2,5% (0,1 dari skala 4) dan nilai rata-rata > 2.

Berdasarkan Pagu Indikatif, Rencana Kerja dan Anggaran IPDN Tahun 2012, untuk penyelenggaraan PROGRAM PENDIDIKAN KEPAMONGPRAJAAN mendapatkan  alokasi anggaran sebesar Rp 318.042.100.000,- (tiga ratus delapan belas milyar empat puluh dua juta seratus ribu rupiah) dengan peruntukkan dan rincian sebagai berikut:
1. (Kode 1292) Pelaksanaan Administrasi Akademik Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan Kepamongprajaan,
    dengan output:
  • Jumlah bahan pengajaran
  • Jumlah pedoman pengembangan dan evaluasi sistem pendidikan
  • Persentase Pelayanan Administrasi dan Operasional Fakultas
  • Cakupan  Pengembangan SDM tenaga Pendidik dan Kependidikan
  • Persentase Pelayanan Administrasi dan Operasional Program Pascasarjana
  • Cakupan Pengembangan SDM tenaga Pendidik dan Kependidikan Program Pascasarjana
  • Persentase Penggunaan Hasil Kajian dan Penelitian untuk Pengembangan Akademik
  • Cakupan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat
  • Jumlah Dokumen rekomendasi senat
  • Jumlah Peningkatan Pelayanan Perpustakaan dan Pengembangan  E-Library
  • Persentase ketersediaan Media Informasi secara Elektronik yang digunakan unit kerja Lingkup IPDN
  • Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan Lingkup IPDN
  • Jumlah SOP Pendidikan
  • Persentase Audit Kinerja Kependidikan
  • Jumlah Jurnal Pendidikan yang terakreditasi
  • Persentase Pelayanan Administrasi dan Operasional Pelatihan
  • Cakupan Pengembangan dan Evaluasi Pelatihan Praja
  • Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pemerintah Daerah
  • Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran
  • Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan
  • Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran lingkup IPDN
2.    (Kode 1293) Pelaksanaan Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan, dengan output:
  • Persentase ketepatan waktu penanganan Urusan Adminstrasi Praja/Mahasiswa
  • Persentase Database Alumni IPDN
  • Persentase Rekomendasi Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Bagi Praja
  • Persentase Pelayanan Administrasi, Bimbingan dan Pengawasan Praja
  • Persentase  Pelanggaran Kehidupan Praja
  • Persentase Pelayanan Bimbingan dan Konseling Praja
  • Persentase keikutsertaan Praja pada Kegiatan Ekstrakurikuler
 3.    (Kode 1294) Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan, dengan output:
  • Prosentase penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta Langgaran Daya dan Jasa)
  • Jumlah Dokumen Anggaran Tahunan dan Laporan Pengelolaan Keuangan/Kinerja Keuangan sesuai Sistem Akuntasi Instansi (SAI Lingkup IPDN)
  • Porsentase Penyelesaian Verifikasi Pertanggung Jawaban Keuangan dan Tindaklanjut LHP tepat Waktu
  • Persentase Pelayanan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian bagi tenaga Kependidikan
  • Persentase Kesesuaian Perencanaan Diklat dengan Kebutuhan Tenaga Kependidikan
  • Persentase Pemahaman aparatur mengenai kebijakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi
  • Persentase Tingkat ketepatan waktu penyelesaian operasional Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Lingkup IPDN
  • Persentase Tingkat Pengelolaan Perlengkapan dan Aset Lingkup IPDN
  • Persentase Tingkat Keamanan Lingkungan Kantor dan Kerja Lingkup IPDN
  • Persentase Tingkat Pelayanan Menza dan Loundry Praja
  • Persentase Tingkat Pelayanan Kesehatan Praja IPDN
  • Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan kedinasan Lingkup IPDN
  • Persentase Acara Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan Terhadap pelayanan pimpinan
4.    (Kode 1295) Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Kepamongprajaan dan Administrasi IPDN Kampus di Daerah
      (IPDN Kampus Rokan Hilir, IPDN Kampus Bukittinggi, IPDN Kampus Gowa, IPDN Kampus Minahasa, IPDN
      Kampus Kubu Raya, IPDN Kampus Lombok Tengah, dan IPDN Kampus Jaya Pura), dengan output:
  • Prosentase penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta Langgaran Daya dan Jasa)
  • Jumlah Dokumen Anggaran Tahunan dan Laporan Pengelolaan Keuangan/Kinerja Keuangan sesuai Sistem Akuntasi Instansi (SAI Lingkup IPDN Daerah)
  • Persentase Penyelesaian Verifikasi Pertanggung Jawaban Keuangan dan Tindaklanjut LHP tepat waktu
  • Persentase Pelayanan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Perlengkapan
  • Jumlah Unit Sarana Penunjang Pendidikan Lingkup IPDN Daerah
  • Persentase Pelayanan Administrasi dan Operasional Program Studi
  • Cakupan Pengembangan SDM tenaga Pendidik dan Kependidikan
  • Persentase Penggunaan Hasil Penelitian untuk Pengembangan Akademik
  • Cakupan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat
  • Jumlah Peningkatan Pelayanan Perpustakaan
  • Persentase Pelayanan Administrasi dan Operasional Pelatihan
  • Pengembangan dan Evaluasi Pelatihan Praja
  • Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pemerintah Daerah
  • Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran
  • Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran lingkup IPDN Kampus di Daerah
  • Persentase ketepatan waktu penanganan Urusan Adminstrasi Keprajaan Lingkup IPDN Daerah
  • Persentase Pelayanan Administrasi, Bimbingan dan Pengawasan Praja
  • Persentase keikutsertaan Praja pada Kegiatan Ekstrakurikuler.
Sumber : Program dan Anggaran IPDN


PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 892.1 - 48 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

diposkan pada tanggal 27 Jun 2011 22.11 oleh Didi Rasidi   [ diperbarui27 Jun 2011 22.19 ]

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

  • 1.    Institut Pemerintahan Dalam Negeri disingkat IPDN, merupakan lembaga Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
  • 2.    IPDN didirikan untuk mempersiapkan kader pamong praja yang siap bekerja dalam rangka mewujudkan misi Departemen Dalam Negeri dan terdepan dalam mewujudkan Bhineka Tunggal Ika.
  • 3.    Meningkatnya tuntutan pembangunan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong upaya peningkatan fungsi dan profesionalisme pamong praja, dan oleh sebab itu perlu penyempurnaan kelembagaan dan program studi.
  • 4.    Penyelenggaraan program pendidikan profesi dan akademik dilaksanakan lembaga perguruan tinggi kepamongprajaan IPDN dengan memperhatikan faktor-faktor pendidikan yang meliputi falsafah, landasan, tujuan, asas, dan metode peserta didik, tenaga pendidik, kurikulum pendidikan serta hasil pendidikan yang mengandung unsur berprosesnya pendidikan tersebut. Faktor-faktor tersebut mempunyai hubungan dalam sistem pendidikan yang integral, seimbang, dan simultan.
  • 5.    RIP IPDN ditetapkan guna menjamin terselenggaranya pendidikan kader pamong praja yang profesional, demokratis, berwawasan negarawan, yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mampu melaksanakan amal ilmiah dan mendalami ilmu amaliah.

B.    Maksud dan Tujuan

1.    Maksud

RIP dimaksud untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan agar terkoordinasi dan terintegrasi sehingga sasaran pendidikan dapat tercapai.


2.    Tujuan

RIP bertujuan menjamin terselenggaranya  pendidikan tinggi kepamongprajaan secara berdaya guna dan berhasil guna agar mampu menjawab dinamika tuntutan masyarakat dan pemerintahan negara serta pemerintahan daerah dalam berbagai situasi.


C.    Ruang Lingkup Pendidikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Ruang lingkup pendidikan terdiri dari tiga pilar utama yaitu pengembangan knowledge, skill, attitude dan pemantapan nilai-nilai kepamongprajaan yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut :

1.    Pengetahuan (knowledge), kesadaran dalam bidang kognitif
2.    Pemahaman (understanding), kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki masing-masing individu.
3.    Kemampuan (skill) suatu yang dimiliki individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
4.    Nilai (value), suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seorang (kejujuran, keterbukaan, demokratis, yang dilandasi oleh keluhuran budi (dignity), persahabatan (friendship), ketaatan, kepatuhan, dan disiplin (obedience).
5.    Sikap (attitude), bagaimana respons terhadap suatu tantangan dari dalam dan dari luar.
6.    Minat (Interest) dan kecenderungan untuk bersikap.


D.    Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.    Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4.    Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.    Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
6.    Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7.    Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
8.    Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008.
9.    Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan Menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (jo. Pasal 1 ayat (2)).
10.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
11.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
12.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembinaan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
13.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2009 tentang Peraturan Disiplin Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
14.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 29 September 2009 tentang Standar Kompetensi Pengasuh Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
15.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2009 tanggal 29 September 2009 tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
16.    Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2008.


E.    Sistematika

Rencana Induk Pengembangan IPDN meliputi ketentuan umum penyelenggaraan pendidikan IPDN dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I    PENDAHULUAN
BAB II    DASAR PEMIKIRAN
BAB III    POKOK-POKOK PENDIDIKAN KEPAMONGPRAJAAN
BAB IV    SISTEM PENDIDIKAN
BAB V    PELAKSANAAN PENDIDIKAN
BAB VI    VALIDASI DAN PENGEMBANGAN
BAB VII    PENUTUP
 
BAB II

DASAR PEMIKIRAN


A.    Falsafah Pendidikan

Pemikiran yang mendasar dan menyeluruh atas pengalaman panjang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di Indonesia, dari masa ke masa telah melahirkan falsafah pendidikan kader pamong praja yang memberikan gambaran jelas tentang profil pamong praja dengan memiliki kualifikasi sikap mental, intelektual, dan keterampilan profeisonal yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayaan sipil, pelayanan publik, pelestarian lingkungan dan pembanguna, kemampuan untuk mengantisipasi masa depan bangsa.

Falsafah pendidikan kader tersebut memberikan arah dan isi seluruh proses pendidikan yang diselenggarakan IPDN. Kualifikasi dimaksud memiliki karakteristik hasil didik sebagai berikut:

a.    Memiliki kualifikasi sikap mental yang dilandasi nilai budaya bangsa, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, bersemangat juang sebagai abdi masyarakat, berwawasan nusantara, berkode etik, berwatak dan dan berdedikasi sebagai pamong yang berdasarkan asas ing Ngarso Sungtulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani, yang ditopang dan diperkokoh dengan penerapan prinsip-prinsip hubungan manusia yang mendasar dan mantap, yakni kekayaan dalam prinsip-prinsip hidup kejiwaan (sugih tanpa banda), mengandalkan kepemimpinan yang berwibawa dari pada kekuasaan (digdaya tanpa aji) serta kewibawaan yang menundukkan tetapi menyemangati tanpa menimbulkan gejolak emosional (menang tanpa ngasorake).

b.    Memiliki kualifikasi pengetahuan akademik, keahlian, keterampilan teknis, etika, dan seni pemerintahan, sehingga mampu mengembangkan diri, mampu menjawab dinamika tuntutan masyarakat dan pemerintahan negara dalam berbagai situasi. 

c.    Memiliki kualifikasi daya tahan serta kesamaptaan jasmani, yang selalu siap dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas.

d.    Memiliki wawasan dan berpola perilaku good governance.

e.    Memiliki kemampuan untuk menanggulangi dampak bencana alam, krisis politik, dan dalam mengelola pemerintahan pada kondisi force majeure (darurat).


 
BAB III

POKOK-POKOK PENDIDIKAN KEPAMONGPRAJAAN


A.    Arti Pendidikan Kepamongprajaan

Pendidikan kepamongprajaan diartikan sebagai proses pembentukan SDM di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, agar berkepribadian dengan kualitas taqwa, cipta, rasa, dan karya yang seimbang, dan siap sedia menjalankan pelayanan Sipil sebagai kewajiban negara dan pelayanan publik sebagai kewenangan Pemerintah dengan penuh tanggung jawab. Dalam proses tersebut nilai-nilai lain yang terkandung dalam asas-asas pemerintahan yang baik (good governance), yang dikemas di dalam sistem kurikulum yang dinamis meliputi pengajaran, pelatihan dan pengasuhan yang bersifat konsentrik.


B.    Tujuan Pendidikan IPDN

Pendidikan IPDN bertujuan membentuk kader pamong praja, yang memiliki triple-competence sebagai berikut:

1.    Kemampuan untuk mengelola kebhinekaan bangsa dan nusantara menjadi kekuatan nasional (tunggal ika), memproses persatuan dan melestarikan kesatuan bangsa (Bhineka Tunggal Ika).

2.    Kemampuan untuk berfungsi sebagai conductor (dirigent), yaitu kemampuan untuk mengelola berbagai fungsi dan tugas yang berbeda-beda, mengidentifikasi konflik atau nada sumbang sekecil apapun dan mengoreksinya sehingga tercipta harmoni antar pihak  dan pada gilirannya menghasilkan kinerja maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

3.    Kemampuan untuk berkoordinasi dengan pihak lain yang fungsinya berbeda dan berfungsi sebagai koordinator antar berbagai satuan kerja yang berlainan yang beroperasi dalam suatu wilayah/daerah.


