Perkembangan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2011

diposting pada tanggal 27 Jun 2011 00.30 oleh Didi Rasidi   [ diperbarui 28 Jun 2011 15.02 oleh admin @ipdn.ac.id ]
Hasil Rapat Pembahasan Uraian Tugas Tim Reformasi Birokrasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2011 pada hari Kamis, 9 Juni 2011, diperoleh catatan-catatan terkait perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan IPDN Tahun 2011, adalah sebagai berikut:
  1. Semua unit kerja di lingkup IPDN diharapkan membuat/mengusulkan (menginventarisir) peraturan-peraturan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja masing-masing disampaikan ke Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum IPDN;
  2. Informasi mengenai pengembangan tenaga fungsional (dosen) IPDN sudah dapat diakses di website Bagian Akademik IPDN;
  3. Nomor Induk Dosen Nasional bagi dosen IPDN sedang dalam tahap proses.
  4. Unit Penjaminan Mutu IPDN telah melaksanakan bimbingan teknis penyusunan SOP pada bulan April 2011 dengan sasaran SOP Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan;
  5. Disarankan ada lagi bimbingan teknis terkait penyusunan SOP untuk semua unit kerja di lingkup IPDN (IPDN Kampus Jatinangor dan IPDN Kampus di Daerah);
  6. UPM IPDN perlu mengidentifikasi/memverifikasi kembali SOP dari unit kerja di lingkungan IPDN.
  7. Bagian Kepegawaian IPDN telah menusun Daftar Usulan Kepangkatan dan Daftar Nominatif Pegawai;
  8. Sebagian besar unit kerja di IPDN Kampus Jatinangor dan Cilandak serta satuan kerja IPDN Kampus di Daerah telah menyusun dan menyampaikan Analisis Jabatan, Uraian jabatan dan Analisis Beban kerja kepada Bagian Kepegawaian IPDN.
  9. Bagian Kepegawaian IPDN melakukan kerjasama dengan Unit Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi  terkait penyusunan database otomasi presensi (finger scan) pegawai IPDN.
  10. Terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan IPDN baru sebatas pengumumam pelelangan lewat media cetak dan website IPDN;
  11. UPTIK telah melakukan Identifikasi e-office untuk 9 (Sembilan) kampus IPDN, contoh paperless. Namun masih perlu melakukan Bimbingan teknis dan sosialisasi e-office pada akhir Juli 2011.
  12. Bagian Perencanaan IPDN dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup IPDN Tahun 2011 telah melakukan hal-hal:
  • Telah menyusun draft Agenda dan Prioritas Kegiatan Reformasi Birokrasi IPDN Tahun 2011;
  • Menyusun alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi IPDN untuk Tahun 2011 dan Tahun 2012;
  • Revisi Renstra dalam taraf penyusunan target pembangunan tahun 2012-2014 sesuai kesepakatan Trilateral Meeting;
  • Rencana Kerja Tahunan IPDN format lama telah ditandatangani oleh masing-masing unit kerja, namun perlu disusun kembali berdasarkan format baru;
  • Penetapan Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2011 telah ditandatangan pada bulan Januari 2011, sedangkan Penetapan Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2012 direncanakan pada bulan Akhir Desember 2011.
  • Bagian Perencanaan sedang membuat Indikator Kinerja Utama untuk Eselon II, Eselon III dan Eselon IV sesuai target pembangunan (Renstra) dan  sesuai Permendagri Nomor 41 Tahun 2010;
  • Penyusunan dan penetapan target kinerja unit kerja untuk tahun 2011 dan tahun 2012 telah selesai ditetapkan.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2011, berpedoman pada:
  1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014;
  3. Surat Edaran Ibu Sekretaris Jenderal Nomor 100/1432/SJ tanggal 19 april 2011, perihal Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011.
Adapun target yang harus diselesaikan sampai akhir Tahun 2011 terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi IPDN sesuai Agenda dan Prioritas Kegiatan Reformasi Birokrasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2011, adalah sebagai berikut:

A.    PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN
1.   Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi IPDN
  • Terbentuknya Tim Refor-masi Birokrasi IPDN
  • Tersusunnya agenda Tim RB IPDN;
  • Konsolidasi pelaksanaan tugas Tim RB IPDN
2.   Sosialisasi dan In-ternalisasi kebijakan Reformasi Birokrasi IPDN
  • Rapat kerja Reformasi Birokrasi;
  • Review dokumen Reformasi Birokrasi;
  • Dokumen strategi perubahan dan rencana implementasi Reformasi Birokrasi.
B.    PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.    Penataan berbagai peraturan perundang-undangan di lingkungan IPDN.
  • Identifikasi peraturan perundangan
  • Program legislasi (legal drafting dan legal audit).
C.    PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

