KEBIJAKAN TEKNIS PENGANGGARAN IPDN TAHUN ANGGARAN 2010

diposting pada tanggal 29 Jun 2011 22.44 oleh Didi Rasidi
Terbitnya paket perundang-undangan tentang Keuangan Negara seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan peraturan-peraturan terkait lainnya, membawa konsekuensi perubahan terhadap penyelenggaraan administrasi keuangan pemerintah yang cukup mendasar. Perubahan tersebut tidak hanya pada sistem pelaksanaan anggaran saja tetapi juga mulai dari sistem perencanaan sampai dengan pengawasannya.

Perubahan mendasar dalam aspek sistem perencanaan dan anggaran tersebut antara lain diamanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara secara tegas telah dinyatakan bahwa pemerintah diwajibkan menyusun anggaran dengan menggunakan Pendekatan Anggaran Terpadu (Unifield Budget), Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah/KPJM (Medium Term Expenditure Framework/MTEF) dan Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK (Performance Budgeting). Disamping menerapkan 3 (tiga) pendekatan dalam anggaran belanja Negara, pemerintahan juga diwajibkan untuk menerapkan 3 (tiga) klasifikasi yaitu : Klasifikasi fungsi, klasifikasi organisasi, dan klasifikasi ekonomi atau jenis belanja. Ketiga pendekatan dan ketiga klasifikasi diatas selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran yang lebih dikenal sebagai rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga (RKA-KL) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang lebih dikenal sebagai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

Sehubungan hal tersebut di atas, IPDN menerpakan beberapa kebijakan teknis perencanaan dan penganggaran sebagai berikut:
  1. Siklus penetapan rencana kerja dan anggaran berdasarkan PP 21/2004 tentang Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/lembaga ditetapkan penyusunan rencana anggaran tahun berikutnya disusun pada tahun berjalan.
  2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran tersebut harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, renstra Kementerian dan renstra komponen/unit kerja yang berisi target pembangunan dan kebutuhan pendanaan yang menjadi acuan penetapan pagu indikatif sampai dengan pagu definitif setiap tahunnya dalam rencana kerja pemerintah dan Rencana kerja (Renja) Kementerian/Lembaga sebagai dasar penyusunan RKA-KL IPDN.
  3. RKA-KL tersebut selain mengacu point c, juga memperhatikan petunjuk penyusunan sebagaimana diatur dalam PMK tentang petunjuk penyusunan, penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) serta kebijakan penganggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan perencanaan pembangunan sesuai petunjuk Bappenas.
  4. Penetapan kegiatan tahunan (RKA-KL) yang menjadi target kinerja IPDN tahun 2010 telah disusun rencana kerja IPDN dan telah dituangkan dalam DIPA IPDN tahun 2010 yang mempunyai sasaran (outcome) dan output kegiatan yang jelas serta menjadi target pengukuran kinerja IPDN di tahun 2010 sesuai dengan PP 39/2005 tentang Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan.
  5. Penetapan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf e, menjadi dasar penetapan rencana kerja tahunan (RKT) yang telah ditetapkan dan ditandatangani dalam perjanjian kontrak kinerja dan pakta integritas sebagai sebagai salah satu instrumen pelaksanaan akuntabilitas organisasi dan sistem pengendalian internal instansi pemerintah.
  6. Kegiatan dan anggaran telah dibagi ke seluruh unit kerja yang ada di IPDN dengan Penetapan kegiatan dan anggaran IPDN menggunakan Pendekatan restrukturisasi program dan kegiatan sesuai Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: 0142/M.PPN/06/2009 dan SE 1848/MK/2009 tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Pengganggaran dengan konsep utama mendekatkan struktur anggaran dengan struktur organisasi.
  7. Struktur organisasi yang diacu adalah pendekatan pejabat struktural dimana eselon I bertanggungjawab pelaksanaan program sedangkan eselon II pelaksanan kegiatan atau dalam tataran manajemen strategis eselon I bertanggungjawab pencapaian outcome sedangkan eselon II bertanggungjawab pencapaian output (keluaran). Semunya itu mengacu kepada Buku Restrukturisasi yang ditetapkan oleh Bappenas.
  8. Berkenaan anggaran tersebut telah ada pada setiap unit kerja, apabila mengubah target kegiatan dilakukan dengan memaksimalkan anggaran yang ada di unit kerja yang diimplementasikan melalui revisi anggaran dengan mengacu kepada ketentuan PMK.69/PMK.02/2010 tentang tata cara revisi anggaran tahun 2010, terutama ketentuan Pasal 7 ayat (2) “revisi anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah target kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: (a) tidak mengubah sasaran program; (b) tidak mengubah jenis dan satuan keluaran (output); atau (c) tidak mengurangi volume keluaran (output) Kegiatan Prioritas Nasional atau Prioritas Kementerian Negara/Lembaga.
  9. Perubahan kegiatan dan anggaran pada tahun berjalan dapat dilakukan dengan memaksimalkan sisa dana atau kegiatan yang telah direalisasikan atau kegiatan yang tidak dapat direalisasikan pada tahun berjalan sehingga anggaran tersebut dapat digunakan untuk pencapaian tugas pokok unit kerja bersangkutan.
Sumber : RSD

Comments