LANGKAH-LANGKAH REVISI II DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA IPDN TAHUN 2010

diposkan pada tanggal 29 Jun 2011 22.51 oleh Didi Rasidi
Dasar melakukan revisi DIPA:
  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  • Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
  • Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  • Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2009 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010;
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010;
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010.
  • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-29/PB/2010 tentang Tata Cara Revisi  Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010;
  • Mengacu kepada Surat Direktur Jenderal Anggaran terkait Revisi SAPSK Satker Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
  • Mengacu kepada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan terkait Pengesahan Revisi DIPA Satker Institut Pemerintahan Dalam Negeri (448302).

Langkah-langkah revisi DIPA IPDN:
  1. Pembukaan dana bertanda blokir/bintang (*) sebagaimana dimaksud pada point 2 huruf a adalah sebagai tindaklanjut ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 270/KMK.02/2010 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Dalam Negeri.
  2. Revisi diatas, dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta pencairan dana ke KPPN Sumedang sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) terlampir, dimana Tanggungjawab pelaksanaan kegiatan dan anggaran dimaksud yang tertuang dalam POK sepenuhnya berada pada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
  3. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran di Program Pascasarjana dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  • Menata ulang Manajemen pengelolaan keuangan Program Pascasarjana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Dalam Negeri.
  • Percepatan pencapaian target penerimaan PNBP pada tahun 2010, melalui (1) Intensifikasi, dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada terdiri : sumbangan biaya pendidikan Program Pascasarjana, sewa gedung, sewa fasilitas lainnya dan sewa perpustakaan serta melakukan penagihan kepada seluruh wajib bayar yang telah ada, (2) Ekstensifikasi, dengan melakukan pembukaan sumber-sumber baru yang dapat dikenakan dan ditagihkan berdasarkan jenis dan tarif PNBP yang berlaku di IPDN termasuk mengidentifikasi dan mengusulkan tarif PNBP baru yang kiranya belum diatur dalam PNBP IPDN.
  • Seluruh PNBP wajib disetor langsung ke Kas Negara dan seluruh PNBP dikelola dalam Sistim APBN.
  • Percepatan realisasi penggunaan anggaran dengan memperhatikan jadwal pelaksanaan kegiatan/anggaran, target kinerja dan pencapaian rencana kinerja tahunan (RKT) yang menjadi tanggungjawab pejabat sesuai dengan kontrak kinerja tahun 2010.
  • Menyusun dan mengajukan perencanaan kas (uang persedian dan pembayaran langsung/Ls) dan menatausahakan sesuai prinsip-prinsip Sistem Akuntansi Keuangan.
  • Menyusun Rencana PNBP dan melaporkan Realisasi PNBP sekurang-kurangnya memuat jenis, tarif, periode dan jumlah PNBP ke Rektor IPDN.
4.    Pelaksanaan kegiatan dan anggaran dilaporkan secara berjenjang sesuai jadwal pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Pelaporan dimaksukan untuk mengidentifikasi dan memetakan permasalahan dalam pelaksanaan anggaran serta sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam peningkatan kinerja.





Comments