C.    Asas-asas Pendidikan IPDN

Asas-asas pendidikan IPDN yaitu:

1.    Asas universalitas, berarti nilai umum seperti yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengikat nilai-nilai lainnya;

2.    Asas keterbukaan, berarti kesediaan memberikan informasi tentang penyelenggaraan IPDN kepada publik sepanjang tidak dilarang oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta terbuka menerima masukan;

3.    Asas profesionalitas, yaitu sikap menjunjung tinggi profesionalisme pemerintahan;

4.    Asas akuntabilitas, berarti bertanggungjawab kepada atasan dan publik;

5.    Asas akademik, berarti menjunjung tinggi intelektualitas;

6.    Asas efisiensi, berarti penghematan dan berusaha mencapai hasil terbaik dengan modal yang ada;

7.    Asas efektivitas, berarti berusaha mencapai tingkat keberhasilan tertinggi dengan cara dan alat yang baik dan benar;

8.    Asas kejujuran intelektual, adalah bagian dari etika akademik dalam penyelenggaraan pendidikan;

9.    Asas kepatutan, yaitu kepantasan, kelayakan, dan kesesuaian dengan tata kehidupan sosial budaya bangsa.


D.    Pedoman Pelaksanaan Pendidikan

Dalam pelaksanaan pendidikan IPDN yaitu:

1.    Kerangka Pokok Pendidikan

a.    Pembentukan kader pamong praja

Pembentukan pamong praja dilakukan melalui proses pendidikan dalam sistem nilai yang selanjutnya terjabar dalam kurikulum, program pengajaran, pelatihan dan pengasuhan.

b.    Pembinaan Bhineka Tunggal Ika

Upaya mewujudkan wawasan nusantara yang menyatukan cita-cita  bangsa, harus tercermin dalam sikap dan kepribadian para kader, dengan dasar pertimbangan kepamongprajaan:

1)    Pamong praja tumbuh dari bumi Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika.
2)    Eksistensi pamong praja dapat dipertanggungjawabkan dan secara rasional dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
3)    Pamong praja,  adalah kekuatan pemersatu semua unit kerja pemerintahan di daerah

c.    Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pamong praja dalam rangka menunjang kemajuan bangsa harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

2.    Didaktik Metodik dan Pedogogik Pendidikan

Implementasi ketentuan-ketentuan pokok pendidikan di atas diselenggarakan dengan menggunakan didaktik metodik dan pedogogik pendidikan pada tiga lajur konsentrik, yaitu:

a.    Lajur ilmu pengetahuan dan Teknologi, yaitu upaya pendidikan yang disajikan dalam mata kuliah-mata kuliah yang termasuk dalam kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), keilmuan dan keterampilan (MKK), mata kuliah keahlian berkarya (MKB), mata kuliah perilaku berkarya (MPB) dan mata kuliah berkehidupan bermasyarakat  (MBB). Lajur ini diarahkan untuk pembekalan pengetahuan dasar universal dalam ilmu tertentu yang mendukung kelompok subjek materi keahlian/profesi dan pengembangan ilmu pemerintahan.

b.    Lajur pembentukan keterampilan yaitu upaya pendidikan yang diterapkan dalam penguasaan pengetahuan teknis pemerintahan yang bersumber pada Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di atas, dalam bentuk kegiatan latihan dasar dan latihan lapangan, penerapan ilmu, seni, dan teknologi pemerintahan.

c.    Lajur pembentukan kepribadian, yaitu upaya pendidikan yang diarahkan pada penanaman disiplin dan kesegaran rohani/jasmani serta penanaman nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mendukung keberhasilan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendukung implementasi kebijakan publik, dan mendukung pelayanan kepada masyarakat. Lajur ini disajikan dalam bentuk kegiatan pengasuhan, dimana pada tahap pra pendidikan reguler dilakukan melalui kegiatan latihan dasar mental disiplin  praja (Latsarmendispra). Selama pendidikan dilakukan dalam bentuk tata kehidupan kampus dan kegiatan kurikuler, yang disajikan dalam bentuk bimbingan dan pembinaan kepribadian dalam membangun integritas yang dilandasi oleh dignity, friendship, dan obedience.

3.    Tata Kehidupan Kampus dan Bimbingan Kepribadian

a.    Pendidikan di IPDN diselenggarakan menurut tata kehidupan kampus yang bersumber dari:

1)    Keluarga, meliputi pengaruh dari orang tua, sanak saudara secara langsung maupun tidak langsung.
2)    Sekolah, meliputi pengaruh dari “Civitas Akademika” baik secara langsung, maupun tidak langsung.
3)    Masyarakat, meliputi pengaruh masyarakat secara keseluruhan.
4)    Pemerintah dan pemerintah daerah, pengaruh langsung dan tidak langsung dalam pembinaan.

b.    Bimbingan kepribadian yang digunakan yaitu:

Metode Among Asuh, yaitu metode umum pendidikan yang bersifat universal berlaku bagi setiap pendidikan nasional yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1)    Ing Ngarsa Sung Tulada, yang berarti interaksi asas kepemimpinan yang selalu mendahului dalam memberikan ketauladan.
2)    Ing Madya Mangun Karsa, yang berarti mendinamiskan dalam menumbuhkan kehendak.
3)    Tut Wuri Handayani, yang selalu mengikuti dan memberi semangat.


4.    Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan dirinci sebagai berikut:

a.    Tujuan institusional, yaitu Institut Pemerintahan Dalam Negeri bertujuan menyelenggarakan pendidikan kader pamong praja yang berwawasan negarawan, ilmuwan, profesional, dan demokratis dengan berdasarkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dengan memperhatikan lingkungan lokal, nasional, dan global sekaligus berfungsi sebagai lembaga peningkatan kemampuan dan keterampilan berbasis ilmu, seni dan etika dalam pelaksanaan tugas kedinasan pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil yang berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal.

b.    Tujuan Kurikuler, yaitu merupakan pernyataan terinci tentang kualifikasi hasil didik. Tujuan kurikuler yang memiliki triple-competence dalam bidang pemerintahan dalam negeri, dan pemerintahan daerah dengan kualifikasi sebagai berikut:

1)    Memiliki kepribadian serta kesadaran berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2)    Bersikap dan bertingkah laku yang mengandung kepribadian pamong praja.
3)    Berjiwa pengabdi dalam pelayanan, penentram, dan pengayom masyarakat.
4)    Mempunyai keahlian yang mendasar dan mendalam, guna memahami, menjelaskan, dan memecahkan masalah-masalah di bidang pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah sesuai dengan tingkatannya.
5)    Mempunyai pengetahuan dan kemampuan menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan, pembangunan, dan pelayanan di tingkat akar rumput atau satuan organisasi pemerintahan lainnya sampai pada tingkat pemerintahan di atasnya.

5.    Proses Pembelajaran

a.    Proses pembelajaran, mempunyai pengertian yang mencakup lima hal pokok sebagai berikut:

1)    Kegiatan yang harus dikerjakan oleh pendidik;
2)    Kegiatan yang harus dikerjakan oleh praja/mahasiswa;
3)    Tingkat kedalaman serta lingkup materi pembelajaran;
4)    Alat pembelajaran yang dipilih;
5)    Lingkungan akademik yang mendukung.

Pokok-pokok tersebut di atas menggambarkan interaksi edukatif praja/mahasiswa dengan kondisi lingkungan tempat belajar, yang sengaja dirancang dan diciptakan oleh perencana kurikulum.

b.    Unsur utama proses pembelajaran adalah:

1)    Tata pikir yaitu konstruksi pemikiran praja/mahasiswa yang sesuai dengan logika dan kaidah akademik;
2)    Tata laku, yaitu gambaran mengenai bentuk kemampuan praja/mahasiswa setelah menjalani proses pembelajaran;
3)    Internalisasi nilai-nilai kepamongprajaan.
4)    Sistematika proses pembelajaran, yaitu uraian mengenai garis besar lingkup pengetahuan, tatalaku dan internalisasi nilai-nilai kepamongprajaan.

6.    Organisasi Proses Pembelajaran

Organisasi proses pembelajaran adalah susunan pengetahuan yang diberikan, meliputi:

a.    Kesinambungan dari suatu mata pelajaran ke pembelajaran lainnya.
b.    Urutan derajat kerumitan dari yang mudah ke yang sukar, dan yang sederhana ke yang kompleks, dari yang riil ke abstrak.
c.    Keterpaduan atau integrasi dan interdependensi antara  kelompok-kelompok bidang pengetahuan dalam keseluruhan program maupun keterpaduan materi pembelajaran.
d.    Pengelompokkan mata pelajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku terdiri atas, kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan dan keterampilan, keahlian berkarya, dan cara berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan yang harus dicapai peserta didik dalam menyelesaikan pendidikannya.
e.    Ketetapan tentang bahan dan materi studi serta norma bagi praja/mahasiswa.
f.    Tenaga pendidik yang memadai, baik dalam arti kuantitas maupun kualitas sesuai Perundang-undangan yang berlaku.
g.    Keterpaduan tentang bahan dan materi studi serta norma.
h.    Penciptaan iklim pembelajaran yang kondusif bagi terlaksananya  kurikulum yang fleksibel sesuai dengan potensi perguruan tinggi kepamongprajaan.

7.    Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan pendidikan serta untuk memperoleh masukan bagi penyempurnaan materi, metode dan teknik penyajian termasuk alat bantu pendidikan. Di samping itu Evaluasi dilakukan oleh unsur-unsur  yaitu lembaga pendidikan, peserta didik, lembaga pengguna hasil didik dan lembaga penjaminan mutu.

8.    Kurikulum

Prinsip-Prinsip Kurikulum disusun dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,  yaitu :

a.    Direncanakan, dievaluasi, dan disempurnakan secara sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan secara berkala.
b.    Mendasarkan diri pada tujuan pendidikan IPDN.
c.    Menjamin adanya kesinambungan dan korelasi antara komponen-komponen tujuan pendidikan.
d.    Menjamin adanya kesinambungan pengalaman belajar.
e.    Disusun secara realistis yang berbasis kompetensi pamong praja dalam himpunan pengalaman belajar secara luwes agar selalu dapat menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan serta perkembangan ilmu dan teknologi.
 
BAB IV

SISTEM PENDIDIKAN


Sistem pendidikan  tinggi  kepamongprajaan meliputi ruang lingkup standar sebagai berikut:

1.    STANDAR ISI

Standar isi sistem pendidikan kepamongprajaan meliputi:

a.    Pembentukan kader pamong praja

Pembentukan pamong praja dilakukan melalui proses pendidikan dalam sistem nilai yang selanjutnya terjabar dalam kurikulum, program pengajaran, pelatihan dan pengasuhan.

b.    Pembinaan Bhineka Tunggal Ika

Upaya mewujudkan wawasan nusantara yang menyatukan cita-cita  bangsa, harus tercermin dalam sikap dan kepribadian para kader, dengan dasar pertimbangan kepamongprajaan:

1)    Pamong praja tumbuh dari bumi Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika.
2)    Eksistensi pamong praja dapat dipertanggungjawabkan dan secara rasional dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
3)    Pamong praja,  adalah kekuatan pemersatu semua unit kerja pemerintahan di daerah

c.    Implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pamong praja dalam rangka menunjang kemajuan bangsa harus dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

d.    Kurikulum

Kurikulum yaitu semua nilai, bahan (teaching materials) cara (metodik-didaktik) dan alat (software) yang digunakan dan dididikkan ke dalam peserta didik sebagai modal bagi pembentukan triple competence. Adapun tujuan kurikulum adalah:
1)    Tujuan kurikulum
2)    Mata pelajaran
3)    Uraian pokok pelajaran yang meliputi:
a)    Nama mata kuliah
b)    Tujuan proses pembelajaran
c)    Pokok bahasan yang tersusun secara sistimatis dan berkesinambungan
d)    Alokasi waktu
e)    Daftar bacaan/literatur
4)    Metode penyajian
5)    Alat bantu penyajian
6)    Evaluasi.


2.    STANDAR PROSES

a.     Proses pembelajaran, mencakup lima hal pokok sebagai berikut:

1)    Kegiatan yang harus dikerjakan oleh pendidik;
2)    Kegiatan yang harus dikerjakan oleh praja/mahasiswa;
3)    Tingkat kedalaman serta lingkup materi pembelajaran;
4)    Alat pembelajaran yang dipilih;
5)    Lingkungan akademik yang mendukung

Lima hal pokok di atas menggambarkan interaksi edukatif praja/mahasiswa dengan kondisi lingkungan tempat belajar, yang sengaja dirancang dan diciptakan oleh perencana kurikulum.


3.    STANDAR KOMPETENSI LULUSAN


a.    Pendidikan Akademik, meliputi:

3)    Program Sarjana

Program sarjana (S1) adalah pola pendidikan untuk membentuk kader-kader akademik pratama di bidang pemerintahan. Kurikulum pendidikan pada jalur ini berpusat pada kombinasi antara bestuurskunde  di atas dengan bestuurswetenschap,  yaitu Ilmu Pemerintahan yang mandiri, yang memiliki konstruksi sendiri, dan berhubungan interface dengan ilmu-ilmu yang lain (Kybernologi). Pembelajaran dengan kurikulum tersebut selain diarahkan pada pembentukan kader yang berkemampuan seperti pada program diploma (40%) juga diarahkan pada kemampuan akademik awal, yaitu  kemampuan staf dan manajerial (60%), sehingga hasil didik dapat dilibatkan dalam identifikasi dan pemecahan masalah, proses manajemen rendah (lower management), pembuatan kebijakan, penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi, dan sebagainya. Gelarnya S.IP.

Pendidikan  pada pola ini masih menggunakan jalur pengajaran, pelatihan dan pengasuhan, disertai dengan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, etika akademik, dan otonomi keilmuan dalam batas-batas posisinya sebagai kader kepamongprajaan.
 