4.    Penguatan unit kerja pelaksana pelayanan publik di lingkungan IPDN
  • Pelaksanaan rekonsiliasi eksternal dan internal keuangan (SAI);
  • Pelaksanaan SIMAK BMN
  • Mengintegrasikan sistem Layanan Pengadaan Secara elektronik atau LPSE (e-procurement);
  • Pembukaan tempat/wadah untuk akses pengaduan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan IPDN (Kotak pengaduan).
D.    PROGRAM PENATAAN TATALAKSANA

5.    Analisis ketatalaksanaan (business process)  di ling-kungan IPDN.
  • Tersusunnya dokumen hasil analisis ketatalaksa-naan di lingkungan IPDN;
  • Tersusunnya dokumen hasil identifikasi kebutuhan tentang jenis dan jumlah Standar Opera-sional Prosedur (SOP) pelayanan public dan administratif.
6.    Penyusunan pola ketatalaksanaan (business process) di lingkungan IPDN.
  • Penyusunan dan verifikasi SOP
  • Bimbingan teknis penyusunan SOP;
  • Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
  • Penetapan legalitas SPM dan SOP
  • Uji coba SOP.
7.    Restrukturisasi Organisasi IPDN
  • Penataan Organisasi
  • Penyusunan Job Description
  • Melakukan evaluasi /diagnosis organisasi
8.    Pengembangan  e-office lingkup IPDN.
  • Pengembangan infrastruktur jaringan;
  • Pembangunan data centre (net working Operation centre).
E.    PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

9.    Validasi data kepegawaian, evaluasi jabatan untuk penetapan ” Peringkat Jabatan”
  • Validasi data kepegawaian.
  • Analisis Jabatan
  • Analisis Beban Kerja
10.    Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Lingkup IPDN
  • Tersusunnya dokumen Standar Kompetensi Jabatan untuk seluruh posisi jabatan yang ada sesuai struktur organisasi IPDN
11.    Evaluasi Jabatan untuk menyesuaikan job grading dan job pricing dengan struktur organisasi IPDN
  • Tersusunnya peringkat jabatan (job grade) dan harga jabatan (job price) untuk seluruh posisi jabatan yang ada sesuai struktur organisasi IPDN yang baru.
12.    Pelaksanaan asesmen individu pegawai lingkup IPDN berdasarkan kompetensi.
  • Diklat Fungsional;
  • Diklat Struktural;
  • Diklat Teknis;
  • Pendidikan lanjut
13.    Pengembangan database pegawai lingkup IPDN.
  • Terbangunnya sistem database kepegawaian lingkup IPDN.
  • Tersedianya database pegawai IPDN (SIMPEG).
F.    PROGRAM PENGUATAN PEGAWASAN

14.    Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan IPDN.
  • Terlaksananya sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan IPDN.
  • Pelatihan auditor akademik;
  • Pelaksanaan audit internal akademik;
  • Pengawasan melekat.
15.    Penegakan Kode Etik dan Disiplin Kerja Pegawai di lingkungan IPDN
  • Tersusunnya Kode etik tenaga pendidik dan kependidikan di IPDN
  • Penyusunan petunjuk teknis disiplin pegawai
G.    PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

16.    Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kemendagri.
  • Revisi Renstra IPDN Tahun 2010-2014
  • Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
  • Penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
  • Penandatanganan Penetapan Kinerja dan Pakta Integritas.
17.    Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap unit kerja di lingkungan IPDN
  • Identifikasi dan penyusunan Indikator Kinerja Utama setiap unit kerja (Eselon II, III dan IV) lingkup  IPDN
  • Penetapan IKU
H.    PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

18.    Penetapan Target Kinerja Pelayanan di Lingkungan IPDN.
  • Penyusunan target kinerja unit kerja
  • Penetapan target kinerja unit kerja
19.    Penerapan Standar Pelayanan di ling-kungan IPDN
    • Diterapkannya standar pelayanan pada setiap unit kerja pelayanan di lingkup IPDN
I.    PROGRAM MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

20.    Monitoring pelak-sanaan reformasi birokrasi di lingkungan IPDN.
  • Terlaksananya monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup IPDN;
  • Tersusunnya laporan hasil pemantauan  pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan IPDN;
21.    Evaluasi dan Pela-poran Tahunan Mengenai Perkem-bangan Pelaksana-an Reformasi Birokrasi di Lingkungan IPDN
  • Terlaksananya evaluasi tahunan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan IPDN;
  • Tersusunnya Laporan Tahunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi IPDN.
Comments