RENCANA KERJA DAN ANGGARAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2012 (BERDASARKAN PAGU INDIKATIF)

diposting pada tanggal 27 Jun 2011 22.20 oleh Didi Rasidi
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Insitut Pemerintahan Dalam Negeri, serta Sesuai dengan konsep restrukturisasi dalam mendukung sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja sesuai tupoksi IPDN yaitu menyelenggarakan melaksanakan program pendidikan akademik dan/atau profesi di bidang kepamongprajaan, dengan menyelenggarakan 1 (satu) Program yaitu Program Pendidikan Kepamongprajaan, di rinci kedalam 4 (empat) kegiatan untuk level eselon II  dan UPT IPDN pada Kampus Pusat serta 7 (tujuh) Kampus Daerah meliputi: IPDN Kampus Bukittinggi (Sumatera Barat), IPDN Kampus Rokan Hilir (Riau), IPDN Kampus Gowa (Sulawesi Selatan), IPDN Kampus Minahasa (Sulawesi Utara), IPDN Kampus Lombok Tengah (Nusa Tenggara Barat), IPDN Kampus Kubu Raya (Kalimantan Barat), dan IPDN Kampus Jayapura.
Berdasarkan hal tersebut diatas, lingkup kegiatan yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Kepamongprajaan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:
  1. Kegiatan penyelenggaraan Akademik, Administrasi, Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan Kepamongprajaan;
  2. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan;
  3. Kegiatan Penyelenggaraan Keprajaan, Kemahasiswaan dan Administrasi;
  4. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan dan Administrasi Kampus IPDN Daerah.

Adapun Indikator Kinerja Utama IPDN adalah:
  1. Peningkatan jumlah lulusan pendidikan kader dengan predikat “Dengan Pujian” dan atau “Cum Laude”, dengan target sebesar 5% dari jumlah praja;
  2. Peningkatan rata-rata nilai pendidikan (pengajaran, pelatihan dan pengasuhan), dengan target naik 2,5% (0,1 dari skala 4) dan nilai rata-rata > 2.