3)    Program Pascasarjana

Program pascasarjana terdiri dari Program Magister (S2), Program Doktor (S3), dan Program Profesi Kepamongprajaan.

a)    Program Magister (S2)

Program magister adalah pola pendidikan untuk membentuk tenaga akademik madya di bidang pemerintahan. Kurikulum pendidikan pada pola ini sepenuhnya berpusat pada Ilmu Pemerintahan yang mandiri yang memiliki konstruksi sendiri (bestuurswetenschap). Konstruksi dengan pendekatan manusia dengan lingkungannya diberi sebutan Kybernologi. Pembelajaran dengan kurikulum tersebut  selain diarahkan pada pembentukan tenaga akademik yang berkemampuan sarjana seperti di atas (40%) juga diarahkan pada kemampuan staf paripurna (60%), sehingga hasil didik mampu menggunakan teori dalam identifikasi dan pemecahan masalah, siap terlibat dalam pekerjaan pelatihan dan pengembangan (training and developmet) penelitian dan pengembangan (research and development) pembuatan dan implementasi kebijakan, penyusunan dan pelaksanaan rencana. Gelarnya M.Si. Pendidikan pada pola ini sepenuhnya menggunakan akademik, yaitu kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di bawah rambu-rambu etika akademik.

b)    Program Doktor (S3)

Program Doktor adalah pola pendidikan untuk membentuk tenaga akademik utama di bidang pemerintahan. Kurikulum pendidikan pada pola ini berpusat pada ilmu-ilmu pemerintahan yang mandiri dan memilik konstruksi sendiri (bestuurswetenschappen) sebagaimana terlihat pada pohon–ilmu (science-tree) kybernologi.
Pembelajaran dengan kurikulum tersebut diarahkan pada pembentukan tenaga akademik yang mampu melakukan pekerjaan akademik secara mandiri, dan berkemampuan mengidentifikasi masalah dengan pendekatan kualitatif, merekonstruksi teori, memproses invensi dan inovasi, menguasai Filsafat Ilmu, dan Metodologi Ilmu Pemerintahan.

Pendidikan pada pola ini sepenuhnya menggunakan akademik, yaitu kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, di bawah kontrol etika akademik dengan hasil didiknya Doktor Pemerintahan.

b.    Pendidikan Vokasi

Pendidikan dilaksanakan melalui program Diploma I, II, III, dan IV guna membentuk kader-kader profesional di bidang pemerintahan. Kurikulum pada pola ini berpusat pada  bestuurskunde (ilmu Pemerintahan Terapan), yaitu kombinasi sisi aksiologikal berbagai disiplin yang akrab dengan pemerintahan seperti ilmu politik, ilmu Administrasi Publik, Ilmu Ekonomi, Ilmu Hukum, Sosiologi, dan sebagainya. Pembelajaran di sini diarahkan pada pembentukan kemampuan keterampilan teknik-administratif-artistik dan operasional dalam menjalankan tugas demi pencapaian tujuan organisasional dengan gelar Sarjana Sains Terapan Pemerintahan atau SSTP (DIV).

c.    Pendidikan Profesi Kepamongprajaan.

Pendidikan Profesi Kepamongprajaan dilakukan melalui program spesialisasi kepamongprajaan. Untuk itu pembelajaran dengan kurikulum diarahkan pada pembentukan tenaga profesional yang mampu melakukan pekerjaan kepamongprajaan. Pendidikan profesi kepamongprajaan ini menampung para Sarjana dari berbagai disiplin ilmu, dididik selama 9 bulan sampai dengan 1 tahun dengan materi managerial administrasi, seni dan teknologi pemerintahan serta pemerintahan daerah. Lulusan pendidikan profesi kepamongprajaan ini diberikan sertifikat kepamongprajaan.

 
4.    STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN


a.    Tenaga Pendidik (tenaga akademik)

Tenaga pendidik (tenaga akademik), yaitu tenaga yang memiliki kompetensi mengajar sesuai dengan standar kompetensi yang diatur beradasarkan peraturan yang berlaku sebagai dosen, dan memiliki kemampuan akademik lainnya yaitu melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3)    Tenaga pendidik terdiri dari:

a)    Tenaga pendidik tetap yaitu tenaga yang berasal dari tenaga organik IPDN,yang secara fungsional bertugas untuk mengajar. Tenaga pendidik tetap terdiri dari tenaga pendidik dengan kualifikasi pengajar (dosen).

b)    Tenaga pendidik tidak tetap yaitu tenaga pengajar yang berasal dari luar lingkungan IPDN, baik yang berasal dari pejabat-pejabat pemerintah pusat dan daerah, maupun dari perguruan tinggi.

c)    Peranan tenaga pendidik

Peranan tenaga pendidik sebagai fasilitator dan katalisator proses pembelajaran praja/mahasiswa agar mempunyai kesadaran, kemauan dan aktivitas sendiri. Tenaga pendidik harus mampu memberi motivasi dan mendorong minat belajar praja/mahasiswa  yang menjadi anak didiknya serta mampu menciptakan, memilih dan memanfaatkan alat proses pembelajaran.

d)    Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab

1)    Tenaga pendidik bertugas mengajar, melatih dan mengasuh atau membimbing praja/mahasiswa dalam rangka pembentukan dan pengembangan intelektual, keterampilan dan kepribadian kader pamong praja.

2)    Kewajiban tenaga pendidik:

a.    Melaksanakan tugas mengajar, melatih dan mengasuh sesuai denagnkompetensi masing-masing berdasarkan peraturan yang beralku dengan berpedoman pada kurikulum dan kalender akademik secara terkoordinasi.
b.    Mengadakan evaluasi pengajaran, pelatihan dan pengasuhan.
c.    Membimbing praja/mahasiswa dalam pengetahuan, keterampilan dan berkepribadian.
d.    Membimbing dan membina tenaga pendidik baru.
e.    Melakukan penelitian, pengkajian, dan pemecahan masalah secara ilmiah dalam rangka mengembangkan pengetahun.
f.    Meningkatkan kemampuan akademik, profesi, metode dan teknik pendidikan.
g.    Menjalin kerjasama dengan tenaga pendidik lain.
h.    Secara aktif turut serta dalam penyusunan kurikulum, proses pembelajaran, pokok pelajaran dengan tenaga pendidik lain.
i.    Memelihara dan meningkatkan disiplin, loyalitas, dan kepribadian teladan.
j.    Memahami dan mentaati ketentuan peraturan ekdinasan dan akademik yang berlaku.

3)    Tanggung Jawab

Tenaga pendidik bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan di IPDN

e)    Persyaratan, Pembinaan dan Kaderisasi

Dalam rangka mendapatkan hasil pendidika secara optimal, maka tenaga pendidik harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

1)    Persyaratan Tenaga Pendidik
a)    Persyaratan umum, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b)    Persyaratan khusus, sebagaimana peraturan yang beralaku pada IPDN.

2)    Pembinaan tenaga pendidik
Pembinaan tenaga pendidik IPDN dilaksanakan sesuai dengan menajemen sumber daya akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum maupun khusus di lingkungan IPDN.

3)    Kaderisasi tenaga akademik dilakukan terencana dan berkesinambungan.

b. Tenaga Pelatih
Tenaga pelatih adalah tenaga pendidik yang melatih keterampilan Praja dan Mahasiswa dengan standar kompetensi pelatih sesuai keahlian masing-masing yang dan secara profesional mampu mengampu materi pelatihan tertentu sesuai kebutuhan profesi tenaga pelatih yaitu Widyaiswara, para pejabat fungsional, dan para praktisi dibidang pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

c. Tenaga Pengasuh
Tenaga Pengasuh adalah tenaga pendidik yang bertugas mengasuh Praja atau Mahasiswa IPDN sesuai dengan ketentuan model dan sistem pengasuhan yang telah ditetapkan di IPDN. Tenaga pengasuh harus memenuhi standar kompetensi pengasuh yang ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di IPDN.

5.     STANDAR SARANA DAN PRASARANA


Prasarana dan Sarana Pendidikan berperan dalam usaha menciptakan proses pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran dan kurikulum. Prasarana dan Sarana Pendidikan berupa ruang dan bangunan,  alat-alat  pembelajaran, fasilitas pendidikan, kepustakaan, dan laboratorium pemerintahan praktek lapangan kehutanan, pertanian, perikanan, peternakan, agrikultural, pelestarian lingkungan, dan lain-lain yang ¬+ 200 Ha di sekitar kampus IPDN, laboratorium binaan pemerintahan dan pemerintahan daerah.

a)    Ruang dan Bangunan
Adalah semua ruang dan bangunan baik untuk kepentingan pengajaran di kelas, workshop, laboratorium, asrama, kantor, perumahan, tempat bangunan olahraga, dan fasilitas lainnya yang terletak di Jatinangor Sumedang  dan di Cilandak Jakarta.

b)    Alat Proses Pembelajaran
Adalah semua alat yang secara langsung membantu terlaksananya penyajian pelajaran secara efisien baik dalam pelajaran di ruang kelas, kelas lapangan, di laboratorium, bengkel maupun pada kegiatan operasi latihan di lapangan.

c)    Fasilitas Pendidikan
Adalah semua sarana yang secara tidak langsung membantu pelaksanaan pendidikan, meliputi fasilitas yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

1)    Perpustakaan
Adalah sarana pendidikan antara lain berupa buku, majalah, diktat, brosur dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pendidikan.

2)    Laboratorium Pemerintahan

Adalah sarana yang secara langsung dapat memberikan informasi dan visualisasi, pengayaan pengetahuan mengenai penyelenggaraan (tata laksana) pemerintahan dan pegembangan ilmu pemerintahan, Perdes, Perda, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan pejabat berwenang dalm kebijakan publik.

3)    Laboratorium Bahasa dan Komputer.

Adalah sarana yang secara langsung dapat memberikan informasi, visualisasi, dan keterampilan berbahasa dan penguasaan teknologi dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pegembangan ilmu pemerintahan.

4)    Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 

Lembaga penjaminan mutu pendidikan yang berfungsi mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi seluruh proses pendidikan dan menyampaikan feedback (feedforward) secara akuntabel sebagai unit pelaksana teknis.


5)    Unit Pelaksana Teknis lainnya sesuai ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan di IPDN.


d)    Penentuan kebutuhan prasarana dan sarana pendidikan, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1)    Survey dan inventarisasi prasarana dan sarana yang sudah ada;
2)    Evaluasi terhadap prasarana dan sarana yang ada;
3)    Perencanaan;
4)    Penentuan prioritas;
5)    Pelaksanaan pengadaan;
6)    Pemeliharaan dan perawatan;
7)    Pengembangan sesuai kebutuhan pendidikan.


6.     STANDAR PENGELOLAAN


a.    Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan merupakan rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian operasional pendidikan untuk mencapai ketertiban secara sistematis mengenai pelaksanaan pendidikan sesuai tujuan pendidikan.

b.    Ruang lingkup administrasi penyelenggaraan pendidikan meliputi:
1)    Perencanaan
2)    Organisasi dan Tatalaksana
3)    Bimbingan dan Pengarahan
4)    Koordinasi
5)    Pengawasan
6)    Komunikasi
7)    Sinkronisasi

c.    Pola Pelayanan
Yaitu kegiatan yang meliputi:
1)    Akademik;
2)    Tata Usaha;
3)    Perbekalan;
4)    Kepegawaian;
5)    Keuangan;
6)    Keprajaan dan kemahasiswaan;
7)    Kepelayanan lainnya sesuai kebutuhan pendidikan


d.    Manajemen pendidikan
Manajemen pendidikan, terdiri dari :


1)    Unsur Lini, meliputi Rektorat, Fakultas, Jurusan/Program Studi, Lembaga, dan unit pelaksana teknis serta pascasarjana.
2)    Unsur Staf, terdiri dari Senat, Biro, Bagian, Sub Bagian, Kepala Satuan, dan Pengasuh.


 
7.     STANDAR PEMBIAYAAN

Pembiayaan operasional pendidikan bersumber dari APBN serta bantuan lain yang sah dan tidak mengikat, untuk kemajuan pendidikan di IPDN.

8.     STADAR PENILAIAN

a.     Pengawasan dan pengendalian

1)    Tenaga pendidik
Pengawasan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana semua tenaga pendidik telah menyusun ikhtisar pendidikan atau persiapan mendidik, yang sesuai dengan tujuan proses pembelajaran masing-masing bidang pendidikan. Untuk ini semua pendidik diwajibkan mengumpulkan menyusun, mengembangkan dan merevisi bahan pokok pendidikan pada semester yang sedang berlangsung.
Sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester dilakukan peninjauan dan penelaahan terhadap pokok pendidikan yang telah dibuat, agar dapat lebih disempurnakan untuk dapat mencapai tujuan selanjutnya pengawasan terhadap tenaga pendidik adalah seberapa jauh tenaga pendidik tersebut menepati jadwal pelaksanaan pendidikan direncanakan dan menyiapkan bahan ajar pada setiap tahapan dan proses belajar mengajar.

2)    Praja/mahasiswa
Dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui penguasaan, pemahaman dan pengembangan terhadap tujuan pendidikan, untuk itu disyaratkan:
a)    Seluruh proses dan tahapan kegiatan pendidikan harus diikuti Praja/Mahasiswa;
b)    Turut serta aktif dalam proses pendidikan;
c)    Harus memenuhi hasil evaluasi sekurang-kurangnya dengan IP 2,00 untuk setiap mata kuliah, pelatihan, dan pengasuhan;
d)    Toleransi kehadiran dalam kegiatan belajar mengajar untuk dapat mengikuti ujian sekurang-kurangnya 75% hadir.

b.    Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang berfungsi mengendalikan, mengawal dan mengevaluasi seluruh proses pendidikan dan menyampaikan feedback (feedforward) yang akuntabel.
 
c.    Evaluasi
Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan pendidikan serta utnuk memperoleh masukan bagi penyempurnaan materi, metode dan teknik penyajian termasuk alat bantu pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membentuk arus  informasi dan komunikasi yang sehingga membutuhkan pelayanan dan pemenuhan yang optimal. Evaluasi dilakukan oleh tiga lembaga yaitu lembaga pendidikan, peserta didik/alumni, dan lembaga pengguna hasil didik. Evaluasi dapat dibedakan sebagai evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal meliputi evaluasi terhadap praja/mahasiswa yang dibandingkan dengan tujuan pendidikan, efisiensi dan efektivitas program pendidikan tersebut. Evaluasi eksternal, yaitu kegiatan untuk menilai kemampuan hasil pendidikan dengan tuntutan tugas sebagai pamong praja. Kegiatan evaluasi pendidikan, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V

PELAKSANAAN PENDIDIKAN

1.    Proses pendidikan pada hakekatnya merupakan interaksi dari beberapa kegiatan atau faktor yang satu sama lain saling berkaitan secara erat dan secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang bulat dan utuh.

2.    Unsur penting di dalam pelaksanaan pendidikan adalah:

a.    Perumusan Tata laku hasil didik atau tujuan proses pembelajaran
b.    Bentuk upaya pendidikan
c.    Pentahapan pendidikan
d.    Struktur waktu dan beban pendidikan
e.    Penyusunan kurikulum
f.    Metode penyajian
g.    Pengawasan dan pengendalian
h.    Sarana dan pengendalian pendidikan
i.    Metode evaluasi
j.    Administrasi penyelenggaraan pendidikan
k.    Pedoman kegiatan penelitian dan pengembangan (validasi dan pengembangan)
l.    Dan lain-lain sesuai kebutuhan pendidikan.

2.    Pola Pendidikan

Pendidikan dilaksanakan melalui tiga pola pendidikian yang bersifat konsentrik meliputi:

a.    Pengajaran, yaitu upaya pendidikan yang berbentuk kuliah, diskusi, pemecahan masalah dan penugasan di kelas dengan sasaran untuk memberikan pemahaman pengetahuan teoritis dan pragmatis  bidang ilmu pemerintahan pada umumnya dan pemerintahan dalam negeri serta pada pemerintahan daerah pada khususnya, serta ilmu lain sebagai bahan analisis pemecahan masalah-masalah pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Upaya pendidikan melalui lajur pengajaran dilakukan dengan menggunakan berbagai metode penyajian yang mendukung tercapainya proses yang efektif.

b.    Pelatihan, merupakan proses pemberian keterampilan teknis tertentu sehingga praja dapat melaksanakan tugas-tugas kedinasan secara efektif pada semua tingkatan pemerintahan.

c.    Pengasuhan, merupakan proses pembentukan kepribadian praja yang sesuai dengan nilai-nilai kepamongprajaan.

3.    Pentahapan Pendidikan

Untuk mencapai kualifikasi hasil didik sebagaimana yang dirumuskan dalam tujuan kurikuler maka proses pendidikan dengan tahapan sebagai berikut:

a.    Tahap penanaman, adalah tahap menanamkan nilai-nilai dasar kepemimpinan kepamongprajaan dan nilai-nilai dasar profesi serta penguasaan olah pikir dan atau dasar-dasar keterampilan sebagai persiapan menerima pengetahuan yang bersifat teknis dan latihan lanjutan.

b.    Tahap penumbuhan, adalah tahap penumbuhan kesadaran terhadap nilai-nilai dasar kepamongprajaan, dengan menumbuhkan nilai dasar di atas dan memantapkan olah pikir serta dan atau keterampilan sebagai persiapan menerima pengetahuan yang bersifat teknis dan latihan lanjutan.

c.    Tahap pengembangan, adalah tahap pengembangan penghayatan nilai kepamongprajaan dengan mengembangkan penguasaan pengetahuan teknis dan atau keterampilan yang berhubungan dengan profesinya.

d.    Tahapan pemantapan, adalah tahap memantapkan nilai-nilai dari kepamongprajaan melalui penguasaan pengetahuan dan atau keterampilan, agar mampu menerapkan secara langsung dalam penugasan.

4.    Unsur Pokok Pengajaran

Unsur pokok pengajaran adalah sarana pengendalian yang meliputi:

a.    Susunan mata pelajaran;

b.    Matrik untuk menggambarkan alokasi waktu tiap mata pelajaran beserta pentahapan dalam semester;

c.    Bentuk penyajian: kuliah dan praktek


5.    Beban dan Masa Pendidikan

a.    Pendidikan Akademik yang dilaksanakan melalui program sarjana dengan beban pendidikan sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS dengan masa pendidikan dijadwalkan 8 semester dan selama-lamanya 10 semester, program pascasarjana (S2) berkisar antara 36 – 50 SKS dengan masa pendidikan antara 4 sampai 10 semester dan program doktor (S3) sekurang-kurangnya 40 SKS dengan masa pendidikan antara 4 sampai 10 semester.

b.    Pendidikan Vokasi dengan Program DI (2 semester), DII (4 semester), DIII (6 semester), dan DIV dengan beban pendidikan sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS dengan masa pendidikan dijadwalkan 8 semester dan selama-lamanya 10 semester.

c.    Pendidikan Profesi dengan program Kepamongprajaan dengan masa pendidikan antara 9 sampai dengan 12 bulan.

6.    Kalender Akademik

Kalender akademik adalah sarana pengendalian yang memuat rencana penggunaan atau pengisian waktu pendidikan lengkap dengan jadwal pelaksanaan selama 1 (satu) tahun.


 
BAB VI

VALIDASI DAN PENGEMBANGAN


1.    Validasi

a.    Validasi adalah kegiatan untuk menilai kemampuan hasil didik, dibandingkan dengan tuntutan tugas yang dibebankan oleh pengguna (user). Oleh karena itu, Rencana Induk Pengembangan sebagai suatu sistem perlu senantiasa diamati dan dikaji terus menerus, sehingga dapat diperoleh masukan (umpan balik) bagi penyempurnaannya.

b.    Faktor-faktor yang merupakan fokus pengamatan, dan pengkajian meliputi falsafah, peserta, materi/kurikulum, tenaga pengajar, prasarana dan sarana, administrasi pedidikan dan penetapan waktu pendidikan serta faktor pendukung lainnya.

c.    Falsafah pendidikan sangat erat kaitannya dengan arah dan tujuan serta kualifikasi hasil didik yang  hendak dicapai. Berubahnya falsafah pendidikan ini membawa pengaruh terhadap perubahan isi dan kualifikasi hasil didik.

d.    Peserta pendidikan merupakan subyek dan obyek pendidikan yang harus memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan. Ini erat kaitannya dengan masalah rekrutmen dan sasaran kebutuhan pegawai (Man Power Planning) serta pembinaan karier (career planning) dan spesifikasi peserta, baik secara akademik maupun non akademik.
e.    Materi/kurikulum pada prinsipnya merupakan penjabaran dari tujuan kurikuler  pendidikan. Berubahnya tujuan kurikuler, membawa akibat berubahnya materi/kurikulum. Perubahan materi tersebut juga dapat diakibatkan dari adanya perubahan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

f.    Tersedianya tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi persyaratan dan dalam jumlah yang cukup akan sangat mendukung kelancaran dan ekfetivitas Proses Belajar Mengajar. (PBM).

g.    Prasarana dan sarana pendidikan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas yang baku merupakan faktor yang menentukan kelancaran dan efektivitas PBM.

h.    Administrasi merupakan salah satu faktor yang perlu mendapat pengamatan dan pengkajian, karena faktor ini akan memberikan arah dan pedoman operasional dan proses pendidikan.


2.     Pengembangan

a.    Strategi Pengembangan

Langkah awal strategi pengembangan adalah melalui pendefinisian tujuan (goal) dan kompetensi yang jelas, yaitu kompetensi calon peserta didik sebagai agen perubahan (agent of change). Peserta didik dituntut untuk mengiringi proses pembangunan yang berkembang terus menerus. Sebagai agent of change dibentuk untuk memiliki kompetensi utama dan kompetensi pendukung. Dalam rangka menghasilkan alumni sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka IPDN  dikembangkan dan diperkuat menjadi sebuah institusi yang mampu memberikan bekal optimal kepada peserta dan sekaligus membangun kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan atau menjadikan IPDN sebagai center of knowledge dengan memperkuat aspek internal dan eksternal.

b.    Pengembangan Internal

Aspek Internal dimaksud meliputi:

1.    Sistem Pembelajaran yang terdiri dari:
a)    Tenaga Pendidik dan Kependidikan
b)    Kurikulum-Silabus
c)    Sistem Evaluasi

2.    Infrastruktur yang terdiri dari:
a)    Laboratorium (Pemerintahan, Komputer, bahasa) dan Musium
b)    Perpustakaan (Digital dan Konvensional)
c)    Pusat Informasi:
1)    Regulasi, peraturan perundangan, tatalaksana dan tata kelola pemerintahan
2)    Teknologi Tepat Guna
3)    Ilmu Pemerintahan:
(a)    Metode
(b)    Best practice
d)    E-learning :
1)    Content (tutorial, referensi, link)
2)    Media Elektronik (video, audio, teks)
3.    Suprastruktur berupa regulasi-regulasi
4.    Sumber daya yang terdiri dari:
a)    Sumber Daya manusia
b)    Dana
c)    Barang Investasi dan
d)    Kepemimpinan

c.     Pengembangan Eksternal

Aspek eksternal meliputi:

1.    Alumni berupa jejaring Alumni

2.    Kerjasama:

a)    Pengabdian kepada masyarakat
b)    Kerjasama pendidikan
c)    Fasilitasi-advokasi


3.    Langkah-langkah Pengembangan

Upaya mewujudkan IPDN sebagai center of knowledge, maka unsur-unsur pendidikan yang meliputi sistem pembelajaran, infrastruktur. Suprastruktur dan sumber daya yang ada dikembangkan melalui langkah strategis sebagai berikut:

a.    Memperkuat proses manajemen data gathering, plan, do, check, action dan reporting

b.    Memperkuat sistem yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT), berupa:

1)    Sistem Informasi
2)    Data dan knowledge base
3)    Simulator
4)    Jaringan komputer dan komunikasi

c.    Memperkuat pengembangan dan penguasaan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang terkait dan sangat dibutuhkan oleh praja bila mereka bekerja di masyarakat.

d.    Memperkuat hubungan dengan unsur eksternal, melalui jejaring alumni, kerjasama-kerjasama yang terkait dengan kompetensi IPDN, pengabdian kepada masyarakat, fasilitas dan advokasi.

4.    Pengembangan Sistem Pendidikan

Pengembangan potensi tenaga pengajar, pelatih dan pengasuh dilakukan melalui rencana strategis peningkatan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan kuantitas dengan memperhatikan perbandingan antara tenaga kependidikan dan peserta didik. Peningkatan kualitas melalui studi lanjut, seminar, TOT, tugas belajar, Work shop yang berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas pengajar, pelatih dan pengasuh. Pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar perfomansi tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap kompetensi Pamong Praja.

Melakukan akreditasi bersama BAN-PT Departemen Pendidikan Nasional dalam rangka Broad Bases Education (BBE) (kebijakan diknas dalam mewujudkan peningkatan mutu belajar) standard nasional akademik, Sertifikasi tenaga dosen dan fungsional Pamong Pengasuh. Program KBK menggunakan konsep BBE yang berorientasi life skill (BBE-LS) (pendidikan berbasis masyarakat luas). Mendayagunakan semua potensi sumber belajar yang dimiliki IPDN dengan dukungan pemerintah, Pemda, dan masyarakat baik yng direncanakan untuk kepentingan belajar (learning resourcess by design) maupun yang dimanfaatkan/aplikasikan  (learning resourcess by a utilization). Reorientasi pembelajaran (class room reform) sebagai salah satu implementasi BBE-LS. Tenaga pendidikan memegang peran penting agar output pendidikan Pamong praja dapat memiliki kompetensi yang dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (memahami vs menghafal); fungsi-fungsi hakiki pemerintahan, services, development dan empowerment. Untuk pendidikan kader manajemen birokratik, sentralistik masih relevan karena sebagai salah satu soko guru katup pengaman NKRI dengan pemanfaatan potensi keunggulan daerah.

Output yang diharapkan sebagai salah satu kompetensi pamong praja dalam pendidikan kader ini adalah menuntut peserta didik mandiri sehingga perlu kecakapan hidup (life skill) melalui muatan, proses pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan (membentuk watak dan etos).