Berdasarkan Pagu Indikatif, Rencana Kerja dan Anggaran IPDN Tahun 2012, untuk penyelenggaraan PROGRAM PENDIDIKAN KEPAMONGPRAJAAN mendapatkan  alokasi anggaran sebesar Rp 318.042.100.000,- (tiga ratus delapan belas milyar empat puluh dua juta seratus ribu rupiah) dengan peruntukkan dan rincian sebagai berikut:
1. (Kode 1292) Pelaksanaan Administrasi Akademik Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan Kepamongprajaan,
    dengan output:
  • Jumlah bahan pengajaran
  • Jumlah pedoman pengembangan dan evaluasi sistem pendidikan
  • Persentase Pelayanan Administrasi dan Operasional Fakultas
  • Cakupan  Pengembangan SDM tenaga Pendidik dan Kependidikan
  • Persentase Pelayanan Administrasi dan Operasional Program Pascasarjana
  • Cakupan Pengembangan SDM tenaga Pendidik dan Kependidikan Program Pascasarjana
  • Persentase Penggunaan Hasil Kajian dan Penelitian untuk Pengembangan Akademik
  • Cakupan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat
  • Jumlah Dokumen rekomendasi senat
  • Jumlah Peningkatan Pelayanan Perpustakaan dan Pengembangan  E-Library
  • Persentase ketersediaan Media Informasi secara Elektronik yang digunakan unit kerja Lingkup IPDN
  • Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan Lingkup IPDN
  • Jumlah SOP Pendidikan
  • Persentase Audit Kinerja Kependidikan
  • Jumlah Jurnal Pendidikan yang terakreditasi
  • Persentase Pelayanan Administrasi dan Operasional Pelatihan
  • Cakupan Pengembangan dan Evaluasi Pelatihan Praja
  • Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pemerintah Daerah
  • Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran
  • Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan
  • Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran lingkup IPDN
2.    (Kode 1293) Pelaksanaan Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan, dengan output:
  • Persentase ketepatan waktu penanganan Urusan Adminstrasi Praja/Mahasiswa
  • Persentase Database Alumni IPDN
  • Persentase Rekomendasi Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Bagi Praja
  • Persentase Pelayanan Administrasi, Bimbingan dan Pengawasan Praja
  • Persentase  Pelanggaran Kehidupan Praja
  • Persentase Pelayanan Bimbingan dan Konseling Praja
  • Persentase keikutsertaan Praja pada Kegiatan Ekstrakurikuler
 3.    (Kode 1294) Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan, dengan output:
  • Prosentase penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta Langgaran Daya dan Jasa)
  • Jumlah Dokumen Anggaran Tahunan dan Laporan Pengelolaan Keuangan/Kinerja Keuangan sesuai Sistem Akuntasi Instansi (SAI Lingkup IPDN)
  • Porsentase Penyelesaian Verifikasi Pertanggung Jawaban Keuangan dan Tindaklanjut LHP tepat Waktu
  • Persentase Pelayanan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian bagi tenaga Kependidikan
  • Persentase Kesesuaian Perencanaan Diklat dengan Kebutuhan Tenaga Kependidikan
  • Persentase Pemahaman aparatur mengenai kebijakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi
  • Persentase Tingkat ketepatan waktu penyelesaian operasional Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Lingkup IPDN
  • Persentase Tingkat Pengelolaan Perlengkapan dan Aset Lingkup IPDN
  • Persentase Tingkat Keamanan Lingkungan Kantor dan Kerja Lingkup IPDN
  • Persentase Tingkat Pelayanan Menza dan Loundry Praja
  • Persentase Tingkat Pelayanan Kesehatan Praja IPDN
  • Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan kedinasan Lingkup IPDN
  • Persentase Acara Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan Terhadap pelayanan pimpinan
4.    (Kode 1295) Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Kepamongprajaan dan Administrasi IPDN Kampus di Daerah
      (IPDN Kampus Rokan Hilir, IPDN Kampus Bukittinggi, IPDN Kampus Gowa, IPDN Kampus Minahasa, IPDN
      Kampus Kubu Raya, IPDN Kampus Lombok Tengah, dan IPDN Kampus Jaya Pura), dengan output:
  • Prosentase penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta Langgaran Daya dan Jasa)
  • Jumlah Dokumen Anggaran Tahunan dan Laporan Pengelolaan Keuangan/Kinerja Keuangan sesuai Sistem Akuntasi Instansi (SAI Lingkup IPDN Daerah)
  • Persentase Penyelesaian Verifikasi Pertanggung Jawaban Keuangan dan Tindaklanjut LHP tepat waktu
  • Persentase Pelayanan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Perlengkapan
  • Jumlah Unit Sarana Penunjang Pendidikan Lingkup IPDN Daerah
  • Persentase Pelayanan Administrasi dan Operasional Program Studi
  • Cakupan Pengembangan SDM tenaga Pendidik dan Kependidikan
  • Persentase Penggunaan Hasil Penelitian untuk Pengembangan Akademik
  • Cakupan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat
  • Jumlah Peningkatan Pelayanan Perpustakaan
  • Persentase Pelayanan Administrasi dan Operasional Pelatihan
  • Pengembangan dan Evaluasi Pelatihan Praja
  • Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pemerintah Daerah
  • Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran
  • Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran lingkup IPDN Kampus di Daerah
  • Persentase ketepatan waktu penanganan Urusan Adminstrasi Keprajaan Lingkup IPDN Daerah
  • Persentase Pelayanan Administrasi, Bimbingan dan Pengawasan Praja
  • Persentase keikutsertaan Praja pada Kegiatan Ekstrakurikuler.
Sumber : Program dan Anggaran IPDN


Comments