5.    Strategi Pendidikan Kepamongprajaan

Pelaksanaan strategi pendidikan kepamongprajaan difokuskan pada:

a.    Reorientasi pembelajaran menuju pembelajaran dan evaluasi yang efektif.

b.    Pengembangan budaya birokrasi yang memiliki etos kerja profesional dan etis visioner dalam kepemimpinan

c.    Peningkatan efektivitas management institut.

d.    Penciptaan hubungan yang harmonis dan sinergis antara IPDN dengan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Masyarakat/orang tua.

e.    Pengisian muatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan pemerintah daerah dan dinamika masyarakat.

f.    Pemberdayaan IPDN sebagai salah satu komponen Departemen Dalam Negeri dengan pelimpahan kewenangan pada institut untuk hal-hal peningkatan dan penataan personal, sarana dan prasarana dengan pendekatan bottom-up berdasarkan pada need assessment untuk diharapkan mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi peningkatan mutu pendidikan.

g.    Dukungan dana operasional untuk mampu meningkatkan kinerja berupa bantuan imbal swadaya dari pemerintah daerah maupun sharing cost dari orang tua/masyarakat dalam bentuk barang dan jasa yang disediakan oleh masyarakat yang sah dan tidak mengikat.

h.    Kepemimpinan institut dituntut untuk aktif, kreatif, reaktif, dan inovatif karena itu harus sangat memahami dan mengetahui kondisi institut  yang nyata mengacu pada visi dan misi yang dibentuk.

i.    Perlu dibentuk wadah komunikasi profesi yang diperlukan dalam rangka memberikan kontribusi pada peningkatan keprofesionalan para pendidik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan pemerintahan.

j.    Peningkatan program penelitian dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dengan kajian-kajian stratejik mengupayakan jawaban atas permasalahan yang ada pada masyarakat secara terarah, terpadu dan penataan kegiatan yang bersifat operasional sehingga dapat mempertegas peran dari institut, serta menata mekanisme penyebarluasan hasil penelitian baik dalam jurnal internal pada lembaga maupun jurnal yang bersifat nasional dan internasional.

k.    Peran agents of change semakin kuat apabila peserta didik diperkuat bekal pengetahuan dan internalisasinya melalui center of knowledge. Sebaliknya center of knowledge akan semakin berkembang pesat apabila selalu memperoleh sumber informasi riset dan pengalaman lapangan dari peran agents of change, sehingga diperlukan penguatan IPDN dan Peserta didik agar memiliki kapabilitas dan pengetahuan yang unggul.


l.    Peningkatan pengabdian pada masyarakat, dilakukan dalam bentuk penerapan hasil penelitian, keterampilan, pelatihan dan program pendidikan yang diperoleh baik oleh pendidik maupun peserta didik serta melakukan kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan PL I, PL II, PL III serta Penelitian dan Magang dalam rangka meningkatkan pemanfaatan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat mengeliminir kesenjangan pengetahuan dan keterampilan dalam masyarakat.

m.    Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, silabus dan evaluasi dilakukan dengan perancangan kurikulum yang relevan dengankebutuhan pengguna alumni yang berorientasi ke masa depan dengan memperhatikan dinamika pemerintahan dan masyarakat yang didasarkan pada pohon ilmu yang kokoh, penyempurnaan berkelanjutan, fleksibel dan berwawasan yang luas. Implementasi kurikulum dapat menumbuhkan tanggung jawab dan partisipasi praja untuk belajar menilai dan mempengaruhi kebijakan umum (public policy) serta berperan serta dalam berbagai kegiatan, baik di selama pembelajaran, di kantor tempat bekerja dan di masyarakat. Penyusunan kurikulum berbasis kompetensi tersebut di atas dengan karakteristik; (1) sistem belajar dengan modul; (2) menggunakan keseluruhan sumber belajar; (3) pengalaman lapangan; (4) strategi individual personal; (5) kemudahan belajar; dan (6) belajar tuntas.


6.    Pengembangan Infrastruktur

a.    Pengembangan Kampus Daerah

Pengembangan Kampus IPDN di daerah dalam rangka operasionalisasi Program Studi IPDN di Kampus Daerah yaitu Bukittinggi Sumatera Barat, Pekanbaru Riau, Makassar Sulawesi Selatan, Manado Sulawesi Utara, serta daerah-daerah lainnya sesuai kebutuhan.

b.    Pengembangan Laboratorium
Pada tahun 2009 – 2013 akan dibangun Laboratorium terpadu meliputi:

1)    Profil/Studio Teknis Pemerintahan Nasional;
2)    Profil/Studio Teknis Pemerintahan Provinsi;
3)    Profil/Studio Teknis Pemerintahan Daerah NAD;
4)    Profil/Studio Teknis Pemerintahan Papua dan Irjabar;
5)    Profil/Studio Teknis Pemerintahan DKI Jakarta;
6)    Profil/Studio Teknis Pemerintahan D.I. Jogyakarta;
7)    Profil/Studio Teknis Pemerintahan Kabupaten/Kota;
8)    Profil/Studio Teknis Pemerintahan Kecamatan;
9)    Profil/Studio Teknis Pemerintahan Desa/Kelurahan.
10)    Sarana dan Prasarana Agro Foresty (Hutan Nasional);
11)    Sarana dan Prasarana Pertanian Terpadu (Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan);
12)    Studio Teknis Tehnologi Tepat Guna (TTG);
13)    Pertanian dengan pola green house;
14)    Program dan kegiatan pelestarian lingkungan.

c.    Pengembangan Perpustakaan

E-Library atau digital library menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi perpustakaan dalam melakukan pelayanan terhadap anggota berupa daya jangkau layanan yang bersifat global tidak terbatas, efektivitas, dan efisiensi layanan, pengayaan materi atau content dan kemudahan penggunaan (usability) baik bagi anggota maupun bagi pustakawan.
Cakupan E-Library meliputi beberapa aspek, diantaranya pengadaan materi atau content digital, penyusunan catalog, dan pengarsipan, pengembangan sistim aplikasi, penyelenggaraan sistim komunikasi data, serta pemeliharaan dan pembaharuan data dalam jangka panjang.

d.    Pengembangan Pusat Informasi

Pada tahun 2009-2013 dirancang untuk pengembangan pusat informasi dengan tujuan yang dapat memberikan manfaat, guna:

1)    Menyiapkan grand design pengembangan e-campus di IPDN;
2)    Menyiapkan implementasi pengembangan e-campus di IPDN, yang meliputi infrastruktur, komunikasi, dan sistim informasi yang diperlukan.

Adapun pengembangan dimaksud diharapkan dapat memberikan manfaat, guna:

1)    Memberikan arah bagi pengembangan e-campus bagi IPDN, sehingga mampu mendukung peran agent of change dan centre of knowledge.
2)    Civitas akademika memiliki sarana untuk menerapkan secara langsung pemanfaatan tehnologi informasi dalam tugas dan pekerjaan sehari-hari.
3)    Memperkuat jaringan alumni untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya.
4)    Meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional kampus.
5)    Meningkatkan efektivitas komunikasi dan koordinasi dengan unsur-unsur yang terkait dengan IPDN, daerah pengirim Praja, orang tua Praja, dan lain-lain sesuai kebutuhan pendidikan.
6)    Memberikan sarana untuk pelaksanaan eksperimen tehnologi dan simulasi-simulasi yang terkait dengan pembangunan daerah.

Untuk mencapai e-campus sebagaimana diuraikan diatas terdapat 3 (tiga) aspek yang dikembangkan oleh IPDN, yaitu:

1)    Pengembangan infrastruktur, yang meliputi :

(a)     Pembangunan jaringan (fully network) dalam bentuk wire, wireless, voice, data dan hotspot.
(b)    Pembangunan server computer.
(c)    Penyedian koneksi internet (internet conection)

2)    Sistim informasi yang terintegrasi meliputi:

(a)    Data akademis (materi perkuliahan, nilai, kegiatan perkuliahan)
(b)    Data Praja (data pribadi, asal daerah, prestasi, dll)
(c)    Data alumnus (asal, tempat kerja, jenjang karier, dll)
(d)    Data Dosen (satuan acara perkuliahan, ruang perkuliahan, tim dosen, kemajuan pelaksanaan perkuliahan, dll)
(e)    E-library (perpustakaan elektronik yang mempermudah akses peserta didik maupun rujukan bagi perguruan tinggi lainnya)
(f)    Sistim Informasi (simulator) pembangunan daerah dan E-government
(g)    Sistim informasi lain yang dapat dikembangkan yang terkait dengan mata kuliah dan mata pelatihan yang ada.

3)    Komunikasi dan keamanan, meliputi:

(a)    Voice over Internet Protokol (VOIP) dan Virtual Private Network (VPN) untuk efisiensi biaya komunikasi dalam kampus;
(b)    Video Comferencing with date untuk perkuliahan dan seminar jarak jauh.
(c)    Pengawasan situasi dalam kampus Cilandak dan Kampus Jatinangor dengan menggunakan Close Circuit Television (CCTV).
(d)    Smart Card untuk kebutuhan civitas akademika


7.    Rencana Pengembangan Sarana Pendukung Pada Tahun 2009-2013

a.    Konsep kampus terpadu, yaitu:

1)    Peserta Didik, Tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan berada atau tinggal dalam komplek kampus.

2)    Prasarana dan Sarana direncanakan dilengkapi secara terintegrasi, meliputi prasarana dan sarana proses bel;ajar mengajar, perkantoran atau gedung Rektorat, tempat tinggal asrama peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

a)    Pembangunan Wisma Pengasuh dan guest house  untuk fasilitasi supervisi dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, lembaga legislative dan pengawasan.
b)    Gedung olahraga/kesenian yang dipergunakan untuk kegiatan :
(1)    Kegiatan kesenian daerah dari berbagai daerah di Nusantara termasuk peralatan/ perangkatnya.
(2)    Kegiatan olahraga bulutangkis, tenis meja (indoor) dan lain-lain.
(3)    Kolam renang (sarana ini sangat penting untuk antisipasi menthal block praja.

c)    Fasilitas Kesehatan Praja
Fasulitas kesehatan untuk praja masih perlu penambahan sarana dan prasarana berupa :
(1)    Satu Unit mobil ambulance
(2)    Satu Unit mobil jenazah
(3)    Laboratorium kesehatan
(4)    Ruang rawat inap

d)    Penambahan prasarana mobilitas (armada angkutan bagi praja sesuai jumlah/kapasitas peserta didik sampai dengan tahun 2013 direncanakan mencapai 14 unit).

e)    Fasilitas Kebersihan Kampus
Pengadaan Satu unit truk sampah yang mengakut sampah ketempat pembuangan akhir dan truk tangki air untuk keperluan hutan nusantara.

f)    Fasilitas kelestarian lingkungan berupa cekdam untuk penyimpanan air tanah.

g)    Pengamanan dan Gedung Negara, serta antisipasi bahaya kebakaran perlu dilakukan dengan mengadakan fasilitas pemadam kebakaran, berupa :
(1)    Mobil Pemadam Kebakaran
(2)    Hydrant disetiap bagunan dan jalan lingkungan
(3)    Pembuatan pagar lingkungan kampus untuk seluas 80 Ha dan lahan lebih kurang 200 ha.

h)    Prasarana Umum dan Sosial dalam rangka meningkatkan ketersediaan layanan publik, yang meliputi :
(1)    Guest House yang representatif, untuk pelayanan tamu-tamu dari pemerintah daerah
(2)    Fasilitas untuk menampung kegiatan interpreneur masyarakat sekitar (Kantin, kios souvenir, dll), hal ini sebagai langkah antisipasi terhadap resistensi masyarakat luar yang memprovokasi masyarakat sekitar terkait dengan :
(a)    Upaya/gerakan penjarahan tanah maupun isi asrama saat praja cuti ;
(b)    Mempersoalkan saluran air yang melintasi lahan mereka dari gua Wallet (padahal pembangunannya terjadi sejak 1989/20 tahun silam).

(3)    Wartel dan Warnet;

(4)    Kantor Pos dan Giro ;

(5)    ATM dan Pelayanan Perbankan ;

(6)    Toko-toko Buku ;

(7)    Mini Market;

(8)    Apotek.

b.    Pembuatan Master Plan pengembangan kampus IPDN dimaksud dilakukan dengan penge;lompokan / penataan kampus dalam zona-zona berikut :

1)    Zona Administrasi / perkantoran ;
2)    Zona Akademik (gedung Fakultas, ruang Dosen dan Kelas) ;
3)    Zona Asrama (Wisma/Barak, Flat dan Pavilliun);
4)    Zona Perumahan;
5)    Zona Sport Centre;
6)    Zona Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan Bussines Centre;
7)    Zona Laboratorium Pemerintahan terpadu;
8)    Zona hutan kampus.



BAB VII

PENUTUP

Rencana Induk Pengembangan berlaku mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

 
 



 
 
 


2)    Program Diploma

Program diploma adalah jalur pendidikan untuk membentuk kader-kader profesional di bidang pemerintahan. Kurikulum pada jalur ini berpusat pada  bestuurskunde (ilmu Pemerintahan Terapan), yaitu kombinasi sisi aksiologikal berbagai disiplin yang akrab dengan pemerintahan seperti ilmu politik, ilmu Administrasi Publik, Ilmu Ekonomi, Ilmu Hukum, Sosiologi, dan sebagainya. Pembelajaran di sini diarahkan pada pembentukan kemampuan keterampilan teknik-administratif-artistik dan operasional dalam menjalankan tugas demi pencapaian tujuan organisasional.

Gelarnya Ahli Madya Terapan atau SSTP (D4). Pendidikan jalur ini sepenuhnya melalui lajur pengajaran, pelatihan dan pengasuhan.
Karir hasil didik diarahkan pada pemerintahan di tingkat bawah, yaitu, kelurahan/desa, kecamatan dan kabupaten/kota.

3)    Program Sarjana

Program sarjana (S1) adalah jalur pendidikan untuk membentuk kader-kader akademik pratama di bidang pemerintahan. Kurikulum pendidikan pada jalur ini berpusat pada kombinasai antara bestuurskunde  di atas dengan bestuurswetenschap,  yaitu Ilmu Pemerintahan yang mandiri, yang memiliki konstruksi sendiri, dan berhubungan interfence dengan ilmu-ilmu tetangga yang lain (Kybernologi). Pembelajaran dengan kurikulum tersebut selain diarahkan pada pembentukan kader yang berkemampuan seperti padea program diploma (40%) juga diarahkan pada kemampuan akademik awal, yaitu  kemampuan stafa dan manajerial (60%), sehingga hasil didik dapat dilibatkan dalam identifikasi dan pemecahan masalah, proses manajemen rendah (lower management), pembuatan kebijakan, penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi, dan sebagainya. Gelarnya Spem atau SIPem.

Pendidikan  pada jalur ini masih menggunakan jalur pengajaran, pelatihan dan pengasuhan, disertai dengan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akaedmik, etika akademik, dan otonomi keilmuan dalam batas-batas posisinya sebagai kader kepamongprajaan.
 
4)    Program Pascasarjana

Program pascasarjana terdiri dari Program Magister (S2), Program Doktor (S3), dan Program Profesi Kepamongprajaan.

1)    Program Magister (S2)

Program magister adalah jalur pendidikan untuk membentuk tenaga akademik madya di bidang pemerintahan. Kurikulum pendidikan pada jalur ini sepenuhnya berpusat pada Ilmu Pemerintahan yang mandiri yang memiliki konstruksi sendiri (bestuurswetenschap). Konstruksi dengan pendekatan manusia dengan lingkungannya  diberi sebutan Kybernologi. Pembelajaran dengan kurikulum tersebut  selain diarahkan pada pembentukan tenaga akademik yang berkemampuan sarjana seperti di atas (40%) juga diarahkan pada kemampuan staf paripurna  (60%), sehingga hasil didik mampu menggunakan teori dalam identifikasi dan pemecahan masalah, siap terlibat dalam pekerjaan pelatihan dan pengembangan (training and developmet) penelitian dan pengembangan (research and development) pembuatan dan implementasi kebijakan, penyusunan dan pelaksanaan rencana. Gelarnya M.Si. Pendidikan pada jalur ini sepenuhnya menggunakan jalur akademik, yaitu kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di bawah rambu-rambu etika akademik.

2)    Program Doktor (S3)

Program Doktor adalah jalur pendidikan untuk membentuk tenaga akademik utama di bidang pemerintahan. Kurikulum pendidikan pada jalur ini berpusat pada ilmu-ilmu pemerintahan yang mandiri dan memilik konstruksi sendiri (bestuurswetenschappen) sebagaimaan terlihat pada pohon–ilmu (science-tree) kybernologi.
Pembelajaran dengan kurikulum tersebut diarahkan pada pembentukan tenaga akademik yang mampu melakukan pekerjaan akademik secara mandiri, dan berkemampuan mengidentifikasi masalah dengan pendekatan kualitatif, mrekeonstruksi teori, memproses invensi dan inovasi, menguasai Filsafat Ilmu, dan Metodologi Ilmu Pemerintahan.

Pendidikan pada jalur ini sepenuhnya menggunakan lajur akademik, yaitu kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, di bawah kontrol etika akademik.

Gelar hasil didiknya Doktor Ilmu Pemerintahan, Doktor Ilmu Pemerintahan memiliki visi jauh ke depan dan berwawasan nasional, regional dan global.

3)    Program Profesi Kepamongprajaan.

Program Profesi Kepamongprajaan adalah jalur pendidikan untuk membentuk tenaga profesional utama di bidang pemerintahan. Kurikulum pendidikan pada jalur ini berpusat pada terapan ilmu-ilmu pemerintahan.

Pembelajaran dengan kurikulum tersebut diarahkan pada pembentukan tenaga profesi yang mampu melakukan pekerjaan kepamongprajaan.

Gelar hasil didiknya sertifikasi kepamongprajaan.



2.    Program Pasca Sarjana

a.    Program Magister beban pendidikan sekurang-kurangnya 36 SKS dan sebanyak-banyaknya 50 SKS dengan masa pendidikan dijadwalkan 4 semester dan selama-lamanya 8 semester.
b.    Program Doktor (S3) bagi peserta yang berpendidikan S1 beban pendidikan sekurang-kurangnya 76 SKS dan sebanyak-banyaknya 88 SKS yaitu yang dijadwalkan 8 semester dan selama-lamanya 14 semester. Bagi peserta yang berpendidikan S2 sekurang-kurangnya 50 SKS dan sebanyak-banyaknya 64 SKS dengan masa pendidikan dijadwalkan 4 semester dan selama-lamanya 10 semester.
c.    Program Profesi Kepamongprajaan beban pendidikan sekurang-kurangnya 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 24 SKS dengan masa pendidikan dijadwalkan 2 semester dan selama-lamanya 4 semester.


 

, sebuah satuan yang terdiri dari berbagai komponen sumber daya yang dibutuhkan guna mencapai tujuan pendidikan kepamongprajaan, yang satu berkaitan  dengan yang lain, sehingga jika yang satu berubah, yang lain pun  berubah dalam wadah IPDN.

Komponen-komponen itu adalah:

1.    Pengguna

Pengguna yaitu pihak yang membutuhkan hasil didik yang sesuai dengan kebutuhan dan perubahan zaman (pasar), tuntutan pelayanan civil dan pelayanan publik di lingkungan Departemen Dalm Negeri dan Pemerintah Daerah.

2.    Praja/Mahasiswa

Calon peserta didik (anak didik, praja dan mahasiswa) yang dibentuk menjadi hasil didik yang dibutuhkan oleh pengguna. Peserta didik dipandang sebagai subjek sekaligus sebagai objek pendidikan yang berarti, praja/mahasiswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, sehingga harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a.    Kepribadian praja/mahasiswa dibina dan dikembangkan dengan program-program pengajaran, pelatihan dan pengasuhan.
b.    Kemampuan-kemampuan awal praja/mahasiswa diketahui dan dicatat guna memudahkan motivasi serta pembinaan selanjutnya.
c.    Kemajuan belajar praja/mahasiswa diamati dan dibina serta dibimbing dengan pengajaran, pelatihan dan pengasuhannya.
d.    Tiap praaja/mahasiswa mempunyai potensi pengembangan secara individual sehingga dalam memberikan motivasi yang bervariasi, disesuaikan  dengan individu dan kondisi yang ada.

3.    Kurikulum

Kurikulum yaitu semua nilai, bahan (teaching materials) cara (metodik-didaktik) dan alat (software) yang digunakan dan dididikkan ke dalam peserta didik sebagai modal bagi pembentukan triple competence. Adapun tujuan kurikulum adalah:
2)    Tujuan kurikulum
3)    Mata pelajaran
4)    Uraian pokok pelajaran yang meliputi:
e)    Nama mata kuliah
f)    Tujuan proses pembelajaran
g)    Pokok bahasan yang tersusun secara sistimatis dan berkesinambungan
h)    Alo
i)    Daftar bacaan/literatur
5)    Metode penyajian
6)    Alat bantu penyajian
7)    Evaluasi.
 
4.    Tenaga Pendidik (tenaga akademik)

Tenaga pendidik (kependidikan), yaitu tenaga yang memiliki triple competence yaitu kompetensi mengajar, kompetensi melatih dan kompetensi mengasuh anak didik, dan memiliki kemampuan akademik lainnya yaitu melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

a.    Tenaga pendidik di IPDN terdiri dari:

1)    Tenaga pendidik tetap yaitu tenaga yang berasal dari tenaga organik IPDN,yang secara fungsional bertugas untuk mengajar, melatih dan mengasuh. Tenaga pendidik tetap terdiri dari tenaga pendidik dengan kualifikasi pengajar (dosen), pelatih dan pengasuh.
2)    Tenaga pendidik tidak tetap yaitu tenaga pengajar, pelatih dan pengasuhan yang berasal dari luar lingkungan IPDN, baik yang berasal dari pejabat-pejabat pemerintah pusat dan daerah, maupun dari perguruan tinggi.

b.    Peranan tenaga pendidik

Peranan tenaga pendidik sebagai fasilitator dan katalisator proses pembelajaran praja/mahasiswa agar mempunyai kesadaran, kemauan dan aktivitas sendiri. Tenaga pendidik harus mampu memberi motivasi dan mendorong minat belajar praja/mahasiswa  yang menjadi anak didiknya serta mampu menciptakan, memilih dan memanfaatkan alat proses pembelajaran.

c.    Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab

1)    Tenaga pendidik bertugas mengajar, melatih dan mengasuh atau membimbing praja/mahasiswa dalam rangka pembentukan dan pengembangan intelektual, keterampilan dan kepribadian kader pamong praja.

2)    Kewajiban tenaga pendidik:

a.    Melaksanakan tugas mengajar, melatih dan mengasuh sesuai denagnkompetensi masing-masing berdasarkan peraturan yang beralku dengan berpedoman pada kurikulum dan kalender akademik secara terkoordinasi.

b.    Mengadakan evaluasi pengajaran, pelatihan dan pengasuhan.
c.    Membimbing praja/mahasiswa dalam pengetahuan, keterampilan dan berkepribadian.
d.    Membimbing dan membina tenaga pendidik baru.
e.    Melakukan penelitian, pengkajian, dan pemecahan masalah secara ilmiah dalam rangka mengembangkan pengetahun.
f.    Meningkatkan kemampuan akademik, profesi, metode dan teknik pendidikan.
g.    Menjalin kerjasama dengan tenaga pendidik lain.
h.    Secara aktif turut serta dalam penyusunan kurikulum, proses pembelajaran, pokok pelajaran dengan tenaga pendidik lain.
i.    Memelihara dan meningkatkan disiplin, loyalitas, dan kepribadian teladan.
j.    Memahami dan mentaati ketentuan peraturan ekdinasan dan akademik yang berlaku.

3)    Tanggung Jawab

Tenaga pendidik bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan di IPDN

d.    Persyaratan, Pembinaan dan Kaderisasi

Dalam rangka mendapatkan hasil pendidika secara optimal, maka tenaga pendidik harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

1)    Persyaratan Tenaga Pendidik
j)    Persyaratan umum, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
k)    Persyaratan khusus, sebagaimana peraturan yang beralaku pada IPDN.

2)    Pembinaan tenaga pendidik
Pembinaan tenaga pendidik IPDN dilaksanakan sesuai dengan menajemen sumber daya akademik, peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum maupun khusus di lingkungan IPDN.

3)    Kaderisasi tenaga akademik secara terencana.


5.    Manajemen pendidikan

Manajemen pendidikan, yaitu manajemen IPDN sebagai prosedur hasil didik, baik manajemen strategik maupun manajemen operasional.

a.    Manajemen strategik IPDN terdiri dari Senat, Biro, Bgaian, Sub Bagian, Komisi dan Unit
b.    Manajemen Operasional IPDN terdiri dari Fakultas, Jurusan/Program Studi dan Lembaga.


6.    Lingkungan Pendidikan

Lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan vertikal (birokrasi, pembina) dan lingkungan horizontal, yaitu masyarakat pendidikan khususnya alumni dan organisasi profesional di bidnag pemerintahan.


7.    Prasarana dan Sarana Pendidikan

a.    Prasarana dan Sarana Pendidikan berperan dalam usaha menciptakan proses pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran dan kurikulum. Prasarana dan Sarana Pendidikan di IPDN berupa ruang dan bangunan,  alat-alat  pembelajaran, fasilitas pendidikan, kepustakaan, dan laboratorium pemerintahan.

1)    Ruang dan Bangunan
Adalah semua ruang dan bangunan baik untuk kepentingan pengajaran di kelas, workshop, laboratorium, asrama, kantor, perumahan, tempat bangunan olahraga, dan fasilitas lainnya yang terletak di Jatinangor Sumedang  dan di Cilandak Jakarta.

2)    Alat Proses Pembelajaran
Adalah semua alat yang secara langsung membantu terlaksnanya penyajian pelajaran secara efisien baik dalam pelajaran di ruang kelas, kelas lapangan, di laboratorium, bengkel maupun pada kegiatan operasi latihan di lapangan.

3)    Fasilitas Pendidikan
Adalah semua sarana yang secara tidak langsung membantu pelaksanaan pendidikan, meliputi fasilitas yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

4)    Perpustakaan
Adalah sarana pendidikan antara lain berupa buku, majalah, diktat, brosur dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pendidikan.

5)    Laboratorium Pemerintahan
Adalah sarana yang secara langsung dapat memberikan visualisasi, informasi dan pengayaan pengetahuan mengenai penyelenggaraan (tata laksana) pemerintahan dan pegembangan ilmu pemerintahan.

6)    Laboratorium Bahasa dan Komputer.

b.    Penentuan kebutuhan prasarana dan sarana pendidikan, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1)    Survey dan inventarisasi prasarana dan sarana yang sudah ada
2)    Evaluasi terhadap prasarana dan sarana yang ada
3)    Perencanaan;
4)    Penentuan prioritas;
5)    Pelaksanaan pengadaan;
6)    Pemeliharaan dan perawatan.

c.    Prasarana dan sarana pendidikan harus memenuhi persyaratan, sesuai dengan tuntutan fungsinya untuk menunjang proses pendidikan, dengan tidak mengabaikan estetika.

d.    Kualitas dan kuantitas  prasarana dan sarana pendidikan, sejauh mungkin disesuaikan dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan.

8.    Lembaga kontrol pendidikan

Lembaga kontrol pendidikan yang berfungsi mengontrol seluruh proses pendidikan dan menyampaikan feedback (feedforward) yang sehat dan kuat ke dalam sistem.

Lembaga kontrol pendidikan terdiri dari: lembaga pembina, yaitu Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pendidikan Nasional, serta lembaga pengguna yaitu Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.


8.    Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana pendidikan berupa alat dan alat bantu yang digunakan, kepustakaan, labolarotorium dan ruang kelas harus senantiasa dilakukan pengawasandan pengendalian agar terjaga dan sesuai dengan kebutuhan tujuan pendidikan yang dilakukan sepenuhnya oleh pejabat berwenang secara teratur dan berkesinambungan.


i.    Metode Evaluasi

Evaluasi dapat dibedakan sebagai evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal meliputi evaluasi terhadap praja/mahasiswa yang dibandingkan terhadap tujuan pendidikan, guna efisiensi dan efektivitas program pendidikan tersebut.
Evaluasi eksternal, yaitu kegiatan untuk menilai kemampuan hasil pendidikan dengan tuntutan tugas sebagai pamong praja.

Kegiatan evaluasi pendidikan, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8)    Maksud dan Tujuan
Maksud dan Tujuan evaluasi ini adalah untuk:

b.    Menentukan standar evaluasi  yang seragam terhadap praja/mahasiswa.
c.    Memberikan arah kepada para pendidik dalam rangka menanamkan dasar-dasar pendidikan kader pamong praja guna mencapai tujuan pendidikan IPDN.
d.    Menilai sejauhmana praja/mahasiswa telah menguasai, memahami dan mengembangkan pendidikan pamong praja.
e.    Menilai proses dilaksanakan dan metode serta alat pendidikan digunakan sesuai dengan tujuan pendidikan pamong praja.




9)    Pelaksanaan Evaluasi
Pelaksanaan evaluasi berupa:

a.    Ujian

1)    Ujian pengajaran, dilaksanakan pada Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian AKhir berupa tertulis dan lisan komprehensif laporan akhir, skripsi, tesis, dan disertasi.
2)    Ujian pelatihan, dilaksanakan pada Akhir Semester (UAS)
3)    Ujian pengasuhan, berupa penilaian kepribadian dan kesemaptaan.
b.    Penugasan
c.    Keaktifan dalam proses pendidikan
d.    Daftar kehadiran dalam proses pendidikan

10)    Penilaian Hasil Evaluasi

a.    Penilaian hasil evaluasi secara garis besar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1 dan o. Penilaian  Evaluasi ini bersifat fleksibel.
b.    Standar kelulusan bagi program Diploma dan Sarjana setiap penilaian  hasil evaluasi dengan Indeks Prestasi (IPK) 2,00. Bagi program pasca sarjana setiapo penilaian hasil evaluasi dengan Indeks Prestasi (IPK) 2,75.
c.    Predikat kelulusan bagi progam Pasca Sarjana adalah:
1)    IPK 2,00 – 2,75     : Memuaskan
2)    IPK 2,76 – 3,50     : Sangat Memuaskan
3)    IPK 3,51 – 4,00    : Dengan Pujian
d.    Predikat kelulusan bagi program Pasca Sarjana adalah:
11)    IPK 2,75 – 3,40     : Memuaskan
12)    IPK 3,41 – 3,70     : Sangat Memuaskan
13)    IPK 3,71 – 4,00    : Dengan Pujian

a.    Bagi program Doktor (S3) standar kelulusan dan predikat ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang yang berlaku.

14)    Mekanisme kenaikan tingkat dan kelulusan

Penentuan kenaikan tingkat praja dilakukan pada setiap akhir tahun akademik dan penentuan kelulusan dilakukan pada akhir pendidikan di IPDN melalui rapat senat.


i.    Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan

1.    Administrasi penyelenggaraan pendidikan adalah rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian operasi pendidikan untuk mencapai ketertiban secara sistematis mengenai pelaksanaan pendidikan sesuai tujuan pendidikan.






2.    Ruang lingkup administrasi penyelenggaraan pendidikan IPDN meliputi:

b.    Manajemen Administrasi
Yaitu kegiatan yang bertujuan mengarahkan organisasi pendidikan agar sesuai dengan tujuan guna mencapai efektivitas dan efisiensi. Kegiatan yang termasuk bidang manajemen administrasi ialah:
1)    Perencanaan
2)    Organisasi dan Tatalaksana
3)    Bimbingan dan Pengarahan
4)    Koordinasi
5)    Pengawasan
6)    Komunikasi

c.    Manajemen Pelayanan
Yaitu kegiatan yang bertujuan mengarahkan dan membina pelaksanaan pelayanan pendidika, agar setiap unsur dapat melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan yang termasuk dalam bidang manajemen pelayanan adalah:
1)    Tata Usaha;
2)    Perbekalan;
3)    Kepegawaian;
4)    Keuangan;
5)    Keprajaan dan kemahasiswaan



BAB VI

VALIDASI DAN PENGEMBANGAN


ii.    Validasi

9.    Validasi adalah kegiatan untuk menilai kemampuan hasil didik, dibandingkan dengan tuntutan tugas yang dibebankan oleh pengguna (user). Oleh karena itu, Rencana Induk Pengembangan IPDN sebagai suatu sistem perlu senantiasa diamati dan dikaji terus menerus, sehingga dapat diperoleh masukan (umpan balik) bagi penyempurnaannya.

10.    Adapun faktor-faktor yang merupakan fokus pengamatan, dan pengkajian meliputi falsafah, peserta, materi/kurikulum, tenaga pengajar, prasarana dan sarana, administrasi pedidikan dan penetapan waktu pendidikan serta faktor pendukung lainnya.


11.    Falsafah pendidikan IPDN sangat erat kaitannya dengan arah dan tujuan serta kualifikasi hasil didik yang  hendak dicapai. Berubahnya falsafah pendidikan ini membawa pengaruh terhadap perubahan isi dan kualifikasi hasil didik.

12.    Peserta pendidikan IPDN merupakan subyek dan obyek pendidikan yang harus memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan. Ini erat kaitannya dengan masalah rekrutmen dan sasaran kebutuhan pegawai (Man Power Planning) serta pembinaan karier (career planning) dan spesifikasi peserta, baik secara akademik maupun non akademik.
13.    Materi/kurikulum pada prinsipnya merupakan penjabaran dari tujuan kurikuler  pendidikan. Berubahnya tujuan kurikuler, membawa akibat berubahnya materi/kurikulum. Perubahan materi tersebut juga dapat diakibatkan dari adanya perubahan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

14.    Tersedianya tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi persyaratan dan dalam jumlah yang cukup akan sangat mendukung kelancaran dan ekfetivitas Proses Belajar Mengajar. (PBM).

15.    Prasarana dan sarana pendidikan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas yang baku merupakan faktor yang menentukan kelancaran dan efektivitas PBM.

16.    Administrasi merupakan salah satu faktor yang perlu mendapat pengamatan dan pengkajian, karena faktor ini akan memberikan arah dan pedoman operasional dan proses pendidikan.


i.    Pengembangan

1.    Strategi Pengembangan IPDN

Langkah awal strategi pengembangan adalah melalui pendefinisian tujuan (goal) dan kompetensi yang jelas, yaitu kompetensi calon peserta didik sebagai agen perubaahn (agent of change). Peserta didik dituntut untuk mengiringi proses pembangunan yang berkembang terus menerus. Sebagai agent of change dibentuk untuk memiliki kompetensi utama dan kompetensi pendukung. Dalam rangka menghasilkan alumni sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka IPDN  dikembangkan dan diperkuat menjadi sebuah institusi yang mampu memberikan bekal optimal kepada peserta dan sekaligus membangun kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan atau menjadikan IPDN sebagai center of knowledge dengan memperkuat aspek internal dan eksternal.

2.    Pengertian Internal

Aspek Internal dimaksud meliputi:
5.    Sistem Pembelajaran yang terdiri dari:
a)    Tenaga Pendidik/Dosen
b)    Kurikulum-Silabus
c)    Sistem Evaluasi

6.    Infrastruktur yang terdiri dari:
e)    Laboratorium (Pemerintahan, Komputer, bahasa) dan Musium
f)    Perpustakaan (Digital dan Konvensional)
g)    Pusat Informasi:
4)    Regulasi, peraturan perundangan, tatalaksana dan tata kelola pemerintahan
5)    Teknologi Tepat Guna
6)    Ilmu Pemerintahan:
(d)    Metode
(e)    Best practice
h)    E-learning :
3)    Content (tutorial, referensi, link)
4)    Media Elektronik (video, audio, teks)
7.    Suprastruktur berupa regulasi-regulasi
8.    Sumber daya yang terdiri dari:
e)    Sumber Daya manusia
f)    Dana
g)    Metode
h)    Barang Investasi dan
i)    Kepemimpinan

3.    Pengertian Eksternal

Aspek eksternal meliputi:
17.    Alumni berupa jejaring Alumni
18.    Kerjasama:
d)    Pengabdian kepada masyarakat
e)    Kerjasama
f)    Fasilitasi-advokasi


i.    Langkah-langkah Pengembangan

Untuk mewujudkan IPDN sebagai center of knowledge, maka unsur-unsur pendidikan yang meliputi sistem pembelajaran, infrastruktur. Suprastruktur dan sumber daya yang ada dikembangkan melalui langkah strategis sebagai berikut:

2)    Memperkuat proses manajemen data gathering, plan, do, check, action dan reporting

3)    Memperkuat sistem yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT), berupa:
5)    Sistem Informasi
6)    Data dan knowledge base
7)    Simulator
8)    Jaringan komputer dan komunikasi

4)    Memperkuat pengembangan dan penguasaan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang terkait dan sangat dibutuhkan oleh praja bila mereka bekerja di masyarakat.

5)    Memperkuat hubungan dengan unsur eksternal, melalui jejaring alumni, kerjasama-kerjasama yang terkait dengan kompetensi IPDN, pengabdian kepada masyarakat, fasilitas dan advokasi.

ii.    Pengembangan Sistem Pembelajaran

Pengembangan potensi tenaga pengajar, pelatih dan pengasuh dilakukan melalui rencana strategis peningkatan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan kuantitas dengan memperhatikan perbandingan antara tenaga kependidikan dan peserta didik. Peningkatan kulatitas melalu studi lanjut, seminar, TOT, tugas belajar, Work shop yang berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas pengajar, pelatih dan pengasuh. Pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar perfomansi tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap kompetensi Pamong Praja.



Melakukan akreditasi bersama BAN-PT Departemen Pendidikan Nasional dalam rangka Broad Bases Education (BBE) (kebijakan diknas dalam mewujudkan peningkatan mutu belajar) standard nasional akademik. Program KBK menggunakan konsep BBE yang berorientasi life skill (BBE-LS) (pendidikan berbasis masyarakat luas). Mendayagunakan semua potensi sumber belajar yang dimiliki IPDN dengan dukungan pemerintah, Pemda, dan masyarakat baik yng direncanakan untuk kepentingan belajar (learning resourcess by design) maupun yang dimanfaatkan/aplikasikan  (learning resourcess by a utilization). Reorientasi pembelajaran (class room reform) sebagai salah satu implementasi BBE-LS. Tenaga pendidikan memegang peran penting agar output pendidikan Pamong praja dapat memiliki kompetensi yang dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan  (memahami vs menghafal); fungsi-fungsi hakiki pemerintahan, services, development dan empowerment. Untuk pendidikan kader manajemen birokratik, sentralistik masih relevan karena sebagai salah satu soko guru katup pengaman NKRI dengan pemanfaatan potensi keunggulan daerah.

Output yang diharapkan sebagai salah satu kompetensi pamong praja dalam pendidikan kader ini adalah menuntut peserta didik mandiri sehingga perlu kecakapan hidup (life skill) melalui muatan, proses pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan (membentuk watak dan etos).


iii.    Reformasi Pendidikan

Pelaksanaan reformasi pendidikan Pamong Praja di IPDN difokuskan pada:

1.    Reorientasi pembelajaran menuju pembelajaran dan evaluasi yang efektif.

2.    Pengembangan budaya birokrasi yang memiliki etos kerja profesional dan etis visioner dalam kepemimpinan

3.    Peningkatan efektivitas management institut.

4.    Penciptaan hubungan yang harmonis dan sinergis antara IPDN dengan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Masyarakat/orang tua.

5.    Pengisian muatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan pemerintah daerah dan dinamika masyarakat.

6.    Pemberdayaan IPDN sebagai salah satu komponen Departemen Dalam Negeri dengan pelimpahan kewenangan pada institut untuk hal-hal peningkatan dan penataan personal, saranda dan prasarana dengan pendekatan bottom-up berdasarkan pada need assessment untuk diharapkan mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi peningkatan mutu pendidikan.

7.    Dukungan dana operasional untuk mampu meningkatkan kinerja berupa bantuan imbal swadaya (DAPPEN) dari Pemerintah Daerah maupun sharing cost dari orang tua/masyarakat dalam bentuk barang dan jasa yang disediakan oleh masyarakat.

8.    Kepemimpinan institut dituntut untuk aktif, kreatif, reaktif, dan inovatif karena itu harus sangat memahami dan mengetahui kondisi institut  yang nyata mengacu pada visi dan misi yang dibentuk.
9.    Perlu dibentuk wadah komunikasi profesi yang diperlukan dalam rangka memberikan kontribusi pada peningkatan keprofesionalan para pendidik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan pemerintah.

10.    Ranah yang terkandung dalam kompetensi lulusan IPDN:

a.    Pengetahuan (knowledge), kesadaran dalam bidang kognitif.
b.    Pemahaman (understanding), kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki masing-masing individu.
c.    Kemampuan (skill), sesuatu yang dimiliki individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
d.    Nilai (value), suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang (misalnya kejujuran, keterbukaan, demokratis, dan lain-lain).
e.    Sikap (attitude), perasaan (senang, tidak senang, suka, tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar.
f.    Minat (interest), kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Peningkatan program penelitian dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dengan kajian-kajian stratejik mengupayakan jawaban atas permasalahan yang ada pada masyarakat secara terarah, terpadu dan penataan kegiatan yang bersifat operasional sehingga dapat mempertegas peran dari institut, serta menata mekanisme penyebarluasan hasil penelitian baik dalam jurnal internal pada lembaga maupun jurnal yang bersifat nasional dan internasional.

Sebagai pusat pengembangan ilmu pemerintahan yang khas, kaya nuansa riset dan aplikasi dan memiliki link dan match yang kuat sehingga menjadi salah satu  rujukan perguruan tinggi lain baik di dalam dan di luar negeri tentang kepemerintahana di Indonesia.

Peran agents of change semakin kuat apabila peserta didik diperkuat bekal pengetahuan dan internalisasinya melalui center of knowledge. Sebaiknya center of knowledge akan semakin berkembang pesat apabila selalu memperoleh sumber informasi riset dan pengalaman lapangan dari peran agents of change, sehingga diperlukan penguatan IPDN dan Peserta didik agar memiliki kapabilitas dan pengetahuan yang unggul.
Peningkatan pengabdian pada masyarakat, dilakukan dalam bentuk penerapan hasil penelitian, keterampilan, pelatihan dan program pendidikan yang diperoleh baik oleh pendidik maupun peserta didik serta melakukan kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan PPL, PKL, Desa LUK (PL I, PL II, dan PL III) dan Bhakti Karya Praja dalam rangka meningkatkan pemanfaatan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat mengeliminir kesenjangan pengetahuan dan keterampilan dalam masyarakat.

Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, silabus dan evaluasi dilakukan dengan perancangan kurikulum yang relevan dengankebutuhan pengguna alumni yang berorientasi ke masa depan dengan memperhatikan dinamika pemerintahan dan masyarakat yang didasarkan pada pohon ilmu yang kokoh, penyempurnaan berkelanjutan, fleksibel dan berwawasan yang luas. Implementasi kurikulum dapat menumbuhkan tanggung jawab dan partisipasi praja untuk belajar menilai dan mempengaruhi kebijakan umum (public policy) serta memberanikan diri berperan serta dalam berbagai kegiatan, baik di selama pembelajaran, di kantor tempat bekerja dan di masyarakat.

Penyusunan kurikulum berbasis kompetensi tersebut di atas dengan karakteristik; (1) sistem belajar dengan modul; (2) menggunakan keseluruhan sumber belajar; (3) pengalaman lapangan; (4) strategi individual personal; (5) kemudahan belajar; dan (6) belajar tuntas.

Pengembangan silabus mata kuliah pengajaran, pelatihan dan pengasuhan yang sesuai dengan kompetensi Perguruan Tinggi Kedinasan, kebutuhan dan kemampuan peserta didik, dan kebutuhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.


iv.    Pengembangan Infrastruktur

1.    Pengembangan Kampus Daerah

Pengembangan Kampus IPDN di daerah dalam rangka operasionalisasi Program Studi IPDN di Kampus Daerah yaitu Bukittinggi Sumatera Barat, Pekanbaru Riau, Makassar Sulawesi Selatan, Manado Sulawesi Utara, serta daerah-daerah lainnya.

2.    Pengembangan Laboratorium
Pada tahun 2009 – 2013 akan dibangun Laboratorium terpadu meliputi:
1)    Profil/Studio Teknis Pemerintahan Nasional;
2)    Profil/Studio Teknis Pemerintahan Provinsi;
3)    Profil/Studio Teknis Pemerintahan Daerah NAD;
4)    Profil/Studio Teknis Pemerintahan Papua dan Irjabar;
5)    Profil/Studio Teknis Pemerintahan DKI Jakarta;
6)    Profil/Studio Teknis Pemerintahan D.I. Jogyakarta;
7)    Profil/Studio Teknis Pemerintahan Kabupaten/Kota;
8)    Profil/Studio Teknis Pemerintahan Kecamatan;
9)    Profil/Studio Teknis Pemerintahan Desa/Kelurahan.
10)    Sarana dan Prasarana Agro Foresty (Hutan Nasional);
11)    Sarana dan Prasarana Pertanian Terpadu (Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan);
12)    Studio Teknis Tehnologi Tepat Guna (TTG);
13)    Pertanian dengan pola green house.

3.    Pengembangan Perpustakaan

E-Library atau digital library menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi perpustakaan dalam melakukan pelayanan terhadap anggota diantarannya adalah daya jangkau layanan yang bersifat global tidak terbatas, efektivitas, dan efisiensi layanan, pengayaan materi atau content dan kemudahan penggunaan (usability) baik bagi anggota maupun bagi pustakawan.
Cakupan E-Library meliputi beberapa aspek, diantaranya pengadaan materi atau content digital, penyusunan catalog, dan pengarsipan, pengembangan sistim aplikasi, penyelenggaraan sistim komunikasi data, serta pemeliharaan dan pembaharuan data dalam jangka panjang.







4.    Pengembangan Pusat Informasi

Pada tahun 2009-2013 dirancang untuk pengembangan pusat informasi dengan tujuan yang dapat memberikan manfaat, guna:

1)    Menyiapkan grand design pengembangan e-campus di IPDN;
2)    Menyiapkan implementasi pengembangan e-campus di IPDN, yang meliputi infrastruktur, komunikasi, dan sistim informasi yang diperlukan.

Adapun pengembangan dimaksud diharapkan dapat memberikan manfaat, guna:
7)    Memberikan arah bagi pengembangan e-campus bagi IPDN, sehingga mampu mendukung peran agent of change dan centre of knowledge.
8)    Civitas akademika memiliki sarana untuk menerapkan secara langsung pemanfaatan tehnologi informasi dalam tugas dan pekerjaan sehari-hari.
9)    Memperkuat jaringan alumni untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya.
10)    Meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional kampus.
11)    Meningkatkan efektivitas komunikasi dan koordinasi dengan unsur-unsur yang terkait dengan IPDN, misalnya daerah pengirim Praja, orang tua Praja, dan lain sebagainya.
12)    Memberikan sarana untuk pelaksanaan eksperimen tehnologi dan simulasi-simulasi yang terkait dengan pembangunan daerah.

Untuk mencapai e-campus sebagaimana diuraikan diatas terdapat 3 (tiga) aspek yang harus dikembangkan oleh IPDN, yaitu:

4)    Pengembangan infrastruktur, yang meliputi :
2.    Pembangunan jaringan (fully network) dalam bentuk wire, wireless, voice, data dan hotspot.
3.    Pembangunan server computer.
4.    Penyedian koneksi internet (internet conection)

5)    Sistim informasi yang terintegrasi meliputi:
(h)    Data akademis (materi perkuliahan, nilai, kegiatan perkuliahan)
(i)    Data Praja (data pribadi, asal daerah, prestasi, dll)
(j)    Data alumnus (asal, tempat kerja, jenjang karier, dll)
(k)    Data Dosen (satuan acara perkuliahan, ruang perkuliahan, tim dosen, kemajuan pelaksanaan perkuliahan, dll)
(l)    E-library (perpustakaan elektronik yang mempermudah akses peserta didik maupun rujukan bagi perguruan tinggi lainnya)
(m)    Sistim Informasi (simulator) pembangunan daerah dan E-government
(n)    Sistim informasi lain yang dapat dikembangkan yang terkait dengan mata kuliah dan mata pelatihan yang ada.

6)    Komunikasi dan keamanan, meliputi:
(e)    Voice over Internet Protokol (VOIP) dan Virtual Private Network (VPN) untuk efisiensi biaya komunikasi dalam kampus;
(f)    Video Comferencing with date untuk perkuliahan dan seminar jarak jauh.
(g)    Pengawasan situasi dalam kampus Cilandak dan Kampus Jatinangor dengan menggunakan Close Circuit Television (CCTV).
(h)    Smart Card untuk kebutuhan civitas akademika


v.    Rencana Pengembangan Sarana Pendukung Pada Tahun 2009-2013

1.    Konsep kampus terpadu, yaitu:

1)    Peserta Didik, Tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan berada atau tinggal dalam komplek kampus.

2)    Prasarana dan Sarana direncanakan dilengkapi secara terintegrasi, meliputi prasarana dan sarana proses bel;ajar mengajar, perkantoran atau gedung Rektorat, tempat tinggal asrama peserta didik, tenaga pemndidik dan tenaga kependidikan.
i)    Pembangunan Wisma Pengasuh dengan kapasitas 30 kamar satu unit
j)    Gedung olahraga/kesenian yang dipergunakan untuk kegiatan :
(4)    Kegiatan kesenian daerah dari berbagai daerah di Nusantara termasuk peralatan / perangkatnya.
(5)    Kegiatan olahraga bulutangkis, tenis meja (indoor) dan lain-lain.
(6)    Kolam renang (sarana ini sangat penting untuk antisipasi menthal block praja.

k)    Fasilitas Kesehatan Praja
Fasulitas kesehatan untuk praja masih perlu penambahan sarana dan prasarana berupa :
(1)    Satu Unit mobil ambulance
(2)    Satu Unit mobil jenazah
(3)    Laboratorium kesehatan
(4)    Ruang rawat inap

l)    Penambahan prasarana mobilitas (armada angkutan bagi praja sesuai jumlah/kapasitas peserta didik sampai dengan tahun 2013 direncanakan mencapai 14 unit).

m)    Fasilitas Kebersihan Kaampus
Pengadaan Satu unit truck sampah yang mengakut sampah ketempat pembuangan akhir.

n)    Pengamanan dan Gedung Negara, serta antisipasi bahaya kebakaran perlu dilakukan dengan mengadakan fasilitas pemadam kebakaran, berupa :
(1)    Mobil Pemadam Kebakaran
(2)    Hydrant disetiap bagunan dan jalan lingkungan
(3)    Pembuatan pagar lingkungan kampus untuk seluas 80 Ha dan lahan lebih kurang 200 ha.

o)    Prasarana Umum dan Sosial dalam rangka meningkatkan ketersediaan layanan publik, yang meliputi :
(1)    Guest House yang representatif, untuk pelayanan tamu-tamu dari pemerintah daerah
(2)    Fasilitas untuk menampung kegiatan dagang masyarakat sekitar (Kantin, kios souvenir, dll), hal ini sebagai langkah antisipasi terhadap resistensi masyarakat luar yang memprovokasi masyarakat sekitar terkait dengan :
3)    Upaya/gerakan penjarahan tanah maupun isi asrama saat praja cuti ;
4)    Mempersoalkan saluran air yang melintasi lahan mereka dari gua Wallet (padahal pembangunannya terjadi sejak 1989 / 20 tahun silam).

(3)    Wartel dan Warnet;

(4)    Kantor Pos dan Giro ;

(5)    ATM dan Pelayanan Perbankan ;

(6)    Toko-toko Buku ;

(7)    Mini Market.

2.    Pembuatan Master Plan pengembangan kampus IPDN dimaksud dilakukan dengan penge;lompokan / penataan kampus dalam zona-zona berikut :

1)    Zona Administrasi / perkantoran ;
2)    Zona Akademik (gedung Fakultas, ruang Dosen dan Kelas) ;
3)    Zona Asrama (Wisma/Barak, Flat dan Pavilliun);
4)    Zona Perumahan;
5)    Zona Sport Centre;
6)    Zona Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan Bussines Centre;
7)    Zona Laboratorium Pemerintahan terpadu;
8)    Zona hutan kampus.

Rencana Induk Pengembangan yang baik, senantiasa memperhatikan factor-faktor yang berpengaruh terhadap berprosesnya pendidikan serta kualifikasi lulusan yang dihasilkan. Oleh karena itu pengamatan dan pengkajian terhadap factor-faktor tersebut mutlak dilakukan, agar dapat diikuti dengan penyempurnaan-penyempurnaan seperlunya.

Keseluruhan kegiatan validasi dan pengembangan proses pendidikan IPDN perlu mendapatkan penataan yang baik dan memungkinkan kelancaran serta efektifitas arus informasi bagi pengambilan keputusan, khususnya dalam upaya memelihara mutu dan kualifikasi lulusan yang dihasilkan.



BAB VII

POTENSI PENGEMBANGAN IPDN


Rencana pengembangan IPDN diarahkan pada:

1.    Perencanaan peningkatan kualitas potensi pengajar, pelatih, dan pengasuh serta pada peningkatan sarana pendukung dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2.    Pengembangan strategis guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pada unit-unit pendukung yang mengacu pada pengembangan teknologi informasi dan teknologi tepat guna sebagai pendukung dalam peningkatan kualitas hasil didik dimasa yang akan datang.

3.    Perencanaan strategi pengambangan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui Lembaga-lembaga Kajian dalam upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat sebagai tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi.

4.    Perencanaan strategis pada bidang Penelitian dilakukan guna menggali potensi dan inovasi berdasarkan hasil pemikiran dalam peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

5.    Perencanaan strategis dalam Kerjasama Nasional dan Internasional dilakukan dalam rangka pemenuhan dan pengembagan pengetahuan serta perluasan wawasan melalui kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan Instansi terkait yang secara Internasional dilakukan melalui Teknologi Informasi.

6.    Perencanaan strategis dalam bidang Manajemen dan Organisasi serta pengembangannya dilakukan dengan system pendekatan tugas dan fungsi yang dikembangkan melalui Fakultas dan Jurusan yang didasarkan pada studi kelayakan dan pengembangan peningkatan kualitas pelayanan adan pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam setiap jajaran organisasi.



BAB VIII

PENUTUP



Rencana Induk Pengembangan IPDN mengatur pokok-pokok pendidikan IPDN, untuk dipergunakan dalam penyelenggaran pendidikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan kepamongprajaan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Guna melaksanakan rencana induk pengembangan tersebut, perlu diadakan pedoman-pedoman serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan lebih lanjut yang bersifat teknis, antara lain :

d.    Pedoman Pendidikan Akademik, Profesi, dan Vokasi ;
e.    Pedoman Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan ;
f.    Pedoman Evaluasi pendidikan ;
g.    Pedoman Peningkatan Pembinaan tenaga pendidik ;
h.    Pedoman Penelitian dan Pengkajian ;
i.    Pedoman Pengabdian kepada masyarakat, dll ;






Rencana Induk pengembangan IPDN dapat berkembang sesuai dinamika kebutuhan, faktor lingkungan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebijaksanaan dan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi Kepamongprajaan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri.


Rencana Strategis IPDN Tahun 2010-2014

diposkan pada tanggal 27 Jun 2011 21.37 oleh admin @ipdn.ac.id   [ diperbarui 27 Jun 2011 22.08 oleh Didi Rasidi ]

Untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap instansi pemerintah di pusat maupun di daerah wajib membuat Rencana Strategis. Rencana Strategis Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2010¬2014, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut Renstra IPDN Tahun 2010-2014 dibuat untuk kepentingan tersebut. Penyusunan Renstra IPDN mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 sebagai kelanjutan program dan kegiatan lingkup Kementerian Dalam Negeri lima tahun mendatang.


Selengkapnya dapat di download disini

1-9 of 9